KOMINFO Bakal Disomasi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA Hingga kemarin (25/8), Kominfo belum mencabut pembatasan akses. Dalam siaran pers Kominfo disebutkan, pemblokiran layanan data internet tersebut tidak terbatas dan bergantung kondisi.

“Akan berlangsung sampai situasi dan kondisi Tanah Papua benar-benar normal,” kata Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam siaran pers yang diterima.

Untuk mempercepat proses pemulihan, Ferdinand mengimbau para warganet di seluruh tanah air untuk tidak ikut menyebar informasi yang masih diragukan kebenarannya.

Nah, terkait pembatasan akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat pasca tentu memancing reaksi. Sebab, kebijakan tersebut merugikan aktivitas lain yang juga pentingnya bagi keberlangsungan masyarakat.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto mengatakan, jika yang menjadi persoalan adalah adanya informasi hoax yang menyebar, maka yang perlu dihilangkan adalah kontennya. “Mereka punya kemampuan (menurunkan konten) dan mereka sudah sering melakukan,” terangnya, kemarin.

Jika akses jaringannya yang diputus, maka akan ada banyak hal lain yang dikorbankan. Seperti layanan umum, kesehatan, pendidikan, hingga bisnis yang mulai menggunakan perangkat digital seperti ojek online. “Bisnis yang mengandalkan pengiriman dokumen lewat email terganggu, kerja jurnalis kesusahan. Ada ekses lain yang tidak boleh dianggap tidak penting selain keamanan,” imbuhnya.

Lagi pula, lanjut dia, pemadaman internet tidak menjamin persoalan tuntas. Sebab, hoaks atau provokasi bisa dilakukan melalui SMS atau mulut. Di sisi lain, pemerintah juga perlu belajar dari India. Di mana pemadaman internet untuk meredam gejolak justru membuat situasi keamanan makin parah.

“Pelaku kekerasan akan merasa tidak ada yang mengawasi sehingga seenaknya. Kedua, masyarakat yang semestinya bisa menghindar karena ga cukup informasi justru jadi korban,” tuturnya.

Di sisi lain, lanjut dia, cara yang diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menyalahi prosedur. Damar menjelaskan, pernyataan Kominfo yang menyebut memiliki kewenangan untuk membatasi hak orang lain dalam kondisi darurat memang benar dan diatur UUD 1945. Namun demikian, teknisnya diatur dalam pasal 12. Yakni keadaan darurat harus disampaikan Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Kemudian pasal 40 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dijadikan dasar oleh Kominfo juga dinilai tidak bisa lepas dari pasal 12 UUD 1945. “Dan ini melampauai kewenangannya kominfo yang menentukan hanya melalui siaran pers, jelas ada pelanggaran hukum,” kata dia.

Atas dasar tersebut, Safenet beserta lintas organisasi masyarakat seperti KontraS dan Amnesty Internasional Indonesia melayangkan somasi ke Kominfo pada jumat lalu. Karena somasi pertama belum direspon baik, Damar menyebut rencananya Somasi kedua akan dilayangkan hari ini. “Nah, kalau saja tetap tidak digubris, kami menjajaki gugatan hukum ke TUN karena ada pelanggaran prosedur hukum,” terangnya.(ful/fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 26 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami