Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Tim Siber Bareskrim Polri belum juga berhasil menangkap pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan hoaks, terkait insiden mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Hoaks tersebut berbuntut mencekamnya situasi di Bumi Cendrawasih.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, meski situasi Papua dan Papua Barat sudah mulai kondusif, tak lantas masalah dianggap selesai. IPW berharap, Polri segera tangkap para pemilik akun medsos provokator kerusuhan tersebut.

“Para penyebar hoaks yang telah membuat gaduh Papua dan Papua Barat ini harus segera diciduk. IPW yakin bahwa Direktorat Siber Bareskrim yang mengelola Patroli Siber.com ini mampu memburu akun sosial yang memprovokasi kerusuhan itu,” kata Neta secara tertulis, Kamis (22/8).

Neta menyebut, pihaknya yakin tim Siber Polri mampu melakukannya. Sebab mereka sudah memiliki sejumlah peralatan canggih, dan aparatur yang bekerja 24 jam melakukan patroli di media sosial. “Kami yakin mereka mampu,” ucapnya.

Keyakinan itu, kata Neta, karena melihat kerja tim ini kala kampanye Pilpres 2019, dimana patroli siber berhasil memburu dan menangkap sejumlah pihak yang menyebar konten hoaxs yang telah meresahkan masyarakat.

Selain itu, diakui Neta, saat ini Polri juga telah resmi meluncurkan Patroli Siber. com. Tentunya, ini akan semakin memudahkan tim Siber untuk memburu penyebar hoaks yang telah membuat situasi Papua dan Papua Barat menjadi tak kondusif dan mencekam.

“Dan di sini, kami berharap tim Siber Polri ini segera membuktikan kemampuannya untuk memburu dan menangkap pelaku dan penyebar akun sosial yang memprovokasi kerusuhan Manokwari dan kota lain di Papua,” ungkapnya.

Lebih jauh, Neta meminta Polri bertindak tegas bilan para pemilik akun berhasil ditangkap. Begitu juga para perusuh yang juga diduga memprovokasi masyarakat di sana.

“Jangan berikan toleransi bagi mereka. Kalau bisa segera proses siapapun provokator dan pelaku kerusuhan yang terjadi sampai ke pengadilan,” tegasnya.

Neta menambahkan, di era digital sekarang ini peran tim Direktorat Siber Polri menjadi sangat vital dan strategis dalam menjaga keamanan. Sebab, kejahatan dan kerusuhan massal dapat “diremot” dari jarak jauh dengan teknologi dan akun sosial, seperti kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, Neta menekankan, Polri dengan patroli sibernya tentunya tidak hanya sekadar berpatroli, tapi bisa lebih aktif juga melakukan tindakan deteksi, dan antisipasi dini secara digital. Kalaupun di dalam patroli sibernya mereka mencium ada gejala provokasi bisa langsung bertindak.

“Ya apapun yang bisa memicu kerusuhan massa, seperti di Manokwari seharusnya Patroli Siber bisa segera bertindak dan berkordinasi dengan jajaran lain, agar akun sosial yang memprovokasi itu bisa segera diblokir dan pemiliknya ditangkap, sehingga kerusuhan massal tidak meledak,” tutup Neta.

Adapun untuk meluruskan berita terkait insiden yang dialami mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan menjelaskan, kronologinya.

Menurut Luki, ketegangan yang berlangsung di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya terjadi, selama tiga hari dari tanggal 15 Agustus hingga 17 Agustus 2019, dan melibatkan massa yang cukup besar. Terutama, pada 17 Agustus 2019.

Luki menjelaskan, sebelum adanya massa yang cukup besar pada tanggal 17 Agustus 2019, yakni pada 16 Agustus 2019, pihaknya telah mengerahkan personel di lokasi untuk menjaga keamanan dan dibantu juga TNI. Tujuannya, menjaga agar massa atau ormas yang masuk ke Asrama.

“Jadi memang tanggal 16, itu kami aparat dari TNI dan Polri memang menjaga masyarakat ormas dan yang lain untuk tidak masuk ke tempat asrama dan itu selesai jam 21.00 WIB malam,” imbuhnya.

Sementara itu, Luki menegaskan, kalau adanya kabar di media sosial yang menyebut telah terjadi pengepungan AMP selama 24 jam, itu jelas tidak benar alias hoaks. Faktanya, pada Jumat (16/8) massa mendatangi AMP, sekitar 13.00 WIB, dan kondusif pukul 21.00 WIB.

“Jadi, di luar jam itu tidak ada kegiatan, tidak ada pengepungan. Dengan demikian, beredarnya berita, bahwa AMPdikepung selama 24 jam lebih sama sekali tak ada. Semoga informasi ini bisa diluruskan,” paparnya.

Luki menuturkan, setelah situasi kondusif dan tak ada massa lagi di AMP pihaknya tetap minta anggota berjaga untuk mengamankan situasi. Alhasil, situasi pun aman tak ada massa lagi yang datang kesana, hanyaada orang yang mengirim makanan.

“Sampai dini hari, hanya ada orang kirim makan sekitar pukul 01.00 WIB. Dan itu juga diperiksa agar jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah kami periksa makanan tersebut, memang permintaan dan tidak ada masalah kita persilakan masuk,” terangnya.

Terakhir, Luki menambahkan, pihaknya menghimbau jika berita yang ada di media sosial terkait apa yang terjadi di AMP itu jangan langsung diterima atau mudah dipercaya. Sebaliknya, tetap bersabar menunggu hasil penyidikan polisi.

“Dampak terkait di media sosial ini, kami sedang mendalami terutama tentang adanya rasis dan yang lain-lain karena ini digital, kami butuh waktu untuk pemeriksaan. Sementara soal pemeriksaan bendera, kami terus mencari pihak terkait siapa yang memasang dan juga siapa yang merusaknya,” pungkasnya.

(Mhf/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 23 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami