Kasus Semanggi I dan II, Jaksa Agung: Saya Ingin Kasus ini Tuntas Agar Tidak Jadi Beban

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat menuai polemik. Dia mengaku bahwa Semanggi I dan II bukan kejahatan HAM berat karena menyampaikan rekomendasi DPR yang pada 2001 silam.

“Pada dasarnya, kami dari Kejaksaan Agung sebagai jaksa untuk penyidik kami siap untuk menuntaskan perkara-perkara yang ada dengan satu catatan bahwa perkara sudah memenuhi syarat formil dan materil,” ujar Burhanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/1).

Kasus Semanggi I dan II Kejaksaan Agung akan tetap bekerja dengan melakukan penelitian apakah memenuhi syarat materil dan formil. Sehingga bisa dilakukan penyelidikan. “Itu adalah janji saya. Saya ingin perkara ini tuntas agar tidak jadi beban,” katanya.

Dengan bekerja sama dengan Komnas HAM dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Burhanuddin ingin kasus tersebut tuntas. “Tapi yakin kami ingin menuntaskan ini dan tidak ada keinginan untuk memilah kasus, Insya Allah mohon dukungannya,” ungkapnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pernyataan kasus Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat tidak tepat.

“Pernyataan itu tidak kredibel jika tanpa diikuti proses penyidikan yudisial melalui pengumpulan bukti yang cukup berdasarkan bukti awal dari penyelidikan Komnas HAM, yang sayangnya tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan melakukan penyidikan,” ujar Usman.

Menurut Usman, tragedi Semanggi I dan II sudah jelas pelanggaran berat HAM. Karena ada korban yang meninggal dunia. Bahkan sampai detik ini masih menunggu keadilan. “Kami di Amnesty khawatir pernyataan Jaksa Agung itu menggiring ke upaya penyelesaian kasus melalui jalur nonhukum,” katanya.

“Pernyataan Jaksa Agung itu bukti kemunduran perlindungan HAM, dan pastinya kemunduran juga bagi penegakan keadilan,” tambahnya.

Selain itu, menurut Usman, ‎pernyataan Jaksa Agung itu bertentangan dengan temuan Komnas HAM. Komnas HAM telah menyerahkan laporan penyelidikan pro-justitia kepada Kejaksaan Agung dengan temuan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan benar-benar terjadi dan merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad-hoc yang tidak pernah terlaksana.

“Di tahun 2018, dalam pertemuan dengan Komnas HAM, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintahannya akan memastikan pelaku pelanggaran HAM berat akan diadili,” ungkapnya.

Usman menambahkan, tragedi Semanggi I dan II sendiri terjadi sepanjang aksi protes mahasiswa pada November 1998 dan September 1999 setelah kejatuhan Soeharto. Sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden Semanggi I. Sementara dalam tragedi Semanggi II, 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya menjadi korban luka.

“Sejumlah polisi dan tentara diadili akibat insiden penembakan itu, namun banyak pihak mengklaim pengadilan terhadap mereka gagal memenuhi keadilan bagi para korban dan gagal mengungkap dalang di balik penembakan,” pungkasnya. (jp)

  • Dipublish : 20 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami