Ketua DPRD dan Eks Kadis PUPR Muara Enim yang Diciduk Tiba di KPK

Ilustrasi gedung KPK (Dok. JawaPos.com)
Ilustrasi gedung KPK (Dok. JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryad tiba di gedung KPK sekitar pukul 08.30 WIB. Kini keduanya tengah diperiksa intensif oleh penyidik KPK.

“Keduanya tiba di gedung KPK, Senin 27 April 2020, sekitar pukul 08.30 WIB dan saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Senin (27/4).

Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap 16 paket proyek jalan senilai Rp 132 juta yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani. KPK akan memberikan informasi lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan terhadap keduanya.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” jelas Ali.

Sebelumnya, KPK menangkap keduanya berdasarkan hasil pengembangan terkait kasus suap pembangunan jalan yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani. Biasanya, penetapan tersangka di KPK dilakukan setelah konferensi pers, namun KPK secara tiba-tiba telah menetapkan keduanya sebagai tersangka.

“Penangkapan dua tersangka hasil pengembangan penyidikan kasus korupsi Kabupaten Muara Enim atas nama tersangka RS dan tersangka AHB,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Firli mengklaim, KPK terus bekerja memberantas korupsi meski di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Termasuk terus mengembangkan dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK sebelumnya.

“Kami komitmen untuk melakukan pemberantasan sampai tuntas. Kami terus selesaikan perkara-perkara korupsi walau kita menghadapi bahaya Covid-19. Tapi pemberantasan tidak boleh berhenti baik dengan cara pencegahan maupun penindakan,” tegasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Ahmad Yani sebagai tersangka bersama anak buahnya, Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar (EM). Satu tersangka lainnya yakni Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.

Dalam konstruksi perkara, pada awal 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, diduga terdapat syarat pemberian commitment fee sebesar 10 persen sebagai syarat terpilihnya kontraktor pekerjaan.

Robi yang merupakan pemilik PT Enra Sari perusahaan kontraktor yang bersedia memberikan 10 persen fee, dan pada akhirnya mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai total sekitar Rp 130 miliar.

Ahmad Yani sendiri telah dituntut tujuh tahun penjara atas kasus dugaan suap proyek senilai Rp 130 miliar pada sidang virtual yang diselenggarakan online oleh Pengadilan Tipikor Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (21/4).

Selain tuntutan pidana penjara, Yani pun dituntut denda Rp300 juta subsider enam bulan penjara dan wajib mengembalikan kerugian negara senilai Rp 3,1 miliar.

Ahmad Yani dituntut melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 junto pasal 64 ayat 1. (jp)

  • Dipublish : 27 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami