Kepemimpinan Nurdin Abdullah Digoyang, PDIP Pasang Badan

Nurdin Abdullah saat menggelar kinferensi pers, di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8) (Istimewa)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA–Kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan tengah digoyang. Hal itu menyusul adanya penggunaan hak angket dari DPRD Sulawesi Selatan. Keputusan itu muncul seiring dengan digelarnya sidang parpipurna pada 24 Juni 2019.

Sidang hak angket ini muncul karena ada kecurigaan kejanggalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Ada 5 poin hak angket dilakukan, seluruhnya terkait kebijakan Nurdin yang dinilai melanggar aturan. Pertama terkait pelantikan 193 pejabat. Kedua, sistem pengangkatan PNS yang dinilai tidak profesional. Ketiga, dugaan adanya korupsi dalam penempatan pejabat tertentu.

Adapula terkait pencabutan jabatan pimpinan tinggi pratama yang dianggap tidak sesuai mekanisme. Dan yang terakhir yakni pelaksanaan APBD 2019 karena serapannya masih terlalu sedikit.

Terkait itu, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai yang menaungi Nurdin akan pasang badan dan mendukung penuh kepemimpinan Nurdin. Untuk itu, PDIP meminta fraksi PDIP di DPRD Sumatera Selatan untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami menegaskan dukungan sepenuhnya kepada Gubernur Sulawesi Selatan, kami minta fraksi PDIP aktif melakukan lobi-lobi politik menolak hak angket melalui dialog,” kata Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto di DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8).

Hasto menuturkan, Kepala Daerah dengan Wakilnya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Sehingga komitmen itu harus dijaga bersama.

“Namanya saja wakil. Itu dimana-mana. Sehingga kesatupaduan keduanya wajib,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasto menilai hak angket seharusnya tak perlu dikeluarkan. Pasalnya Nurdin menjabat sebagai Gubernur atas pilihan rakyat. Sehingga dia memiliki hak menjadi pemimpin selama 5 tahun.

“Jangan kemudian menggunakan hak politik hanya karena ambisi politik dan meletakkan hak dewan dengan tidak proporsional,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memastikan tidak ada perpecahan di dalam pemerintahannya. Apalagi jika dikaitkan ada dualisme dirinya dengan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. “Enggak ada dualisme, kita komunikasi dengan baik kok,” tutupnya. (JPC)

Sumber: fajar.co.id
  • Dipublish : 5 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami