Kasasi, KPK Bawa Rekaman Sidang

FOTO DOK/FIN Direktur Utama (Dirut) PLN (nonaktif) Sofyan Basir
FOTO DOK/FIN Direktur Utama (Dirut) PLN (nonaktif) Sofyan Basir
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan memori kasasi terhadap putusan bebas terdakwa kasus suap PLTU Riau-1 sekaligus mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir. Memori kasasi telah diserahkan KPK kepada Panitera Pengadilan Tipikor Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, memori kasasi menyertakan dua tambahan bukti prinsip. Antara lain 12 keping CD rekaman sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sofyan Basir dalam penyidikan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih tertanggal 20 Juli 2018.

“Dengan tetap menghormati putusan pengadilan tingkat pertama ini, KPK memutuskan mengajukan kasasi karena berpandangan putusan tersebut bukan lah putusan bebas murni,” ujar Febri kepada awak media, Kamis (28/11).

Febri menyatakan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam pertimbangannya mengakui Sofyan Basir terbukti melakukan perbuatan memberikan kesempatan, sarana, dan keterangan untuk mempercepat proses kesepakatan PLTU Riau-1.

Akan tetapi, kata Febri, majelis hakim berpendapat Sofyan tidak terbukti melakukan tindak pidana pembantuan lantaran tidak mengetahui adanya penerimaan suap dari bos Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni Saragih. Sehingga, sambungnya, Sofyan seharusnya diputus lepas (onstlag), bukannya bebas murni.

“Semestinya jika majelis hakim berpendapat seperti itu seharusnya putusan yang dihasilkan adalah putusan lepas (ontslag),” ucap Febri.

Berdasarkan hasil analisa pertimbangan putusan Sofyan Basir, Febri menyatakan, KPK menemukan sejumlah bukti dan fakta yang belum dipertimbangkan majelis hakim. Dalam memori kasasi ini pula, dicantumkan beberapa fakta yang menguatkan pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Seperti, keterangan Eni Saragih yang mengaku pernah menyampaikan kepada Sofyan Basir bahwa dirinya ditugaskan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto untuk mengawal proyek Johannes Budisutrisno Kotjo. Hal ini guna mendapatkan proyek pembangunan PLTU Riau-1 untuk kepentingan pengumpulan dana bagi partai.

Selain itu, Eni juga meminta Sofyan Basir bertemu Setya Novanto. Pertemuan akhirnya dilakukan setelah itu dan ada pembicaraan agar proyek PLTU 35.000 Watt di Jawa dikerjakan oleh Kotjo. Eni juga menyampaikan Sofyan Basir berpesan agar anak-anaknya di PLN diperhatikan juga oleh Kotjo.

“Terdapat kesesuaian bukti keterangan tersebut dengan WA (WhatsApp) antara Eni dan Johannes Kotjo, termasuk bagian percakapan ‘anak2 saya di perhatikan jg ya biar mereka happy’,” ucap Febri.

Tak hanya itu, terdapat pula fakta dalam BAP Sofyan Basir tertanggal 20 Juli 2018 yang diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka Eni Maulani Saragih.

Pada poin 10 BAP tersebut, Sofyan menjelaskan, “Bahwa terkait dengan proyek pembangunan PLTU Riau-1, Saudari Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI sekaligus wakil Ketua Komisi VII adalah sebagai penghubung antara Saudara Johanes Kotjo dengan saya sebagai Dirut PLN dan menurut penyampaian dari Sudari Eni bahwa yang bersangkutan sekaligus urusan bisnis. Sedangkan siapa yang menyuruh Saudari Eni Maulani Saragih saya tidak tahu pasti, akan tetapi dari pembicaraan saya dengan Saudari Eni bahwa itu untuk kepentingan partai yaitu untuk mencari dana tetapi saya tidak tahu pasti mengenai apakah Saudari Eni mendapatkan dana dari proyek pembangunan PLTU Riau-1.”

“BAP ini menurut KPK masuk dalam kategori alat bukti surat,” imbuh Febri.

Febri menyatakan, meski Sofyan Basir menarik keterangan yang disampaikannya saat menjadi saksi pada 20 Juli 2018, dirinya tidak dapat menyampaikan alasan yang logis dan pantas. Bahkan, diungkapkan Febri, Sofyan mengakui sempat memberikan keterangan tersebut tanpa adanya arahan, paksaan, maupun tekanan dari penyidik KPK.

Selain itu, KPK juga menguraikan, dalam membuktikan tindak pidana pembantuan sesuai Pasal 56 Sofyan tidak harus ikut menerima fee. Bahkan hal ini dikuatkan dengan pernyataan saksi ahli a de charge yang diajukan pihak Sofyan sebagai terdakwa.

“Justru jika terdakwa menerima fee maka ia dapat diproses karena melakukan penyertaan, bukan sekadar pembantuan saja,” tandas Febri.

Maka dari itu, KPK meyakini semestinya perbuatan pembantuan melakukan suap yang disangkakan kepada Sofyan Basir terpenuhi. JPU KPK pun meminta Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan KPK, kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, serta menjatuhkan pidana sesuai tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

“KPK berharap sejumlah fakta-fakta dan bukti yang sudah muncul di persidangan dapat dipertimbangkan secara substansial dan agar Majelis Hakim Agung dapat menggali kebenaran materil dari perkara ini,” tutup Febri.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Hakim menyatakan, Sofyan tidak terbukti memfasilitasi proses pemberian suap antara bos Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

“Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua,” ujar Ketua Majelis Hakim Hariono membacakan amar putusa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 4 November 2019 lalu.

Majelis hakim berpendapat, Sofyan tidak terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap terkait proses kesepakatan proyek Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (IPP PLTU MT) Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dan Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC) Ltd.

Hakim menyebut Sofyan tidak terbukti berperan membantu Eni merima suap. Ia juga diyakini tidak mengetahui adanya penerimaan suap tersebut.

Oleh karenanya, majelis hakim menyatakan Sofyan dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 29 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami