Kemenhan Bantah Rencana Utang Rp 1,7 Kuadriliun Demi Beli Alutsista

Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jaringanmedia.co.id – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah adanya isu pengadaan alutsista yang disebut-sebut mencapai USD 124.995.000, yang jika dikonversikan ini sekitar Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun). Infonya anggaran sebesar itu akan didapat melalui skema utang luar negeri.

Dirjen Strahan Kemenhan, Mayjen TNI Rodon Pedrason menegaskan, angka yang ada pada dokumen rancangan Perpres yang beredar tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Karena proses pembahasan sampai saat ini masih berjalan.

“Apa yang tertera di dokumen yang beredar belum dapat dikonfirmasi. Pemerintah masih dalam proses perencanaan perpres. Prosesnya masih berjalan. Mari ditunggu,” kata Rodon Pedrason dalam keterangannya, Minggu (30/5).

Diketahui Rancangan Perpres tersebut beredar setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyatakan bahwa tengah menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024.

Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang sangat besar. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.

Menurut Rodon, untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan dan memodernisasi alutsista, diperlukan pembiayaan yang mahal. Namun, alutsista itu sendiri akan dapat dipakai oleh TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam jangka waktu yang lama.

“Tapi bahwa diperlukan modernisasi Alutsista itu sebuah keniscayaan. Alutsista itu boleh tua tapi gak boleh usang. Old but not obsolete. Namun figur pertahanan juga mesti modern dan kuat. Eligible dan capability yang mumpuni,” ujar Rodon.

Sementara itu, Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengetok palu, adanya rencana Perpres ini menjadi angin segar untuk alutsista Indonesia yang masih tertinggal.

Dia mengatakan, bila melihat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, angka yang terbaru itu hanya sekitar 11,4 persen jika dibandingkan dengan angka yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun.

“Apalagi jika angka Rp 15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7 persen setiap tahunnya,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, jika rancangan itu disetujui Presiden, pemerintah akan mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1,5 persen dari PDB per tahun. Harapannya dilema yang dirasakan tadi dapat terjawab.

Selain itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk melakukan modernisasi alat-alat utama persenjataan (Alutsista).

“Hal tersebut baru rencana yang disampaikan Kemhan. Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan,” ucap Hasanuddin.

Hasanuddin mengklaim, rencana itu masih dalam pengkajian. Dia memastikan akan disesuaikan dengan keuangan negara.

“Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum,” pungkasnya. (jpc/jm)

  • Dipublish : 31 Mei 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami