Kejagung Diminta Lacak Aliran Dana Jiwasraya

Kejaksaan Agung menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan direktur keuangan dan investasi Jiwasraya, Hary Prasetyo, dan bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan. Selain itu, juga turut ditahan Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat. Foto: Dok. Puspenkum Kejagung/Alan Jhon
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus melakukan penggeledahan dan penyitaan aset milik para tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara Rp 13,7 triliun. Penyidik pun disarankan melakukan pelacakan aliran dana kasus yang menjadi perhatian publik ini.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan pelacakan aliran dana nantinya akan mengungkapkan dugaan korupsi Jiwasraya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak.

“Jadi kemana saja aliran dananya, nanti ketahuan siapa aja yang ikut menikmati uang korupsi itu,” katanya di Jakarta, Minggu (18/1).

Menurutnya, jika perhitungan kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun maka sulit dibantah jika korupsinya hanya melibatkan jajaran mantan direksi atau petinggi perusahaan.

“Ini kasus korupsi terbesar angkanya mencapai Rp 10 triliun, apa mungkin korupsi tidak libatkan banyak pihak?,” jelasnya.

Dia menegaskan untuk dapat melacak aliran dana hasil dugaan korupsi Jiwasraya maka Kejaksaan Agung perlu menggandeng Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK).

“Nantinya berdasarkan temuan PPATK terdapat aliran uang yang tidak lazim kepada seseorang atau badan,” ujarnya.

Tak hanya itu, kata Boyamin, penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung juga bisa menerapkan pasal pencucian uang terhadap para tersangka.

“Jadi kalau menerapkan ini, tersangka bisa bertambah dan pasal pencucian uang bisa diterapkan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Hary Setiyono menegaskan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka bisa saja dilakukan tim penyidik. Namun hal ini perlu dilihat dari pengembangan kasus ini, apakah uang hasil korupsi dicuci atau digunakan untuk kepentingan lainnya.

“Jadi iya ada kemungkinan (jerat tersangka dengan TPPU,” katanya.

Saat ini, kata Hary, tim penyidik Kejaksaan Agung masih fokus pada tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Namun bukan berarti tidak menerapkan TPPU.

“Biasanya tindak pidana korupsi digabung sama tindak pidana pencucian uang, namun tergantung hasil penyidik,” tutupnya.

Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung langsung menjebloskan lima tersangka kasus tersebut. kelima tersangka itu, tiga berasal dari unsur Jiwasraya dan dua dari unsur swasta.

Mereka adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan. Lalu dua tersangka dari unsur swasta yakni Komisaris PT Hanson dan Heru Hidayat yang merupakan Presiden Komisaris PT Tram.

Kelima tersangka ditahan usai penyidik memeriksanya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Selasa (14/1).(lan/gw/fin)

Saat digiring ke Loby Gedung Bundar, kelima tersangka yang menggunakan Rompi Ping bertuliskan tahanan dengan tangan diborgol hanya diam seribu bahasa. Para tersamgka lebih memilih untuk bungkam sambil menundukan kepalanya dan berjalan cepat menuju mobil tahanan.

kasus ini bermula dari adanya laporan yang berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sdri. Rini M. Soemarno) Nomor : SR – 789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT – 33/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 17 Desember 2019.

Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Yang diduga akibat adanya transaksi – transaksi tersebut, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 Triliun. Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan.

Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap Klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional.(lan/gw/fin)

  • Dipublish : 20 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami