Kalau Masih Minus, Resesi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta 34 gubernur berhati-hati atas pergerakan kasus positif COVID-19 di wilayahnya masing-masing. Selain itu, kepala daerah juga wajib merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal serta bansos pada September 2020. Tujuannya untuk mencegah resesi.

“Saya ingatkan para gubernur melihat data dan angka-angka pergerakan kasus COVID-19 di wilayah masing-masing. Hati-hati. Karena saat ini berbagai negara kembali mengalami tren peningkatan kasus positif. Baik di Eropa dan juga kawasan Asia. Kita harus hati-hati. Karena walaupun ada beberapa peningkatan kasus positif di beberapa daerah, tapi bila dibandingkan negara-negara lain Indonesia masih terkendali,” ujar Jokowi melalui video konferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9).

Pengendalian dan manajemen penanganan kasus COVID-19, kata Jokowi, harus betul-betul dijaga para gubernur. Menurutnya dari data yang diterima hingga 31 Agustus 2020, jumlah kasus positif di Indonesia adalah 175 ribu.

Jokowi menilai ada pergerakan yang lebih baik. Karena tingkat kesembuhan penderita COVId-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia. Yakni di posisi 69 persen. “Kasus aktif atau masih dalam perawatan juga menurun dari 77 persen di April menjadi sebesar 23,69 di Agustus,” imbuhnya.

Namun, untuk kasus meninggal masih berada di atas rata-rata dunia. Sehingga para gubernur harus bekerja keras menyelesaikan persoalan tersebut. “Kita masih punya PR besar untuk menurunkan lagi. Karena angka fatality rate di negara kita masih lebih tinggi dibanding fatality rate global di angka 3,6 persen. Ini pekerjaan besar kita, agar tidak kehilangan kendali dalam pengendalian COVID-19,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi menampilkan data yang dimiliki dan ditunjukkan kepada para gubernur secara virtual. “Coba lihat ini posisi aktif dan tingkat kematian Indonesia. Pada April 77 persen menjadi 23,7 persen. Kemudian tingkat kematian pada April sebesar 7,8 persen menjadi 4,2 persen di bulan Agustus,” ucapnya.

Data yang dimiliki Jokowi menunjukkan kasus harian per 31 Agustus 2020. Terdapat jumlah kasus aktif 41.420 ribu atau 23,7 persen dari jumlah total.

“Datanya kita punya harian. Hati-hati angkanya masih tinggi. Saya minta gubernur dengan gugus tugas yang ada agar bisa menekan angkanya,” imbuh Jokowi. Dikatakan, bila ada masalah-masalah yang harus dibantu pemerintah pusat dapat langsung disampaikan.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga memerintahkan 34 gubernur segera merealisasikan anggaran belanja. “Kita masih punya kesempatan September ini. Kalau masih dalam posisi minus, artinya Indonesia masuk ke resesi. Karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos. Tolong ini betul-betul disegerakan. Sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah,” paparnya.

Menurutnya, pada kuartal pertama 2020, Indonesia masih tumbuh 2,97 persen. Namun, di kuartal kedua sudah posisi minus 5,3 persen. Untuk kuartal ketiga, Indonesia masih punya waktu 1 bulan. Yakni dari Juli, Agustus September untuk melakukan belanja.

Data per 27 Agustus 2020, lanjut Jokowi, rata-rata nasional untuk belanja APBD tingkat provinsi masih 44 persen. Sedangkan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.

“Angka ini bisa kita lihat. Belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa. Misalnya Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasi lebih dari 50 persen. “Sumatera Barat sudah 52 persen. Kemudian DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah 70 persen, belanja modal juga 90 persen. Yang lain masih di angka 10, 15 persen. Apalagi bansos masih 0 persen. Tolong ini betul-betul dilihat angka-angkanya,” tutur Jokowi.

Dia menegaskan setiap hari selalu memantau realisasi angka belanja per daerah. “Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti di semua provinsi, kabupaten, kota. Karena kelihatan angka-angkanya. Tolong diperhatikan. Shingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos dapat segera terealisasi,” urainya.

Jokowi juga menampilkan data mengenai pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi. Dari data yang ditunjukkan, provinsi yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua. Yaitu 4,25 persen. Kemudian Papua Barat 0,25 persen.

Selain itu, tiga provinsi dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2020. Provinsi Bali minus 10,98 persen. Ini terjadi karena turis dan wisatawan sangat mendominasi ekonomi di Bali. “Sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi tajam,” tukasnya.

Selanjutnya DKI Jakarta minus 8,82 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta minus 6,74 persen. “Sedangkan provinsi lain berada pada posisi hampir seperti rata-rata nasional,” jelasnya.

Jokowi kembali menegaskan agar para gubernur dapat segera merealisasikan APBD dalam empat bulan terakhir di tahun 2020. “Sekali lagi, saya berharap terutama realisasi APBD betul-betul segera jadi konsentrasi harian para gubernur. Kemudian, ingatkan bupati dan wali kota yang masih berada di posisi rendah. Baik pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan bansos. Diingatkan bahwa itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga konsumsi dan daya beli masyarakat,” tandasnya.

Jokowi menyampaikan beberapa indikator perekonomian, seperti indeks manufaktur dalam Purchasing Manager Index (PMI), konsumsi masyarakat, dan ekspor sudah mulai merangkak naik. Namun tetap perlu kerja keras untuk menghindari zona resesi di kuartal III 2020.

Jokowi mencontohkan PMI Manufaktur Indonesia sudah kembali ke atas 50 poin di Agustus 2020. “Misalnya kerja Purchasing Manager Index sudah kembali masuk ke angka 50-an. Ini sudah berarti pada posisi normal. Kemudian pajak juga angkanya mulai naik, meskipun belum pada posisi normal,” terangnya.

“Tetapi pengendalian COVID-19 harus terus dijaga. Karena jika kurva COVID-ini tidak bisa kita tekan dengan cepat, apalagi angka kematian tidak bisa diturunkan dengan tajam, dan angka kesembuhan tidak bisa ditingkatkan secara drastis, maka situasi ketidakpastian akan terus berlanjut,” bebernya. Pemerintah daerah diminta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tujuannya agar kegiatan-kegiatan produktif dalam kembali berjalan.

Terkait vaksin, Jokowi menyampaikan proses pengembangan vaksin Merah Putih sudah mencapai 30-40 persen. Vaksin tersebut diperkirakan dapat diproduksi pada pertengahan 2021.

“Vaksin Merah Putih dikerjakan oleh konsorsium nasional yang melibatkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Kemudian perguruan tinggi-perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga penelitian. Saat ini vaksin merah putih dalam tahap pembuatan benih vaksin,” jelasnya.

Vaksin Merah Putih dikembangkan oleh konsorsium domestik berdasarkan strain virus yang ditemukan di Indonesia. Rencananya vaksi ini dapat diuji klinis pada awal tahun depan. “Insya Allah siap produksi di pertengahan 2021,” imbuhnya.

Untuk jangka pendek, Jokowi menyebut Indonesia telah mendapatkan komitmen 20-30 juta dosis vaksin di akhir tahun 2020. Pada 2021, Indonesia juga sudah mengamankan komitmen penyediaan vaksin hingga 290 juta dosis.

Sebelum dilakukan vaksinasi massal, para gubernur diminta tetap fokus mengendalikan pandemi COVID-19 di wilayah masing-masing. “Saya minta para gubernur untuk pengendalian COVID-19 ini tetap menjadi fokus dan konsentrasi. Karena kita perlu memperkuat pertahanan sampai seluruh rakyat mendapatkan vaksinasi,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng menyatakan yang dilakukan pemerintah untuk tetap membangun optimisme di tengah ancaman resesi sudah tepat.

“Dunia ini memang tidak seindah yang dibayangkan. Tetapi optimisme harus dibangkitkan. Kalau pemerintah tidak bangun optimisme dalam situasi seperti sekarang ini, rusak negara ini,” jelas Mekeng di Jakarta, Selasa (1/9).

Menurutnya, yang dilakukan pemerintah adalah mencegah supaya pertumbuhan ekonomi di kuartal III (Juli-September) dan kuartal IV (Oktober-Desember) tidak turun ke minus yang lebih dalam lagi.

Pemerintah, lanjutnya, sedang bekerja membalikkan pertumbuhan ekonomi dari minus 5,32 persen pada kuartal II (April-Juni), turun ke minus 1 persen atau nol persen pada kuartal III.

“Bila perlu menjadi positif. Kalau ekonomi naik dari minus 5,32 persen menjadi minus 3 persen, tentu itu dampak dari program-program yang dilakukan selama ini. Ini merupakan signal dari perbaikan ekonomi,” papar Mekeng.

Mantan Ketua Komisi XI DPR ini menyebut , Indonesia sedang mencari momentum agar terjadi pembalikan dari pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan melahirkan berbagai kebijakan konkrit yang bisa menggerakkan perekonomian.

Misalnya penggelontoran anggaran yang besar ke UMKM, membentuk program kartu pra kerja yang mencapai Rp2,4 juta per orang, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp600.000 per orang, dan relaksasi serta restrukturisasi kredit dari perbankan.

“Semua itu adalah program-program untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah harus memberikan harapan optimisme kepada masyarakat. Masa harus ciptakan pesimisme. Nanti masyarakat tidak semangat dan hanya meratapi akan hadirnya resesi,” terang Mekeng.

Pemerintah juga sedang menarik investasi dengan berbagai cara. Namun belum banyak berhasil dalam situasi krisis seperti saat ini. “Maka yang dikerjakan adalah menjalankan program konkrit berupa dukungan besar ke UMKM. Karena UMKM menjadi motor penggerak ekonomi,” urainya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM Rusman Emba, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akibat kedua kepala daerah tersebut mengabaikan physical distancing (jaga jarak fisik) sebagai protokol kesehatan COVID-19.

“Kedua bupati mendapat teguran karena melalukan kegiatan politik yang menimbulkan keramaian. Surat teguran itu merupakan sanksi,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik di Jakarta, Selasa (1/9),

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan. Dia mengatakan teguran bagi kedua bupati tersebut disampaikan melalui surat nomor 337/4137/OTDA.

Benni Irwan menjelaskan Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dalam sebuah kunjungan ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon Kepala Daerah disambut ribuan masyarakat.

Kemudian LM Rusman Emba selaku Bupati Muna pada 13 Agustus 2020 telah melakukan perjalanan kaki dengan masyarakat dari pelabuhan Kora Raha sampai dengan Tupu Jati. Dia diiringi oleh konvoi kendaraan dengan bendera partai politik. “Sehingga dinilai kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan massa. Hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah COVID-19,” terang Benni.

Dia menuturkan sebagai tindak lanjut dari surat teguran tersebut, diharapkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Mendagri,” pungkasnya.(rh/fin)

  • Dipublish : 2 September 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami