Kasus Korona di Jatim, SulSel, dan Banten Melandai

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Pemerintah Siapkan Skenario Pembukaan PSBB

 

JAKARTA – Tidak sedikit stimulus yang digelontorkan pemerintah selama pandemi Covid-19. Anggaran tersebut tentu menguras cadangan devisa (cadev) Indonesia. Meski begitu, Bank Indonesia (BI) menyatakan, cadev masih lebih dari cukup.

BI mencatat cadev nasional sebesar USD 127,9 miliar pada akhir April. Jumlah itu meningkat dibanding saat akhir Maret yang sebesar USD 121 miliar. ”Peningkatan cadangan devisa dipengaruhi penerbitan global bond pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko kemarin (8/5).

Posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor. Atau setara dengan 7,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

”Selain itu, di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” imbuhnya.

Menurut Onny, kondisi cadev saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Peningkatan tersebut juga sejalan dengan langkah pemerintah menerbitkan tiga seri surat utang negara (SUN) dalam denominasi USD. Total nilai surat utang itu USD 4,3 miliar atau Rp 69 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) berupaya menjaga likuiditas ideal di tengah wabah Covid-19. Tercatat, liquidity coverage ratio (LCR) BRI pada Maret 230 persen. ”Angka tersebut masih di atas ketentuan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menetapkan bahwa LCR bank minimal dijaga sebesar 100,” kata Direktur Keuangan Bank BRI Haru Koesmahargyo.

Haru menuturkan, BRI akan mendapat tambahan likuiditas dari BI setelah menurunkan giro wajib minimum (GWM) 200 basis poin (bps). Jumlahnya mencapai Rp 17 triliun. Tambahan tersebut akan makin memperkuat kecukupan likuiditas BRI saat ini.

Selain itu, BRI aktif mencari sumber likuiditas melalui penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun non-DPK. Misalnya melakukan repo atau pinjaman antarbank untuk akses funding non-DPK jangka pendek. ”Sedangkan untuk jangka panjang, melalui penerbitan obligasi dan pinjaman dapat menjadi pilihan. Namun tetap dengan memperhatikan biaya yang efisien,” jelas Haru.

Sementara itu, pemerintah memastikan tak akan melakukan penerbitan surat berharga negara (SBN) seri khusus, yakni pandemic bond. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menerangkan, pemerintah hanya akan menerbitkan SBN biasa. Baik berupa surat utang negara (SUN) maupun surat berharga syariah negara (SBSN). ”Kami tidak menerbitkan khusus, mau namanya pandemic bond atau apa pun namanya, untuk membiayai above the line ini,” ujarnya melalui video conference kemarin.

Luky melanjutkan, BI akan masuk dalam pasar perdana SBN untuk ikut menyerap surat utang pemerintah. Hal itu juga diatur dalam Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Saat bank sentral masuk, yang ditawarkan adalah seri surat utang yang sudah ada, bukan penerbitan seri baru. ”BI boleh masuk ke pasar perdana dalam bentuk last resort, tapi kami bicara tentang seri lelang yang ada, bukan seri khusus atau pandemic bond,” imbuhnya.

Seperti diketahui, lender of last resort adalah fungsi dari BI. Fungsi tersebut memungkinkan BI untuk membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi perbankan. Fungsi lender of the last resort itu merupakan bagian dari jaring pengaman keuangan (financial safety net) yang diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah mengestimasikan BI setidaknya bisa membeli surat utang berkisar Rp 106 triliun hingga Rp 242 triliun. Proyeksi itu merujuk pada kapasitas pasar pada 2018–2019. Sejalan dengan hal itu, pemerintah tetap mempersiapkan penerbitan surat utang untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 yang termasuk skema below the line. ”Below the line untuk pemulihan ekonomi nasional itu kami sedang pikirkan di-work out. Nanti kami sampaikan setelah ada hasilnya,” tambah Luky.

Seperti diketahui, pemerintah tengah fokus menambal defisit yang diperkirakan membengkak hingga 5,07 persen dari PDB atau sekitar Rp 852,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memerinci, kebutuhan utang untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp 1.439,8 triliun.

Jumlah itu terdiri atas pembiayaan defisit APBN senilai Rp 852,9 triliun, pembiayaan investasi yang salah satunya untuk pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Rp 153,5 triliun, serta pembiayaan utang jatuh tempo Rp 433,4 triliun. Sumber pembiayaan utang berasal dari penarikan pinjaman sebesar Rp 150,5 triliun dan penerbitan SBN sebesar Rp 1.289,3 triliun.

Di sisi lain, ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penerbitan obligasi berdenominasi USD menaikkan devisa Indonesia secara signifikan. Sekitar USD 6,9 miliar. ”Bukan hanya itu, menguatnya posisi cadangan devisa juga ditopang oleh mulai meredanya volatilitas di pasar keuangan,” katanya kepada Jawa Pos kemarin.

Tercatat, investor asing sudah mulai kembali masuk ke pasar obligasi sebesar USD 270 juta. Kenaikan cadangan devisa tersebut diperkirakan juga menguat oleh adanya kenaikan DHE seiring pemulihan perekonomian Tiongkok pada April. Sehingga kinerja ekspor Indonesia membaik. Hal itu sudah disinyalkan oleh adanya pertumbuhan ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Maret lalu. Hingga akhir tahun, masih terdapat risiko volatilitas yang tinggi. Yang berasal dari sentimen wabah Covid-19 hingga sentimen perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok.

”Sehingga diperkirakan posisi cadangan devisa berkisar pada USD 120 sampai 125 miliar. Meskipun mengalami penyusutan, dengan kembalinya kepercayaan investor pada pasar keuangan Indonesia disertai meredanya kepanikan global, penyusutan devisa ini diperkirakan akan terbatasi,” beber Josua.

Pengembangan Vaksin

Bambang turut menyinggung soal penelitian vaksin untuk Covid-19. Dia menuturkan, sudah banyak tawaran kerja sama dari pihak luar negeri yang masuk untuk pengembangan vaksin Covid-19. Tawaran-tawaran tersebut masuk ke Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang menjadi koordinator pengembangan vaksin di Indonesia. ”Ada juga yang menawarkan uji klinis. Namun, tentunya kita tidak ingin hanya menjadi tempat uji klinis,” tegasnya.

Bambang mengatakan, pihaknya sedang bernegosiasi agar para peneliti dari Indonesia bisa terlibat dalam pengembangan vaksin tersebut. Dengan begitu, mereka mempunyai kapasitas untuk melahirkan prototipe vaksin, terutama prototipe yang menggunakan virus yang beredar di Indonesia. ”Kita masih meminta kalau mereka mau ’clinical trial’ (uji klinis) di Indonesia, kita ingin pengembangannya bersama,” ungkap mantan menteri perancanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas itu.

Menurut dia, hal itu sangat penting. Sebab, ketika suatu negara bisa memproduksi sendiri, tidak akan ada ketergantungan pada pihak luar. Dengan begitu, produknya dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dalam negeri. ”Strategi terbaik kalau vaksin sudah ditemukan, ya mau tidak mau kita harus membeli yang siap diproduksi. Tapi, produksinya harus bisa dilakukan di Indonesia supaya kita bebas,” paparnya.

Dia menjelaskan, pengembangan vaksin butuh waktu tidak sebentar. Bisa sampai satu tahun. ”Karena karakter manusianya, karakter virusnya itu yang membuat waktu dari uji klinisnya menjadi tidak pasti,” jelasnya.

Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memperkenalkan sustainable exit strategy sebagai jalan tengah dari nirintervensi dan karantina wilayah total. Exit strategy tersebut dipaparkan Luhut dalam bentuk paparan yang diterima Jawa Pos kemarin.

Dalam paparan itu, Luhut mengatakan bahwa pemerintah bekerja keras untuk mengendalikan kenaikan jumlah kasus. Sejak 25 April 2020, rerata pertumbuhan kasus sebanyak 214 hingga 455 per hari. Sampai 3 Maret 2020, tingkat fatalitas sudah bisa diturunkan sampai 7,6 persen dan tingkat kesembuhan 16,8 persen.

Luhut juga menyebut bahwa sebelum Indonesia memutuskan untuk melakukan exit, harus dicapai beberapa persyaratan seperti masifnya pengujian, tracking, dan isolasi. Juga, pengurangan pertambahan kasus baru, jumlah PDP, serta tingkat kesembuhan yang bertambah. Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dengan memproduksi obat, vaksin, test kit, dan APD di dalam negeri.

Exit akan dilakukan dalam tahapan sesuai dengan kondisi kurva pandemi di setiap daerah. Setelah pembukaan, protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan social distancing tetap diberlakukan. Jika di suatu daerah yang sudah melakukan exit kurva pandemi kembali naik, PSBB akan kembali ditetapkan.

Menurut pantauan pemerintah, beberapa provinsi sudah memasuki flattening stage seperti Sulsel, Jawa Timur, dan Banten. Sedangkan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Kalimantan Tengah memasuki fase control stage. Provinsi lain baru memasuki fase outbreak dan masih akan masuk ke fase kurva menanjak. Namun, ada beberapa provinsi seperti Bali yang diupayakan untuk tidak sampai pada control stage. (jp)

  • Dipublish : 9 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami