Kejagung Siapkan Langkah Pemecatan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, giliran oknum jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta dan Kejari Surakarta yang dicokok penyidik KPK terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

Kedua jaksa itu yakni jaksa Kejari Yogyakarta yang juga anggota TP4D, Eka Safitra dan jaksa Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono. Keduanya kini sudah berstatus tersangka.

Dikonfirmasi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap kedua oknum jaksa yang kini telah berstatus tersangka di KPK.

“Jika nantinya terbukti (dalam persidangan) kita berikan tindakan yang tegas, kita akan pecat jika benar terbukti,” katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (20/8).

 

Resmi Tersangka, KPK Minta Oknum Jaksa Segera Menyerahkan Diri

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Tangkap Jaksa di Kejari Jogjakarta

Meskipun dalam kondisi perihatin, kata Mukri, pimpinan Kejaksaan RI dalam hal ini Jaksa Agung tetap mengimbau agar seluruh jajaran Kejaksaan dari Sabang hingga Merauke untuk tidak main-main dalam menjalan tugas dan fungsinya.

“Pimpinan tidak kurang-kurangnya memberikan imbauan kepada seluruh jajaran, jika melanggar kami akan tindak tegas, akan kita proses jika melakukan pelanggran hukum,” jelasnya.

Menurutnya, prilaku kedua oknum jaksa yang kini menjadi tersangka di KPK tidak patut ditiru oleh siapapun. Sebab perilaku tersebut tidak pantas dilakukan oleh aparat penegak hukum.

“Kami prihatin, kita bertubi-tubi (jaksa kena OTT), tidak patut dan pantas dilakukan penegak hukum,” tegasnya.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman merasa heran dengan upaya pencegahan yang dilakukan Kejaksaan RI. Pasalnya belum lama oknum jaksa Kejati DKI Jakarta juga terkena OTT KPK dan kini giliran oknum jaksa di Yogyakrta.

“Ini kan publik jadi bingung kok ada lagi jaksa yang kena OTT, pencegahannya gimana apa tidak jalan,” katanya, Selasa (20/8).

Yang jelas, kata Boyamin, dengan makin banyak oknum jaksa tertangkap tangan oleh KPK menandakan ada upaya pencegahan yang tidak berjalan maksimal di Kejaksaan RI. Seharusnya, OTT jaksa di Kejati DKI Jakarta beberapa waktu lalu dijadikan pelajaran bagi seluruh jaksa di Indonesia.

“Bukan malah dijadikan contoh untuk lakukan hal negatif, ini kok sudah ada kejadian di Kejati DKI malah berani main main,” jelasnya.

Karena itu, Boyamin berharap, peristiwa OTT oleh KPK harus dijadikan pelajaran yang sangat berharga oleh seluruh jajaran Kejaksaan termasuk aparat penegak hukum lainnya. Tak hanya itu, pimpinan Kejaksaan juga harus lebih galak memberikan peringatan keras untuk jaksa-jaksa di daerah.

“Harus digalakan, upaya pencegahan di maksimalkan,” tutupnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap yang dilakukan oknum jaksa di Yogyakarta. Dalam OTT KPK mengamankan 4 orang dan sejumlah barang bukti termasuk uang suap senilai seratus jutaan. Usai penangkapan, keempatnya langsung diperiksa intenisf.

Akhirnya, KPK menetapkan dua orng jaksa sebagai tersangka terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.

Lalu satu tersangka kasus ini dari unsur swast yakni Gabriella Yuan Ana selaku Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri sebagai pemberi suap.

Jaksa Eka dan Jaksa Satriawan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Gabriella disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(aln/gw/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 21 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami