Kerawanan Pilkada di Tengah Pandemi

FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.
FOTO: FAISAL R. SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Pelaksanaan pesta demokrasi pada Desember 2020 mendatang harus dijaga dari segala potensi kerawanan. Tak hanya yang bersifat konvensional, tapi juga kerawanan karena adanya pandemi Covid-19. Suksesnya Pilkada ini ditentukan oleh orkestra yang dimainkan seluruh elemen dengan baik.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Pilkada tidak boleh menjadi media penularan virus. Jangan pula Pilkada dicoreng oleh berbagai pelanggaran. Baik bersifat konvensional maupun yang diatur dalam Peraturan KPU dan undang-undang.

Elemen penting pertama Pilkada kata Tito, adalah Pemerintah. Terutama soal anggaran. Peran dari pemerintah lainnya lanjut Mendagri adalah memfasilitasi, termasuk memfasilitasi masalah peraturan perundang-undangan dan PKPU. Pemerintah punya peran untuk mengkomunikasikan itu dengan DPR.

Elemen penting lainnya dalam pelaksanaan Pilkada, tentunya penyelenggara pemilu. Salah satunya adalah KPU. Diharapkan menjadi pihak yang betul-betul netral. Sebab pengalaman di lapangan, terutama di daerah, lebih khususnya lagi dalam Pilkada, acapkali ada penyelenggara yang tidak netral. Jadi, menjamin netralitas jajaran KPU dan Bawaslu terutama di tingkat bawah itu tidak gampang.

” Apalagi yang ad hoc. Mungkin berpikir lima tahun sekali kapan lagi? Sehingga ini tolong rekan-rekan KPU daerah yang bertanggung jawab betul-betul tunjukkan netralitas. Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh pasangan calon,” kata mantan Kapolri ini.

Jangan sampai, pesta demokrasi menjadi pesta transaksional. Ketegasan menjadi kunci. “Saya kira di samping itu adalah komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu serta pengawasan yang ketat dan saya juga sudah minta kepada DKPP untuk tegas bertindak kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, apalagi yang berhubungan transaksional untuk kemenangan,” katanya, Selasa (20/10).

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi tidak menurun karena adanya pagebluk corona. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pelaksanaan Pilkada harus mengedapankan penerapan protokol kesehatan.

Pelibatan sejumlah pemangku kepentingan dalam perhelatan lima tahunan ini menjadi salah satu orkestra yang tidak terpisahkan. “DPR, BNPB, gugus tugas, Kementerian Kesehatan dan TNI/Polri adalah sebuah keharusan,” kata Ilham.

Ia melanjutkan, peningkatan kedisiplinan dalam penerapan prokes juga sangat diperlukan. Sejumlah pihak harus berkoordinasi secara intens, agar perhelatan Pilkada Serentak 2020 bisa berjalan dengan baik. “Seluruh pihak harus kreatif. Perlu juga upaya inovatif. Hal ini agar partisipasi pemilih bisa meningkat dengan mengoptimalkan penerapan protokol kesehatan dan keamanan,” bebernya.

Kata Ilham, masa pandemi juga waktu yang tepat untuk melakukan penghitungan secara elektronik. Sirekap diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi penghitungan suara yang sering kali mengundang banyak orang untuk menyaksikan.

“Penerapan Sirekap ini dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan penghitungan dan rekapitulasi serta melakukan efisiensi serta transparansi penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan,” terangnya. (khf/fin)

  • Dipublish : 21 Oktober 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami