Kabinet Jilid II Jokowi Disarankan Pilih Kalangan Profesional Sebagai Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019. (Rusman/ Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019. (Rusman/ Biro Pers Sekretariat Presiden)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai hangat dibicarakan. Sejumlah pertemuan elite politik dengan Jokowi langsung maupun dengan partai pengusungnya sudah sering terjadi, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang.

Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, dalam Kabinet Jilid II disarankan diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi. Kriteria itu dinilai penting agar kebijakan antar kementerian tidak tumpang tindih dan saling bertolak belakang.

“Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi,” ujar Arif di Jakarta, Selasa (15/10).

Arif menjelaskan, adanya menteri dari kelompok milenial memiliki sejumlah keunggulan. Diantaranya, terlepas dari kepentingan partai politik tertentu.  Dengan begitu, kinerjanya bisa lebih leluasa dalam mengambil kebijakan.

“Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi,” tegasnya.

Menurut dia, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Seperti, Menteri ESDM, Menteri keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta menteri BUMN.

“Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan presiden. Ia akan loyal ke presiden saja. Jelas positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya,” pungkas Arif. (jp)

  • Dipublish : 15 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami