Kesediaan Masyarakat Indonesia Menerima Vaksin Unggul Ketimbang Amerika

Masyarakat mengantre untuk melakukan vaksinasi Covid-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/07).  (Issak Ramdhani / fin.co.id)
Masyarakat mengantre untuk melakukan vaksinasi Covid-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (5/07). (Issak Ramdhani / fin.co.id)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JaringanMedia.co.id – Hasil penelitian UNICEF dan Our World in Data menyebutkan sekitar 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan masyarakat AS yang hanya sebesar 63 persen.

Sementara, penerimaan masyarakat Jepang terhadap vaksin sebesar 71 persen, masyarakat Singapura 80 persen dan masyarakat Inggris sebesar 84 persen.

Berdasarkan data tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah memaksimalkan sumberdaya untuk mempercepat vaksinasi. Pemerintah tidak bisa beralasan vaksinasi lambat karena penolakan di kalangan masyarakat.

“Faktanya lebih banyak masyarakat yang mau divaksin. Bahkan di beberapa tempat banyak yang rela antri berlama-lama agar dapat divaksin,” tegas Mulyanto, Kamis (29/7).

Karena itu, lanjut Mulyanto, pemerintah harus tanggap dengan antusiasme masyarakat ini. Pemerintah harus siapkan stok vaksin yang cukup termasuk perbanyak sentra vaksinasi. Salah satu caranya bisa dengan melibatkan kader PKK dan Posyandu di RW se-Indonesia.

“Pemerintah harus fokus melayani masyarakat yang mau vaksin sambil terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya vaksin,” imbuh Mulyanto.

Masih berdasarkan survey yang sama diketahui jumlah masyarakat Indonesia yang tidak bersedia divaksin sebesar 8 persen. Jumlah ini relatif kecil dibanding dengan Singapura yang sebesar 9.4 persen penduduk.

Sementara masyarakat Inggris yang menolak vaksin sebesar 12 persen, Jepang sebesar 13 persen. Sedangkan masyarakat AS yang menolak vaksin sebesar 29 persen. Angka penolakan di AS ini hampir empat kali dari Indonesia.

Mulyanto menyebut fenomena penolakan itu hal yang wajar. Karena tingkat pemahaman setiap orang berbeda. Pro dan kontra adalah hal yang lumrah terkait dengan kebijakan Negara. Oleh karena itu jangan menjadikannya sebagai hambatan. (fin/jm)

  • Dipublish : 29 Juli 2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami