Kemenag, Tolong Pakai Nurani!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Kementerian Agama terus didesak mengembalikan aset jemaah First Travel belum juga membuahkan hasil. Menteri Agama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi juga terus bergerilya untuk menenangkan situasi meski Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa hasil lelang aset First Travel dimasukkan kas negara.

Fachrul Razi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mencari pemecahan terbaik bagi jemaah First Travel. Hal ini dilakukan menyusul hasil kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa barang sitaan dalam kasus First Travel menjadi milik negara.

“Tentulah, kami sedang mencari jalan tengah. Memikirkan apa apa apa langkah nya ya karena kan sekarang sudah keputusan MA sudah inkrah, tidak banyak yang bisa kita lakukan.Tapi meskipun begitu kami nanti juga ingin duduk sama-sama. Sama-sama kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan,” terang Menag, kemarin (21/11).

Nah, untuk mencegah kejadian serupa menimpa calon jemaah umrah, Menag meminta masyarakat untuk waspada. “Misalnya, Kemenag telah menyampaikan, batas minimal biaya umrah itu 20 juta. Kalau biaya nya murah, di bawah 20 juta, pasti ada sesuatu,” ungkapnya.

Menag berjanji terus membenahi kebijakan dan pelayanan terkait penyelenggaran umrah. “Kita sudah melakukan langkah-langkah sebagai upaya pencegahan, insyaallah tidak terjadi lagi. Kita akan evaluasi satu per satu,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan, vonis MA yang meminta hasil lelang aset FT dimasukkan kas negara. ’’Lho atas dasar apa negara merampas. Yang dirampas itu harta siapa,’’ katanya di kantor MUI kemarin.

Negara, sambung dia tidak bisa merampas aset FT yang di dalamnya ada uang milik jamaah. Jika melihat putusan saat ini, yang bakal dirampas atau dilelang itu bercampur antara kekayaan perusahaan FT dan uang milik jamaah.

Dia menegaskan dengan dua sumber tersebut, tidak bisa semuanya lantas masuk ke kas negara. Menurutnya, pengadilan harus bisa menjelaskan yang nanti dilelang dan masuk ke kas negara itu apakah harta kekayaan murni milik FT atau bercampur dengan uang jamaah. ’’Ya, kalau itu milik jamaah yang dikelola First Travel, nggak boleh negara mengambilnya. Negara harus mengembalikan ke jamaah yang menyetor,’’ tegasnya.

MA memang telah memutuskan bahwa hasil lelang aset First Travel dimasukkan kas negara. Namun, itu baru putusan pidana. Para korban calon jamaah umrah yang gagal berangkat kini berharap pada putusan perdata yang akan dibacakan PN Depok pada 25 November.

Putusan perdata itu berawal dari gugatan yang diajukan 3.207 korban yang tergabung dalam Perkumpulan Agen Jamaah Korban (Pajak) FT. Gugatan itu diwakili lima orang. Di antaranya adalah Zuherial bin Rozali. Pria asal Palembang itu mendaftar umrah di FT untuk lima orang dengan harga masing-masing Rp 16,9 juta. ’’Sederhana saja bagi kam mas. Hasil lelang dan uang yang disita negara dikembalikan ke jamaah itu saja,’’ tegasnya.

Dia menuturkan, nilai gugatan perdata dari 3.207 korban FT tersebut mencapai Rp 40 miliar. Zuherial menyebut, kalaupun nanti uang tidak dibagikan ke jamaah, mereka meminta untuk tetap bisa diberangkatkan umrah. Mereka siap membayar selisih biaya dengan rata-rata tarif umrah saat ini.

Terpisah, Tim penasihat hukum bos FT Andika Surachman juga akan menggugat putusan MA. ”Klien kami akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali,” ungkap Boris Tampubolon, kuasa hukum Andika.

Menurut dia, novum atau bukti baru sudah mereka miliki. Boris menyampaikan, ada kekeliruan dalam putusan yang diketok majelis hakim di pengadilan tingkat pertama sampai kasasi. Hal itu bakal dasar pengajuan PK. ”Secara detail akan kami sampaikan saat pengajuan PK,” ujar dia.

Pada bagian lain, langkah Kejagung yang akan mengajukan PK mendapat sorotan dari pakar hukum tata negara Feri Amsari. Dia menegaskan, Kejagung harus menaati putusan kasasi MA. Dia menyebut, mereka tidak boleh mengajukan PK. Hal itu sudah jelas tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Walau ada niat baik, Feri menyampaikan, niatan itu bisa dilakukan melalui pendekatan yuridis lain. ”Caranya bisa mengajukan perkara baru yang kemudian bisa menguntungkan para pencari keadilan dalam kasus FT itu,” imbuhnya.

Menurut Feri, itu jauh lebih bijak ketimbang Kejagung mengajukan PK. Selain menabrak aturan MK, langkah itu juga potensial ditolak oleh MA. Sebab, kecil kemungkinan MA membatalkan putusan yang sudah mereka buat. Apalagi bila PK diajukan tidak sesuai prasyarat. ”Nanti PK malah menambah kerugian dari para pencari keadilan,” ujar Feri.

Dia menyadari, mengajukan perkara baru memang memakan waktu. Namun, dia menilai itu bakal lebih pasti. ”Ketimbang nanti diajukan (PK) malah merugikan para pencari keadilan. Itu akan jauh lebih sia-sia lagi,” katanya.

(dim/khf/fin/ful)

  • Dipublish : 22 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami