Kasus Politikus PDIP Hasan Masiku Tak Akan Diintervensi Menkumham Yasonna H Laoly

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Tim Hukum PDI Perjuangan mendulang kritik lantaran kehadiran Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly saat menyampaikan keterangan resmi partai menanggapi kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang menjerat Komisioner KPU nonaktif Wahyu Setiawan dan bekas Caleg PDIP Harun Masiku.

Anggota Tim Hukum PDI Perjuangan Maqdir Ismail menjelaskan, Yasonna saat itu hanya menyampaikan bahwa PDI Perjuangan telah membentuk sebuah tim guna menyikapi kasus tersebut. Kehadiran Yasonna dalam kegiatan itu, dinilai Maqdir, tak menjadi masalah lantaran kedudukannya bukan sebagai Menkumham, melainkan sebagai Ketua DPP bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP.

“Saya kira enggak ada masalah siapapun yang announce ya. Kan Pak Yasonna ketika itu beliau hanya menjadi pengantar, memberikan pengantar saja bahwa ini ada tim yang dibentuk dan beliau dalam kedudukan sebagai Ketua DPP,” ujar Maqdir usai diskusi ‘Ada Apa di Balik Kasus Wahyu?’ di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (19/1).

Maqdir memastikan, Yasonna tidak akan bisa mengintervensi proses penanganan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski memiliki jabatan di PDI Perjuangan. Menurutnya, Menkumham tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri penegakan hukum.

“Saya kira enggak ada yang salah kok. Apalagi secara riil tidak ada kewenangan beliau untuk melakukan intervensi terhadap KPK,” ucapnya.

Maqdir pun memastikan, Yasonna juga tak dapat mengintervensi Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham terkait keberadaan salah seorang tersangka kasus ini sekaligus bekas Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun saat ini diketahui tengah berada di Singapura sejak meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020 lalu.

Menurutnya, terdapat delegasi kewenangan di jajaran keimigrasian. Sehingga, pihak Ditjen Imigrasi tak mesti menunggu persetujuan Mekumham kala menjalankan suatu proses hukun semisal pencegahan maupun pencekalan.

“Kan enggak perlu mendapatkan persetujuan dari menteri kalo mau mencegah orang. Itu kan langsung Dirjen (Imigrasi). Enggak perlu dikhawatirkan lah soal-soal kayak gitu,” tukas Maqdir.

Intinya KPK tak perlu khawatir dengan keberadaan Yasonna di Tim Hukum yang bisa saja mengintervensi kasus.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri enggan mengomentari lebih lanjut terkait kehadiran Yasonna Laoly dalam penyampaian keterangan resmi PDI Perjuangan. Ia menyatakan, KPK memilih untuk tetap berfokus pada penganan perkara Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

“Kami tidak akan melihat lebih jauh ke arah sana siapa-siapa yang sudah dalam tim hukum (PDIP) ya, karena itu bukan wilayah KPK. Kami tentu akan fokus pada penanganan pekara yang melibatkan empat orang tersangka ini,” ucap Ali Fikri.

Ali Fikri pun enggan berspekulasi lebih perihal kekhawatiran sejumlah pihak yang menduga Yasonna bakal mengintervensi jajaran Kemenkumham terkait penanganan kasus ini. Ia menegaskan, pihaknya enggan ditarik ke ranah politik.

“Kami tidak melihat jauh kesana karena begini ya, sekali laginkami sampaikan KPK menangani perkara ini murni penegakan hukum, tidak melihat atau punya motif lainnya selain penegakan hukum,” tutur Ali.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna H Laoly terlihat turut mendampingi pimpinan PDI Perjuangan saat memberi pernyataan pers di kantor DPP partai berlambang kepala banteng tersebut, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (15/1). Dalam keterangan pers itu, PDI Perjuangan memutuskan membentuk tim hukum untuk menyikapi kasus yang menjerat salah seorang kader mereka.

PDI Perjuangan menyebut upaya penggeledahan kantor partai yang dilakukan KPK menyalahi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya, penggeledahan disebut tidak disertai izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Yasonna pun menegaskan tak bisa mengintervensi pengusutan kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku. Ia mengaku, sebagai Menkumham, tak memiliki kewenangan atas hal itu.

“Tidak ada dong (intervensi). Mana bisa saya intervensi, apa yang saya intervensi. Saya tidak punya kewenangan,” kata Yasonna. (fin)

  • Dipublish : 20 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami