Kebun Warga di Bombana Amblas, Ini Penyebabnya

SHARE TWEET SHARE EMAIL COMMENTS

Warga menunjukkan lahan amblas dikebun jambu mete mereka. Amblasnya lahan diduga akibat aktivitas pertambangan PT.Tambang Bumi Sulawesi tak jauh dari perkebunan warga Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana. Hingga kini, jani ganti rugi belum ditunaikan perusahaan.
SHARE TWEET SHARE EMAIL COMMENTS Warga menunjukkan lahan amblas dikebun jambu mete mereka. Amblasnya lahan diduga akibat aktivitas pertambangan PT.Tambang Bumi Sulawesi tak jauh dari perkebunan warga Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana. Hingga kini, jani ganti rugi belum ditunaikan perusahaan.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

KENDARI,- Lahan perkebunan petani Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Bombana amblas. Diameternya lumayan besar. Tak jauh dari perkebunan itu, terdapat aktivitas perusahan tambang berbendera PT. Tambang Bumi Sulawesi (TBS). Perusahaan tersebut diduga menyumbang kontribusi amblasnya lahan petani.

Salah seorang warga Desa Pongkalaero, Umi Kalsum mengungkapkan kehadiran perusahaan ini tidak saja hanya jadi ancaman warga Pongkalaero tapi juga tanaman perkebunan. Utamanya jambu mete. Tanah-tanah di kebun jambu mete warga retak. “Tanah di kebun jambu kami retak, tanaman kami terancan amblas. Pihak perusahaan sudah mengecek tapi sampai saat ini belum ada kepastian,” keluh Umi Kalsum saat ditemui Kendari Pos, Kamis (19/9).

Umi Kalsum menuturkan sejak tahun 1974 lahan jambu mete sekira satu hektare itu dikelola keluarga besarnya. Hasil panen setiap tahunnya menjadi penyokong kehidupan keluarga. “Tapi sejak ada perusahaan ini, pendapatan kami menurun drastis. Ditambah kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Retak dan berpotensi longsor ketika terjadi hujan deras,” kata Umi Kalsum

Warga meyakini sejak PT.Tambang Bumi Sulawesi (TBS) beroperasi dilokasi tersebut telah merusak ekosistem darat hingga Laut. Operasi perusahaan dari bibir pantai Desa Pongkalaero hanya dalam radius nol kilometer. Tidak hanya itu, operasional PT.TBS juga ikut mengancam lahan pertanian warga yang jaraknya hanya nol kilometer juga.

Warga Desa Pongkalaero lainnya, Muh Amsar mengatakan kebun petani yang berdampingan dengan lokasi penambangan milik PT.TBS berada pada sisi barat dan utara. “Retaknya tanah di kebun warga ini mengancam mata pencaharian warga dari tanaman jambu mete. Sudah puluhan tahun mereka menghidupi keluarganya dari jambu mete ini. Akibat penambangan itu, tanah di kebun warga mengalami keretakkan dengan diameter 60 cm hingga lebih 1 meter,” kata Amsar.

Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra itu sempat mendatangi lahan warga yang amblas. Menurut Amsar, warga sudah menyampaikan kondisi itu kepada perusahaan pada 4 Agustus 2019. Bahkan perwakilan perusahaan dan warga memeriksa kebenaran retakan tanah di kebun tersebut. Manajemen PT.TBS sepakat adanya ganti rugi atas kerusakan kebun milik warga. “Namun hingga kini belum ada realisasi. Anehnya juga tawaran perusahaan untuk mengganti rugi dengan nominal yang tak sebanding dengan kerugian yang dialami warga,” tutup Amsar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Pemkab Bombana, Makmur Darwis meminta warga melapor secara resmi karena DLHK telah menyediakan metode pelaporan terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. “Silakan laporkan secara resmi. Pasti kami tindak lanjuti. Kami akan mengecek langsung laporannya. Dan seharusnya perusahaan proaktif bila ada yang seperti ini,” paparnya.

Makmur Darwis menegaskan bila terbukti kerusakan kebun warga terjadi akibat PT.TBS berkaitan kerusakan lingkungan maka DLHK melalui Kementerian Lingkungan Hidup dapat membekukan hingga mencabut izin PT.TBS. Namun untuk memastikan adanya dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang PT.TBS harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

“Bila ada indikasi, kami akan berkoordinasi dengan Penyidik PNS Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melalukan klarifikasi agar diketahui dampak aktivitas PT.TBS. Yang pasti kalau betul merusak lingkungan pasti izinnya akan dibekukan hingga dicabut,” tutup Makmur Darwis. (kp)

 

 

Sumber: kendaripos.co.id

  • Dipublish : 20 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami