Kepala Kejati Sulsel Batal Dimutasi, ACC Sulsel Bilang Begini

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

MAKASSAR,- Kejaksaan Agung (Kejagung) membatalkan mutasi Firdaus Dewilmar selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel.

Hal tersebut berdasar pada Surat Keputusan Jaksa Agung bernomor KEP- 383/A/JA/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang pencabutan dan pembatalan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP–380/A/JA/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, Firdaus dikembalikan pada posisi sebelumnya yakni sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kajati Sulsel).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi, Kadir Wokanubun mengatakan ada dugaan kekuatan besar dibalik terbitnya keputusan Jaksa Agung terkait pembatalan mutasi Firdaus.

“Itu sangat. Baru dalam sejarah lembaran negara berupa SK permutasian dipermainkan begini. Sudah terbit kemudian ditarik kembali,” kata Kadir via telepon, Jumat (3/1).

Ia berharap Komisi III DPR meminta penjelasan tegas dari Kejagung terkait kegiatan penerbitan dan pencabutan Surat Keputusan (SK) mutasi terhadap Firdaus yang membuat heboh masyarakat karena semuanya dilakukan secara dadakan.

“Kami minta Kejagung transparan soal ini.  Apa alasan menerbitkan kemudian membatalkan kembali SK mutasi Kajati Sulsel. Baru kali ini ada demikian dan wajar membuat masyarakat heboh,” terang Kadir.

Kepala Kejati Sulsel Batal Dimutasi

Dengan kembalinya Firdaus menjabat sebagai Kajati Sulsel, ACC Sulawesi berharap ada kemajuan dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya dianggap mangkrak karena tak ada kepastian hukum meski bertahun-tahun ditangani.

Diantaranya kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara disertai dugaan tindak pidana pencucian uang (tppu) yang telah menjerat Soedirjo Aliman alias Jentang sebagai tersangka.

“Ada banyak kasus yang mangkrak di tahap penyidikan termasuk kasus Jentang yang mendapat perhatian besar masyarakat. Firdaus harus menuntaskannya segera dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan,” jelas Kadir.

Jika hal tersebut tak menjadi prioritas, maka, menurut Kadir, sama saja tak ada gunanya Firdaus Dewilmar ditempatkan kembali ke posisi semula sebagai Kajati Sulsel.

“Terus terang kinerja Firdaus belakangan sangat menyakitkan hati kita. Bayangkan saja, Jentang yang jelas-jelas pernah buron dalam kasus dugaan korupsi selama dua tahun lebih malah dikasih penangguhan penahanan dengan alasan-alasan hukum yang tidak kuat. Kami tunggu keseriusan Firdaus melimpahkan kasus Jentang ke Pengadilan,” tutupnya. (Anca/inikata)

Sumber: inikata.com

  • Dipublish : 3 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami