Kenaikan Cukai Rokok Tak Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan kenaikan cukai tahun depan tidak meningkatkan sokongan dana untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nurfransa Wira Sakti memastikan, kenaikan cukai rokok tidak akan meningkatkan sokongan dana bagi BPHS Kesehatan, meskipun sebagian cukai rokok dialokasikan untuk asurasi sosial. “(Kenaikan cukai rokok) Tidak meningkatkan alokasi pemerintah pusat untuk BPJS Kesehatan,” ujar Wira kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (18/9).

“Namun di pemerintah daerah, melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil dan Tembakau (DBH CHT), maka daerah mempunyai tambahan ruang fiskal untuk mendanai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tambah dia menjelaskan.

Terkait ruang fiskal tersebut, lanjut Wira, tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT. Dalam beleid tersebut tertulis, minimal 50 persen alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah harus digunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan dalam rangka mendukung program JKN.

Adapun beberapa program yang memanfaatkan dana cukai tersebut diantaranya pembinaan industri, pemberantasan barang kena cukai ilegal, dan pembinaan lingkungan sosial. Berdasarkan PMK 222/2017, pemanfaatan dana untuk program JKN termasuk ke dalam pembinaan lingkungan sosial.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, belum bisa memperhitungkan potensi penambahan dana bagi BPJS Kesehatan usai kenaikan cukai rokok. “Kami masih komunikasikan dengan Kemenkeu, ujar Iqbal.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finacne (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, bahwa kenaikan cukai rokok otomatis akan meningkatkan alokasi dana untuk BPJS Kesehatan.

Hanya saja, kata dia, untuk penetapan besaran cukai rokok perlu mempertimbangkan berbagai aspek yakni potensi peredaran rokok ilegal yang ditimbulkan hingga akan besaran biaya kesehatan karena rokok.

Selain itu, dia juga meminta perlu sinergi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Harus ada sinergi antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan dalam menydarkan masyarakat pentingnya menjaga kesehatan,” ujar dia.

Melansir data data BPJS Kesehatan, penyakit katastropik dengan biaya tertinggi merupakan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan rokok, yakni penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Per Maret 2019, penyakit jantung menyedot biaya hingga Rp2,81 triliun atau 49,81 persen dari total klaim penyakit katastropik senilai Rp25,51 triliun.

Diketahui, Pemerintah berencana menaikkan cukai rokok sebesar 23 persen dan harga jual eceran (HCE) rokok 35 persen per 1 Januari 2020.

Kenaikan cukai rokok ini menuai protes dari produsen rokok dan petani tembakau. Mereka beralasan, kebijakan tersebut akan menambah volume rokok ilegal dan mengancam para buruh di rumahkan.

(din/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 19 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami