Kesadaran Masyarakat Rendah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Penyebaran kasus COVID-19 makin tinggi di Indonesia. Dalam dua pekan terakhir penambahan kasus rata-rata di atas 1.500. Bahkan data penambahan ter-update sebanyak 1.882 kasus. Sayangnya semakin masifnya penyebaran COVID-19 tak diimbangi dengan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dalam keterangannya mengatakan berdasarkan data dari berbagai lembaga survei, tingkat kepatuhan warga dalam menjalankan protokol kesehatan sangat minim. Bahkan angkanya di bawah 50 persen, terkait penggunaan masker.

Padahal lebih dari 90 persen masyarakat sadar pentignya protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19.

“Sebanyak 95 persen masyarakat sudah mengetahui tentang pentingnya protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Namun angka kepatuhannya masih di bawah 50 persen. Itu berdasarkan survei berbagai lembaga,” kata Doni Monardo di Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8).

Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 ini meminta kepada seluruh masyarakat agar saling mengingatkan saudara, keluarga, tetangga, atau teman untuk mematuhi protokol kesehatan. Dia berharap setiap orang setiap harinya mampu mempengaruhi dua orang terdekat di sekitarnya untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Kalau setiap orang, setiap harinya mampu mempengaruhi dua orang saja maka kita akan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan khususnya menggunakan masker, menjaga jarak menghindari kerumunan dan juga sering mencuci tangan dengan air mengalir pakai sabun. Kalau ini saja dilakukan secara rutin maka kita akan bisa lebih meningkatkan aktivitas kita di bidang lain seperti menghindari PHK,” kata dia.

Dikatakan pakar sosial budaya Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Meutia Hatta melaksanakan kebiasan baru berdasarkan protokol kesehatan di masyarakat tidaklah mudah. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengubah kebiasaan.

“Untuk bisa diikuti banyak orang dan menjadi kebudayaan akan memerlukan waktu karena menyangkut pola pikir dan perilaku,” katanya.

Dijelaskannya, kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan sekelompok orang karena satu pertimbangan tertentu, misalnya karena melihat ada kebaikan, keuntungan, atau manfaat dari hal tersebut.

Setelah orang dari luar kelompok tersebut juga melihat manfaat langsung dari kebiasaan tersebut, biasanya akan lebih banyak orang yang meniru dan mengikutinyat.

“Ada kebiasaan yang diperkuat dengan cara-cara mempertahankan sampai dengan turun-temurun, kemudian menjadi kebudayaan,” tuturnya.

Dicontohkannya, kebiasaan masyarakat yang tinggal di rumah panggung seperti di Palembang atau Sumatera Barat. Di depan rumah biasanya ditempatkan gentong berisi air untuk mencuci kaki sebelum masuk ke dalam rumah.

Kebiasaan menempatkan gentong berisi air dan mencuci kaki tersebut akhirnya menjadi budaya masyarakat setempat.

“Bisa juga makanan. Orang Minang dulu tidak suka makan sayur sehingga biasanya sakit kolesterol. Setelah merasakan manfaat sayuran, sekarang kita mudah mendapatkan menu sayur-sayuran di masakan Minang,” jelasnya.

Begitu pula dengan kebiasaan berdasarkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, akan dilakukan banyak orang bila mereka merasakan manfaatnya.

Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, menggunakan masker dan mencuci tangan memberikan manfaat untuk melindungi diri dari virus corona.

“Kita harus mengupayakan agar hal itu menjadi budaya dengan pola pikir dan perilaku masyarakat, bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan masyarakat otomatis melakukannya,” katanya.

Agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar diterapkan.

Dia berharap agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memonitor aturan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Menurut Saleh, Inpres itu bisa belum bisa langsung diaplikasikan sebelum keluar aturan turunan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

“Kalau mau cepat, Menteri Dalam Negeri harus memonitor pembuatan peraturan kepala daerah ini. Kalau perlu, Mendagri memberikan batas waktu. Dengan begitu, turunan Inpres tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia,” katanya.

Saleh menjelaskan sanksi bagi para pelanggar di dalam Inpres itu adalah teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Masalahnya, katanya, apakah sanksi-sanksi sanksi yang terdapat di dalam Inpres itu dapat memberi efek jera bagi orang-orang yang sering melanggar protokol kesehatan.

“Lalu, apakah sanksi-sanksi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Saleh.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR itu merasa perlu menyoroti jenis sanksi dari Inpres yang baru dikeluarkan tersebut.

Pasalnya, selama ini, sudah banyak aturan dan regulasi yang diterbitkan terkait kedisiplinan mematuhi protokol COVID-19. Menurut Saleh, yang kurang hanya sanksi tegas terhadap para pelanggar.

“Tidak heran, banyak aturan yang tidak efektif dan tidak dilaksanakan. Orang tidak takut melakukan pelanggaran karena tidak ada sanksi tegas yang diterapkan,” katanya.

Sementara kasus positif COVID-19 di Indonesia terus menanjak. Berdasarkan laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Kamis (6/8) pukul 12.00 WIB, penambahan konfirmasi positif mencapai 1.882 kasus. Sedangkan pasien sembuh bertambah 1.756 orang.

Dengan penambahan itu, maka total konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia menjadi 118.753 kasus dan yang sembuh menjadi 75.645 orang. Untuk jumlah meninggal dunia bertambah 69 orang sehingga total 5.521 orang.

Provinsi dengan penambahan konfirmasi positif tertinggi adalah Jawa Timur (556 kasus), DKI Jakarta (286 kasus), Sulawesi Selatan (182 kasus), Jawa Tengah (115 kasus), dan Sumatera Utara (86 kasus).

Sementara itu, provinsi dengan penambahan pasien sembuh terbanyak adalah Jawa Timur (465 orang), DKI Jakarta (246 orang), Jawa Tengah (174 orang), Gorontalo (121 orang), dan Sumatera Selatan (94 orang).

Terdapat lima provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan konfirmasi positif baru, yaitu Bangka Belitung, Jambi, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.(gw/fin)

  • Dipublish : 7 Agustus 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami