Ketua MPR: Perlu Dipertimbangkan Pelonggaran Rumah-rumah Ibadah

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA -Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menerapkan new normal agar segera dan secara intensif menyosialisasikan protokol kesehatan.

Hal ini wajib dilakukan demi mencegah makin tingginya kasus penyebaran Covid-19. Karena itusosialisasi harus dilakukan hingga menjangkau semua rumah tangga atau keluarga. Hal ini tentunya melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).

“Nantinya, jika sudah tersosialisasikan, selain mall-mall perlu juga dipertimbangkan untuk segera melonggarkan rumah-rumah ibadah dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan,” ujar politikus yang biasa disapa Bamsoet itu.

Bamsoet juga berharap, jangan sampai protokol kesehatan itu hanya dipahami petugas, tetapi tidak dipahami warga. Para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten kota itu harus segera mengambil inisiatif menyosialisasikan protokol kesehatan tersebut.

Libatkan dan kerahkan para camat, lurah hingga pengurus RT/RW atau kepala desa. Target sosialisasi harus menjangkau seluruh keluarga, sehingga setiap individu paham dan mempraktikan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik, tempat-tempat ibadah maupun di tempat kerja.

Protokol kesehatan new normal telah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Para kepala daerah harus memastikan semua ketentuan protokol kesehatan itu diterima dan dipahami oleh masyarakat melalui sosialisasi oleh aparatur daerah.

Penerapan protokol kesehatan new normal itu mencakup mobilitas masyarakat, pergerakan warga di pusat belanja, pasar tradisional, tempat wisata hingga di tempat kerja atau perkantoran dan sentra-sentra kegiatan industri.

“Tentunya harus segera ditambah lagi, pelonggaran rumah-rumah ibadah,” tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPR RI itu mengingatkan bahwa new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Masyarakat bisa melakoni lagi kegiatan-kegiatan produktif dan keagamaan. Pemulihan di sektor industri dan perdagangan memungkinkan para karyawan kembali bekerja di kantor,” ujarnya.

Penerapan protokol kesehatan new normal akan didukung TNI dan Polri, namun, para kepala daerah tetap harus pro aktif memastikan new normal berjalan dengan baik dan mencapai target. Tolok ukur utamanya adalah menurunnya jumlah pasien Covid-19.

“Jangan sampai new normal justru menjadi penyebab gelombang kedua penularan Covid-19. Dan jangan sampai penerapan new normal yang terlalu kaku menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya di lapangan,” ujarnya.

Untuk itu, tambah Bamsoet. Pengawasan dalam penegakan disiplin protokol new normal oleh petugas harus humanis dan tetap mengedepankan tindakan persuasi dan edukasi. (fin)

  • Dipublish : 28 Mei 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami