Kisruh Jiwasraya, BPK-Kejagung Janji Investigasi Rampung Dalam 2 Bulan

Ketua BPK Agung Firman Sampurna (tengah) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kedua dari kanan) dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (8/1). (Saifan Zaking/JawaPos.com)
Ketua BPK Agung Firman Sampurna (tengah) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin (kedua dari kanan) dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (8/1). (Saifan Zaking/JawaPos.com)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan official announcement terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam pertemuan itu dikatakan bahwa hasil investigasi akan selesai dalam 2 bulan mendatang.

“Untuk tahap pertama sekitar 2 bulan ini sudah bisa diselesaikan oleh teman-teman penegak hukum,” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (8/1).

Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan kerugian negara. “Kami sedang menghitung (data) kerugian negara yang diminta Kejagung. KIta akan lakukan bersama PKN (pemeriksa keuangan negara) dan mudah-mudahan itu kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” jelasnya.

Selain melakukan penghitungan kerugian negara, BPK juga mulai melakukan pemeriksaan dan investigasi menyeluruh pada perusahaan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan (fraud), kerugian negara hingga unsur pidana dalam pengelolaan Jiwasraya.

Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di perseroan. Mulai dari kegiatan jasa asuransi, investasi, dan kegiatan operasional lainnya.

“BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengawasan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pembinaan dan pengawasan oleh Komisaris dan Kementerian BUMN serta pemeriksaan oleh kantor akuntan publik (KAP),” ujarnya.

Selain itu, ia memberitahukan bahwa akan ada beberapa tahap pemeriksaan dalam kasus tersebut. “Serinya nanti akan banyak, karena kasusnya juga banyak, mungkin akan memakan waktu dan proses penegakan hukum untuk tahap pertama ini sekitar 2 bulan,” tutupnya. (jp)

  • Dipublish : 8 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami