Kenaikan Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Mulai Melambat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta,– Angka kasus positif korona kembali naik. Namun, kali ini kenaikannya melambat. Bahkan, jika dibandingkan dengan sehari sebelumnya, perlambatannya hampir mencapai separo atau 50 persen.

Menurut catatan gugus tugas, pada periode 18–19 April, pertambahan kasus positif mencapai 327 pasien. Nah, periode 19–20 April, kenaikannya hanya 185 kasus. Itu berarti ada tren penurunan tajam dari pertumbuhan kasus harian yang rata-rata di atas 300 orang. Gugus tugas juga melaporkan bahwa di 21 provinsi di Indonesia tidak ada pertambahan kasus positif baru.

Sementara itu, jumlah pasien yang sembuh dan dipulangkan bertambah cukup signifikan, yakni 61 orang. Dengan demikian, totalnya mencapai 747 orang. Jumlah tersebut semakin melampaui angka kematian pasien yang kemarin mencapai angka 590 orang.

Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmar Yurianto mengungkapkan, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan sebaran pasien sembuh terbanyak, yakni 230, disusul Jawa Timur sebanyak 98 orang, Sulawesi Selatan (63), Jawa Barat (56), Jawa Tengah (51), Bali (42), dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 747 pasien. ”Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasar hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis,” katanya.

Pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta sudah berjalan sepekan lebih. Meskipun di sana-sini masih ada kekurangan, secara bersamaan dalam empat hari terakhir jumlah kasus baru Covid-19 di ibu kota mengalami penurunan signifikan.

Seperti diketahui, PSBB di Jakarta mulai diterapkan pada Jumat, 10 April. Data kasus baru Covid-19 pada Kamis (16/4), tercatat 196 kasus. Kemudian pada Jumat (17/4) jumlahnya turun menjadi 154 kasus. Lalu, pada Sabtu (18/4) turun lagi menjadi 109 kasus baru dan pada Minggu (19/4) kembali turun jadi 108 kasus baru.

Kemarin data Kemenkes menyebutkan, di DKI Jakarta hanya ada 79 kasus baru. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Ari Fahrial Syam mengatakan, pemberlakuan PSBB memang bisa mengurangi potensi penularan Covid-19.

Ari menuturkan, keberhasilan PSBB sebenarnya bisa dilihat dalam 10–14 hari ke depan. Sebab, seluruh daerah yang masuk wilayah Jabodetabek efektif menjalankan PSBB baru beberapa hari lalu. ’’Kalau sekarang (kasus baru, Red) di DKI Jakarta dan trennya makin turun ke depan,’’ katanya.

Epidemiolog Universitas Indonesia Syahrizal Syarif belum mau menyatakan optimistis atas menurunnya kasus di DKI Jakarta. Dia tak ingin terburu-buru menyatakan bahwa dalam tiga hari terakhir, kasus positif turun itu disebabkan keberhasilan PSBB. ”Terlalu dini untuk menyatakan wabah turun di Jakarta. Kita lihat tiga hari ke depan,” ungkapnya.

Syahrizal memiliki pemetaan sendiri. Jika angka kasus baru dalam empat hingga tujuh hari berturut-turut turun, bisa dikatakan pandemi memang turun. Jika penurunannya bisa dipertahankan sampai 14 hari, Covid-19 disebut terkendali. ”Jika bisa turun lebih dari 14 hari, saya sebut wabah hampir selesai. Kita lihat angka hari-hari mendatang ya,” bebernya.

Perkantoran Hambat PSBB

Kegiatan di kantor dinilai menjadi salah satu penghambat berjalannya PSBB. Contohnya di DKI Jakarta. Sejumlah perkantoran masih meminta karyawannya masuk. Akibatnya, kerumunan di ruang publik tidak terhindarkan. Pemda diminta lebih proaktif dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar ketentuan peraturan menteri kesehatan.

Hal itu disampaikan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo seusai hadir dalam rapat terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin (20/4). Dia menjelaskan, ada beberapa hal dalam pelaksanaan PSBB, khususnya di Jakarta, yang diakui belum optimal. Yakni, yang terkait dengan kegiatan perkantoran dan pabrik.

’’Sehingga mengakibatkan sejumlah moda transportasi masih tetap dipenuhi masyarakat,’’ terangnya. Memang, ada permintaan dari beberapa pihak untuk membatasi, bahkan menyetop pengoperasian transportasi umum. Namun, Kemenhub belum bisa memenuhinya.

Alasan utamanya, sebagian besar pengguna transportasi umum itu adalah pekerja di sektor-sektor yang memang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya, petugas RS atau pegawai pada layanan fasilitas umum. Dengan begitu, mereka tetap harus bekerja. Kalau tidak berangkat, konsekuensinya dianggap bolos. Risikonya adalah dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan di-PHK.

Karena itu, Doni kembali meminta para petinggi perusahaan mengupayakan secara maksimal agar karyawannya bisa bekerja di rumah. Bila masih ada sejumlah perkantoran dan pabrik yang abai terhadap aturan, perusahaan itu bisa mendapat teguran, bahkan sanksi.

Meski demikian, Doni menyebut sisi positifnya adalah pelaksanaan PSBB sudah cukup mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan sebelum ada PSBB. Halte, stasiun, dan terminal mengalami penurunan kerumunan.

Semua Pasien Meninggal Ikuti Protap Korona

Perbedaan data kematian pasien Covid-19 antara IDI dan gugus tugas dipicu perbedaan sistem pendataan. Pada dasarnya, saat ini memang ada sejumlah peristiwa di mana pasien umum (bukan Covid-19) dimakamkan dengan prosedur Covid-19. Karena belum dilakukan tes atau hasil tesnya belum keluar, seluruh pasien meninggal tetap dimakamkan dengan protokol Covid-19.

’’Artinya, semua pasien dimakamkan secara Covid, sampai hasilnya keluar,’’ terang Doni Monardo. Bila hasil tes sudah keluar, barulah bisa diputuskan jenazah itu berstatus Covid atau non-Covid.

Untuk saat ini, pemerintah mengambil kebijakan menyamaratakan perlakuan terhadap semua jenazah. Pemerintah tidak ingin ambil risiko dari jenazah yang dimakamkan secara reguler, lalu belakangan terkonfirmasi Covid-19.

Kebijakan tersebut mengacu pada peristiwa beberapa pekan lalu. Yakni, ada pejabat publik yang meninggal dan dimakamkan dengan standar reguler. Setelah beberapa hari, ternyata diketahui dia positif Covid-19.

Jenazah pasien penyakit apa pun akan diperlakukan dengan standar Covid-19. Konsekuensinya, sebelum dipulasarai, jenazah diambil sampelnya untuk dites. Begitu pula jenazah dengan berbagai sebab lain yang bukan Covid-19. Mereka baru bisa dinyatakan bebas korona bila sudah ada hasil tes yang menyatakan negatif.

Yang jelas, selama belum ada kepastian dari hasil tes oleh dinas kesehatan di daerah, pasien itu harus tetap diberi status pasien Covid-19. Setelah ada kepastian negatif Covid-19, pencatatannya akan diatur lebih lanjut oleh dinas kesehatan, kemudian dilaporkan ke Pusdatin Kementerian Kesehatan. (jp)

 

  • Dipublish : 21 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami