Kinerja Pengawasan Kejaksaan RI Belum Optimal

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Banyaknya kasus jaksa nakal dalam menjalankan tugas dan fungsi, menunjukkan lemahnya pengawasan. Kinerja pengawasan internal Kejaksaan RI dinilai belum optimal. Akibatnya, banyak oknum jaksa bermain. Komisi Kejaksaan diharapkan berperan menjadi motor pengawasan melekat para jaksa.

Hal ini diungkapkan pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, “Komisi kejaksaan harus bekerja secara profesional, independen dan progresif. Jangan sampai dibentuk karena amanat Undang Undang, tetapi karena kebutuhan dan kemanfaatannya,” kata Suparji saat berbincang dengan Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (12/12).

Selain itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Asisten Pengawasan di seluruh Kejaksaan Tinggi harus melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh jaksa. Yang terpenting adalah melakukan pendeteksian dini atas potensi potensi terjadinya penyimpangan. “Selain itu rapat kerja Jaksa Agung dan DPR harus dilakukan secara terarah dan terukur. Dimana ada evaluasi dan perbaikan kinerja kejaksaan,” jelasnya.

Peran masyarakat, lanjut Suparji, menjadi kunci pengawasan kinerja terhadap Kejaksaan. Jadi tidak hanya pengawas internal, peran eksternal juga menjadi bagian penting. “LSM media dan civil society harus aktif melakukan pengawasan pelaksanaan tugas jaksa dan penanganan perkara perkara,” tukasnya.

Menurutnya, masih banyak cara lain meningkatkan kinerja kejaksaan dan menurunkan angka jaksa nakal. Pimpinan Kejaksaan, kata Suparji, harus bersikap tegas dalam memberikan sanksi bagi jaksa yang terbukti bersalah. Namun juga harus memberikan reward terhadap jaksa yang berprestasi. “Berikan sanksi yang berat terhadap jaksa yang terbukti bersalah. Sehingga bisa membuat efek jera. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif kepada jaksa. Baik dalam promosi maupun pemberian sanksi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simnjuntak mengatakan pihaknya mengadakan pertemuan dengan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati se-Indonesia. Hal ini guna melakukan koordinasi membahas masalah masalah yang kemungkinan terjadi dalam bidang pengawasan.

Pertemuan yang digelar di Hotel Veranda Jakarta, merupakan rapat koordinasi perdana Komisi Kejaksaan RI dengan Aswas se Indonesia. “Ini berdasarkan perintah dari Jaksa Agung. Artinya Jaksa Agung membuka diri mengefektifkan komunikasi dan menjadikan pengawasan bagian yang penting. Tujuannya meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan,” kata Barita.

Menurutnya, pengawasan kinerja Kejaksaan tidak dapat dilakukan dari internal saja. Namun, pengawas eksternal juga perlu dilakukan. Komisi Kejaksaan meyakini mampu meningkatkan kinerja Kejaksaan. ” Tidak hanya pengawasan internal tetapi juga pengawasan eksternal. Untuk mendorong public trust. Orang kan harus diimbangi dengan jaminan bahwa kinerja itu dievaluasi oleh instrumen pengawasan eksternal,” paparnya.

Dia menegaskan Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan poin penting untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan. “Jaksa Agung sampaikan koordinasi ditekankan bagaimana visi pengawasan internal dan eksternal sama-sama mampu mendorong public trust dengan cara meningkatkan kinerja pengawasan. Contohnya bagaimana menangani laporan masyarakat dengan cepat. Bagaimana tindak lanjut dari temuan-temuan itu diimplementasikan dengan konsisten. Jika ini dilakukan secara baik, akan mampu mendorong public trust,” tutupnya.

Komisioner Komisi Kejaksaan RI lainnya, Ibnu Madzah menyatakan berharap pengawasan ini bisa menjadi motor untuk aspek pencegahan. Sehingga tidak terjadi hal yngg tidak diinginkan. Terutama dalam bentuk penyalahgunaan, penyelewengan, dan pelanggaran prosedur.

(fin)

  • Dipublish : 13 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami