KAPOLRI Larang Aksi Demo di Papua dan Papua Barat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Aksi massa yang terjadi di Papua dua pekan belakangan berakhir dengan kerusuhan karena banyak ditunggangi berbagai kepentingan. Untuk menghindari agar kerusuhan tak terjadi lagi maka Polri melarang aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan aksi massa yang terjadi di Manokwari dan Jayapura berujung dengan kerusuhan dan perusakan berbagai fasilitas umum. Hal tersebut jelas telah melanggar Undang-Undang dan mengganggu ketertiban umum.

“Pengalaman dari kemarin di Manokwari dan di Jayapura, kita niatnya baik memberikan kesempatan sesuai dengan undang-undang nomor 99 menyampaikan pendapat. Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan, maka itu ada undang-undang, Pasal itu juga ada di Pasal 6 ada larangannya kalau mengganggu ketertiban publik, mengganggu hak asasi orang lain itu tidak boleh,” kata Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu, Minggu (1/9).

Untuk itu, berdasar dari pengalaman tersebut maka, Kapolri memerintahkan kepada Polda Papua dan Papua Barat melarang kegiatan demonstrasi.

“Maka saya dalam rangka pencegahan, saya minta saya perintahkan kepada Kapolda Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat untuk saat ini, di situasi saat ini, melarang demonstrasi yang potensi anarkis,” katanya.

Ia pun menjelaskan, apa yang dia lakukan tersebut sebelumnya pernah dilakukan pada saat aksi yang berujung rusuh pada 21-22 Mei 2019.

“Sama kaya yang saya lakukan pada waktu setelah peristiwa 21, 22, 23 Mei di Bawaslu lalu. Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? kita toleransi disalahgunakan, ini juga sama ditoleransi disalahgunakan, ya kita tidak mau ini ketertiban publik menjadi taruhannya,” jelasnya.

Dengan adanya peristiwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat, ia akan melakukan evaluasi bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Evaluasi dilakukan agar tak adanya lagi peristiwa tersebut.

“Ini kemudian tentu akan kita evaluasi terus dan saya sendiri dengan Bapak Panglima nanti kemungkinan besar, besok akan ke sana ya untuk mengendalikan betul-betul situasi terkendali dan melakukan langkah penegakan hukum,” ujarnya.

Selain itu, Kapolri juga memerintahkan agar seluruh Polda menjamin keamanan warga dan mahasiswa asal Papua.

“Yang di luar Papua ini saya minta para Kapolda tetap menjamin keamanan adik-adik kita mahasiswa yang belajar di semua kota di Indonesia, ini semua Kapolda saya sudah perintahkan,” kata Tito.

Meski begitu, dia ingin agar mahasiswa yang berasal dari Papua bisa menempatkan dirinya saat berada di daerah perantauan.

“Saya minta juga adik-adik dari mahasiswa Papua, apapun juga sebagai pendatang, perantau sesuaikan diri dengan local wisdom, budaya masyarakat lokal yang ada,” ujarnya.

“Sama seperti dari Sumatera datang ke Jawa, yang Jawa sekolah mungkin dia datang ke Bali datang ke Manado, yang dari luar Papua datang ke Papua juga menghormati adat istiadat setempat, termasuk juga dari Papua yang datang ke Jawa ke Sumatera, sesuaikan diri,” sambungnya.

Menurutnya, kejadian seperti yang terjadi saat ini di Papua, Papua Barat dan beberapa daerah lainnya belum pernah terjadi sebelumnya.

“Bertahun-tahun selama ini enggak pernah terjadi, karena adanya prinsip saling menghormati seperti itu,” ungkapnya.

Tito juga menjelaskan saat ini kondisi Papua dan Papua Barat sudah terkendali.

“Sudah relatif aman ya,” ujarnya.

Hampir 6.000 pasukan gabungan TNI-Polri diperbantukan untuk menjaga wilayah timur Indonesia itu. Mereka disebar di beberapa titik di antaranya Jayapura, Nabire, Paniai, Deiyai, Manokwari, Sorong dan Fakfak.

Di tempat lain, Polda Sulawesi Barat (Sulbar) mengirim personel Brimob dalam rangka memaksimalkan keamanan di Papua, Minggu (1/9).

“Ratusan personel Brimob Polda Sulbar bantuan kendali operasi (BKO) diberangkatkan ke Papua demi mengendalikan situasi yang terjadi,” kata Kabid Humas Polda Sulawesi Barat (Sulbar) AKBP Mashura.

Kapolda Sulbar Brigjen Polisi Drs Baharudin Djafar mengatakan pengiriman pasukan elit dari setiap wilayah bertujuan untuk menambah keamanan kondisi Papua dan Papua Barat.

“Pasukan elit Kepolisian yang dikirimkan hampir dari setiap wilayah akan disiagakan sampai situasi di Papua kembali kondusif,” katanya.

Pun dengan Polda Kalimantan Barat yang kembali mengirim 180 personel Korps Brimob.

“Tadi malam, Sabtu (31/8) kami kembali memberangkatkan sebanyak 180 personel Brimob dalam rangka Operasi Aman Nusa 1 BKO Polda Papua Tahun 2019,” kata Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono.

Didi berpesan kepada para personel Satbrimob Polda Kalbar agar tetap berdoa dalam bertugas.

“Selalu tingkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itulah sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas. Semoga saudara diberikan kesehatan dan keselamatan selama melaksanakan tugas BKO ke wilayah hukum Polda Papua,” ujarnya.(gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 2 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami