Karantina di Tengah Laut

FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.
FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China diusulkan dikarantina di tengah laut. Agar Indonesia terbebas dari virus corona para WNI tersebut diisolasi di kapal rumah sakit apung milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengusulkan agar para WNI dikarantina di rumah sakit apung milik TNI. Agar masyarakat di Natuna tidak mengalami keresahan.

“Untuk karantina, saya usulkan di kapal rumah sakit apung, ada 200 kamar sehingga tidak bersitegang seperti di Natuna,” katanya, Minggu (2/2).

Dijelaskannya, meski pemerintah telah mengevakuasi WNI di Wuhan, namun protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Agar Indonesia bebas dari virus corona.

Salah satu cara yang tidak menimbulkan polemik di masyarakat Natuna adalah dengan melakukan karantina di atas kapal. Sebab diketahui masyarakat Natuna menolak wilayahnya dijadikan tempat karantina.

“Proses karantina di rumah sakit apung di tengah laut selama 2X14 hari tidak ada yang protes,” ujarnya.

Dia mengatakan, fasilitas kesehatan di rumah sakit apung tersebut sudah memadai sehingga dapat menunjang proses karantina.

Hal senada dilontarkan anggota DPR asal Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. Politisi Golkar ini mengusulkan agar WNI dari Wuhan diisolasi di kapal perang untuk mencegah dampak negatif akibat penolakan warga di Natuna.

“Karantina atau isolasi di kapal perang milik TNI AL akan lebih baik. Cukup disiapkan bahan makanan yang memadai dan perlengkapan kesehatan di dalam kapal,” ujarnya.

Penolakan warga Natuna, menurut Sekretaris Fraksi Golkar pada Kelompok Kerja Komisi V DPR itu karena kebijakan tidak tersosialisasi secara maksimal. Sehingga sangat wajar lantaran warga khawatir terjangkit virus corona.

Terlebih, pemahaman warga terhadap virus corona juga tidak sama.

“Informasi di media sosial dan media massa yang deras terkait virus corona menimbulkan rasa takut. Apalagi tidak disertai sosialisasi yang masif kepada tokoh masyarakat dan pemda sebelum kebijakan karantina di Natuna itu diberlakukan,” katanya.

Dijelaskan Ansar, demonstrasi dilakukan warga Natuna sebagai kekesalan akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak populer. Masyarakat Natuna bukan anti terhadap WNI di Wuhan yang dievakuasi ke Indonesia, melainkan mereka tidak ingin virus mematikan itu masuk ke daerah tersebut.

“Awal permasalahan dari kebijakan yang berpotensi menimbulkan penolakan, namun (pemerintah) mengabaikannya,” katanya.

Ansar mengingatkan agar pemerintah pusat, khusus Kementeria Kesehatan (Kemenkes) tidak mengabaikan aspirasi daerah. Apalagi Natuna merupakan daerah perbatasan yang strategis.

“Kalau Kemenkes sudah bisa menjamin, semestinya tidak perlu khawatir yang berlebihan. Namun, persoalannya, ini (kebijakan) tidak disosialisasikan lebih awal,” ujarnya.

Jalan tengah yang harus diambil adalah menyediakan tempat khusus untuk isolasi WNI dari Wuhan, seperti di kapal tanker.

Kebijakan ini perlu dipertimbangan untuk mencegah dampak lanjutan dari kebijakan yang telah dilaksanakan di Natuna.

“Masih ada waktu pemerintah agar mengambil kebijakan yang lebih baik,” ucapnya.

Agar tidak muncul polemik berkepanjangan, Anggota Komisi I DPR Willy Aditya meminta pemerintah bisa meyakinkan publik bahwa tidak ada virus Corona yang terbawa dari WNI tersebut.

“Meski telah dievakuasi dari Wuhan, Pemerintah masih perlu meyakinkan bahwa virus Corona tidak ikut terbawa dalam pemindahan,” katanya.

Menurutnya, ada protes warga dengan penempatan karantina di Natuna merupakan hal yang biasa. Sebab kesenjangan komunikasi pemerintah saja.

“Harusnya pemerintah daerah diajak bicara untuk membangun komunikasi dengan warga dengan pesan-pesan kemanusiaan,” ujarnya.

Willy mengingatkan lokasi evakuasi merupakan pangkalan militer wilayah pertahanan yang informasinya harus dijaga. Pemerintah tetap harus mewaspadai transaksi informasi dari dan ke dalam pangkalan militer.

“Evakuasi ke fasilitas kesehatan pangkalan militer itu bagus-bagus saja selama hanya itu yang terjadi. Pangkalan militer harus dijaga informasinya,” kata Willy.

Willy mengatakan bahwa di RRT, Koronavirus bukan hanya terdeteksi di Wuhan, melainkan ada di Zhejiang, Guangdong, Henan, dan provinsi lain di RRT.

“Laporan Global GIS dari Johns Hopkins, virus ini sudah terdeksi di 26 negara selain RRT, ini juga perlu diwaspadai pemerintah. Khusus WNI yang ada di RRT bisa disiapkan juga langkah evakuasi setelah evaluasi atas evakuasi pertama yang sudah selesai,” katanya.

Sementara itu Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman memastikan semua WNI dari Wuhan, telah dinyatakan sehat sesuai standar WHO (World Health Organization).

“Semua WNI yang dijemput dalam evakuasi kemanusiaan ini dipastikan semuanya dinyatakan sehat melalui prosedur kesehatan sesuai standar WHO,” katanya.

Pemerintah telah menjalankan semua proses evakuasi kemanusiaan dan transit observasi ini berdasarkan Inpres Nomor 4/2019 di bawah koordinasi dua Menteri Koordinator, Menkopolhukam dan Menko PMK.

Fadjroel mengajak seluruh rakyat untuk bersama melewati masa-masa sulit ini dengan baik.

“Sekali lagi, marilah kita bergotong-royong, bahu-membahu menghadapi dan melewati masa-masa sulit ini demi nilai perikemanusiaan yang melekat dalam diri kita semua. Selamat kembali ke tanah air tercinta, Indonesia!” sebutnya.(gw/fin)

  • Dipublish : 3 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami