Kejagung Sebut Jaksa Pinangki Tak Terlibat Pengurusan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (Dok MAKI)
Jaksa Pinangki Sirna Malasari. (Dok MAKI)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim, jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak terlibat dalam pengurusan permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang diajukan Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 lalu. Jaksa Pinangki diklaim hanya terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah menyampaikan, Pinangki tidak terlibat dalam pengurusan permohonan PK Djoko Tjandra. Menurutnya, permohonan PK di tangani oleh Anita Kolopaking, selaku pengacara Djoko Tjandra.

“Djoko Tjandra percaya (Pinangki bisa urus fatwa MA), dia keluar uang untuk fatwa, nah tidak selesai karena memang ada permasalahan antara Djoko Tjandra dengan Pinangki. Kemudian beralih ke pengurusan PK. Itu yang berperan Anita sehingga Mabes Polri yang kami koordinasikan sudah ditangani di sana,” kata Febrie di kantor Kejagung, Selasa (1/9).

Febrie mengklaim, pihaknya tidak menemukan adanya bukti keterlibatan Pinangki dalam pengurusan PK Djoko Tjandra. Namun, bukti yang ditemukan hanya dugaan suap terkait pengurusan fatwa di MA agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi oleh Kejagung. “Alat bukti yang kami temukan konstruksi perbuatannya dia tidak terlibat di situ (Permohonan PK),” ucap Febrie.

Dalam pengurusan PK, Anita Kolopaking telag ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. Bahkan, perwira tinggi Polri terseret dalam penerbitan surat jalan palsu dan penghapusan red notice Djoko Tjandra dari data base Interpol.

“Makanya kami koordinasikan nanti, karena kawan-kawan penyidik Polri juga sudah mengumpulkan alat bukti yang tidak ada di kita. Dari kloning handphone dengan yang lain. Nanti kita lihat lagi bagaimana keterkaitan dua perkara ini ya,” ungkap Febrie.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan menerima suap sebesar USD 500 ribu atau setara Rp 7 miliar dari Djoko Tjandra untuk membantu proses pengurusan fatwa di MA.

Sementara Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Pengurusan fatwa MA itu diduga merupakan permintaan dari Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi terkait hukuman yang dijatuhkan hakim atas kasus korupsi cessie Bank Bali.

Kini, Pinangki juga telah dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kejagung menduga, uang suap miliaran rupiah dari Djoko Tjandra dibelanjakan aset mewah oleh Pinangki, salah satunya mobil BMW X5. (jp)

  • Dipublish : 2 September 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami