Kasus Korupsi di Lingkungan PT Garuda Indonesi, KPK Dalami Fakta Baru

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan melakukan supervisi terkait mencuatnya kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Ini pun sejalan dengan temuan anyar, dengan jumlah kerugian negara lebih besar dalam kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus dan Rolls Royce ke PT Garuda Indonesia.

”Kemungkinan tidak bisa masuk sampai di situ. Lebih pada supervisi paling. Apalagi kasus ini sudah dilakukan pendalaman. Dan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) saya dengan sudah melakukan langkah itu,” ucap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di sela-sela menghadiri Anti-corruption Film Festival 2019 (ACFFest) atau Festival Film Antikorupsi 2019 sebagai rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, kemarin (8/12).

Saut mengaku belum mengetahui pasti apakah ada indikasi terkait dngan penerimaan gratifikasi dalam penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton tersebut.”Kalau itu saya belum tahu. Apakah itu ada pelanggaran? Apakah ada isu korupsi di sana? Apakah itu gratifikasi? Gratifikasi pasti akan debat, si penerima pasti bilang saya ‘kan belum 30 hari, 30 hari dia bisa lapor,” ucap Saut.

Nah, terkait dengan pengelolaan di bandara, kata dia, KPK memang sudah masuk ke dalam tata kelola di bandara. “Lho selama ini kami memang masuk di tata kelolanya. Kalaupun ada penyelidikan, saya tidak akan ngomong, sampai ada penyidikan baru saya ngomong. Akan tetapi, sudah beberapa kali saya ke bandara, sudah beberapa kali saya ke pelabuhan, itu hanya untuk melihat tata kelola di sana,” jelas Saut.

Ia pun mengaku bahwa lembaganya turut diundang oleh Kementerian Keuangan pada hari Kamis (12/12) terkait dengan tata kelola bandara. “Saya sudah beberapa kali ke bandara, tanggal 12 (Desember) ini saya juga akan ke sana untuk bicara baik-baik dengan semua stakeholder yang ada di bandara, itu atas undangan mereka juga. Bandara itu salah satu pendapatan yang bisa membayar BPJS dan seterusnya,” ujar Saut.

Masih dalam kasus di PT Garuda Indonesia, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penyidikan KPK telah menemukan indikasi aliran dana yang lebih besar dibanding temuan awal terkait kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus dan Rolls Royce ke PT Garuda Indonesia. Mulanya penyidik lembaga antirasuah menduga aliran duit senilai Rp20 miliar, namun belakangan ditemukan mencapai Rp100 miliar.

“Memang kami mengidentifikasi dugaan aliran dana itu bukan hanya Rp20 miliar. Setelah kami cek ada puluhan rekening lintas negara, ketemulah totalnya kurang lebih dugaan aliran dana itu Rp100 miliar. Termasuk pada tersangka yang sudah ditetapkan saat ini,” terangnya.

Febri menambahkan uang tersebut diduga tak hanya mengalir ke kantong eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, tetapi terbuka kemungkinan bermuara juga ke pejabat lain di internal Garuda, termasuk eks Direktur Teknik Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia, Hadinoto Soedigno.

“Intinya bukan pada satu orang, ESA saja ya. Tetapi pada beberapa pejabat di PT Garuda Indonesia saat itu. Kan, sudah ada pengembangan satu orang juga yang sudah kami proses (HDS). Nanti kalau ada fakta-fakta lain, kami dalami lebih lanjut,” sambung dia lagi.

Febri melanjutkan pengembangan kasus ini juga menunggu terungkapnya fakta-fakta baru di persidangan. Diketahui, dua dari tiga tersangka dalam kasus ini berkasnya telah dilimpahkan ke penuntutan. Kedua tersangka yakni Emirsyah Satar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno segera menghadapi persidangan.

“Ya, kalau nanti ada fakta-fakta baru, misalnya ada dugaan keterlibatan pihak lain, pejabat di Garuda juga. Maka akan kami cermati lebih lanjut. Kalau ada pengembangan, kita lihat di fakta sidang,” jelas Febri.

Ia menjelaskan seluruh proses hukum terkait pembuktian perkara telah diuraikan sejak dalam berkas dakwaan. Febri mengungkapkan dugaan korupsi di tubuh Garuda ini terhitung rumit, mengingat banyak pihak yang terlibat serta jangkauannya yang lintas-negara hingga modus yang digunakan. “Ini kan kasusnya kompleks ya, bukan sekadar suap yang diberikan melalui pihak lain tetapi juga ada penggunaan rekening-rekening dengan nama yang lain di beberapa negara,” ujar Febri

“Dan ada kontrak yang sangat besar yang ditandatangani pihak Garuda Indonesia dengan sejumlah perusahaan di beberapa negara, dan itu kan harus kami uraikan,” kata dia lagi. Penanganan perkara tersebut diketahui telah memakan waktu sekitar dua tahun 11 bulan terhitung sejak penerbitan sprindik pada 16 Januari 2017. Hingga kini KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 80 saksi untuk kasus tersebut.

Dalam perkara ini, Emirsyah Satar diduga menerima suap Rp20 miliar serta dalam bentuk barang senilai US$2 juta yang tersebar di Singapura dan Indonesia terkait pembelian 50 mesin pesawat Airbus SAS pada periode 2005-2014.

Di tengah pengembangan kasus, Emirsyah dan Soetikno juga dijadikan tersangka dugaan pencucian uang. Dugaan ini berdasar pada sejumlah temuan KPK terkait pemberian dari Soetikno kepada Emirsyah dan Hadinoto terkait pembayaran sejumlah aset.

(fin/ful)

  • Dipublish : 9 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami