Kemendikbud Sisir Sekolah-sekolah Rawan Ambruk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan, bahwa mulai tahun 2020, pihaknya akan melakukan pemeriksaan keamanan bangunan sekolah di setiap daerah. Hal itu dilakukan, untuk mendata gedung-gedung sekolah yang rentan roboh.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa pemerintah mulai 2020 akan mengecek keamanan bangunan sekolah supaya kejadian sekolah ambruk dan menimbulkan malapetaka tidak terulang.

“Masalah keamanan sekolah ini sebenarnya bikin saya khawatir. Oleh karenanya kami akan cek sekolah mana yang rentan roboh mana yang tidak,” kata Nadiem, Rabu (25/12).

Nadiem mengatakan, mulai 2020 fokus pemerintah tidak lagi membangun sekolah tetapi memeriksa keamanan bangunan sekolah untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman.

“Harapan kita di 2020 ini melakukan pemeriksaan. Itu dulu. Jangan masalah pembangunan-pembangunan. Kita harus cek dulu mana yang kondisinya rentan seperti di Pasuruan,” tuturnya.

Untuk itu Nadiem mengimbau, pemerintah daerah (Pemda) dan pengurus sekolah ikut memantau kondisi bangunan sekolah. Dia mengaku enggan, jika peristiwa seperti di Pasuruan kembali menimpa sekolah-sekolah di Indonesia.

“Kalau menemukan tanda-tanda kerusakan saat memeriksa bangunan sekolah, pengelola sekolah bisa melaporkannya ke dinas pendidikan setempat agar segera diperbaiki,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud, Didik Suhardi mengatakan, meski Kemendikbud tak lagi mengurus DAK fisik bidang pendidikan, namun tetap akan melakukan perencanaan DAK fisik secara ketat dan terintegrasi.

Untuk itu, dinas pendidikan harus memastikan bahwa suatu sekolah yang sudah diusulkan di DAK, tidak dapat diusulkan di tempat lain. Terlebih lagi, apabila anggaran DAK Fisik sudah final maka tidak akan bisa direvisi lagi.

“Pemda dihimbau untuk memastikan sebelum mengusulkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala dinas. Pastikan bahwa yang bapak dan ibu usulkan itu sudah benar, karena kalau sudah sekali diusulkan maka sudah tidak bisa diubah,” jelasnya.

“Berbeda dengan tahun 2019 yang masih bisa direvisi sampai bulan Maret. Dengan ketentuan baru yang harus diikuti ini harapan saya nanti pelaksanaan bisa lebih baik,” imbuhnya.

Dapat diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lagi mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan mulai 2021. Adapun pelaksanaan DAK fisik tersebut, nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

(der/fin)

  • Dipublish : 26 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami