Kompol Rossa Batal Ditarik

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Polemik pengembalian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Purbo Bekti dan Kompol Indra ke institusi asalnya Mabes Polri selesai. Polri menyurati Pimpinan KPK untuk membatalkan penarikan kedua penyidik.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono pihaknya telah mengirim surat pembatalan penarikan Kompol Rosa Purbo Bekti dan Kompol Indra dari KPK. Alasannya karena masa tugas Kompol Rosa di KPK masih berlangsung hingga September 2020.

“Polri kemarin memberikan surat pembatalan, artinya surat kepada KPK bahwa untuk Kompol Rosa tidak ditarik (ke Kepolisian),” kata Brigjen Argo di Kantor Bareskrim Polri, Kamis (6/2).

Argo menambahkan Mabes Polri sampai saat ini belum menerima surat pemberhentian Kompol Rosa sebagai penyidik KPK dari KPK.

Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengakui pihaknya telah menerima surat pembatalan tersebut dari Polri pada 28 Januari 2020. Surat itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono tertanggal 21 Januari 2020.

“Dalam perjalananannya ada surat tanggal 21 Januari 2020 yang ditandatangni oleh Pak Wakapolri terkait dengan pembatalan penarikan. Suratnya kemudian diterima sekretariat pimpinan tanggal 28 Januari 2020,” ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (6/2).

Firli melanjutkan, Pimpinan KPK kemudian mendisposisikan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Cahya Harefa dan Kepala Biro SDM Chandra Sulistio Reksoprodjo keesokan harinya, tepatnya 29 Januari 2020. Disposisi tersebut berkaitan dengan sikap Pimpinan KPK untuk tetap mengembalikan Rossa dan Indra ke Mabes Polri.

Ali Fikri pun menjelaskan kronologi pengembalian kedua penyidik itu ke Mabes Polri. Mulanya, kata dia, KPK menerima surat permohonan penarikan Rossa dan Indra yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri tertanggal 12 Januari 2020.

Surat itu juga berisi alasan penarikan kedua penyidik. Ali Fikri mengklaim Polri, melalui surat tersebut, membutuhkan kedua penyidik terkait penugasan di internal institusi. Surat itu pun sampai di meja Pimpinan KPK pada 14 Januari 2020.

“Antara lain alasan penarikannya tersebut adalah dibutuhkan organisasi untuk penugasan di internal Polri tanggal 12 (Januari 2020) itu. Sampai di pimpinan tanggal 14 Januari 2020,” beber Ali Fikri.

Pada 15 Januari 2020, kelima Pimpinan KPK menyepakati permohonan penarikan Rossa dan Indra. Lalu pada 21 Januari 2020, Pimpinan KPK menandatangani surat yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis perihal pengembalian dua penyidik ke Polri.

“Dihadapkan kembali untuk bertugas di Polri itu terhitung tanggal 21 Januari 2020. Kemudian tanggal 24 surat itu diserahkan kepada Mabes Polri dan sudah diterima. Tadi memang ada tanda terimanya tanggal 24 surat tersebut,” ucap Ali Fikri.

Lalu pada 28 Januari 2020, Pimpinan KPK menerima surat pembatalan penarikan kedua penyidik yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Menanggapi surat tersebut, Pimpinan KPK lalu mengeluarkan disposisi pada 29 Januari 2020 yang menyatakan tetap pada keputusan awal untuk mengembalikan Rossa dan Indra ke Mabes Polri.

“Tetap posisinya suratnya kembali ke disposisi di awal yang disepakati kelima pimpinan 15 januari 2020 yang ditindaklanjuti tanggal 21 Januari 2020 tentang pengembalian per 1 Februari 2020 dan (surat) sudah diterima tanggal 24 januari 2020 oleh Mabes Polri,” tandas Ali Fikri.

Ali Fikri memastikan, seluruh mekanisme yang dijalankan pihaknya terkait proses pengembalian Rossa dan Indra ke Polri telah sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Adapun aturan tersebut yakni PP Nomor 103 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen SDM KPK.

“Jadi seluruhnya mekanisme aturan-aturan yang termasuk MoU dengan KPK itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan penarikan dan pengembalian dari rekan kami Pak Indra dan Pak Rossa,” tutur Ali Fikri.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengibaratkan pengembalian Rossa ke Mabes Polri sebagai sebuah skandal. Ia menuding, Pimpinan KPK berupaya menyingkirkan Rossa alih-alih sekadar memulangkannya ke Korps Bhayangkara.

“Marwah lembaga KPK sedang dipertaruhkan dan diletakan di tubir jurang. Rossa Purbo Bekti yang kerap dipanggil Rossa disingkirkan Ketua KPK bukan sekadar dipulangkan. Fakta ini punya indikasi dan potensial disebut sebagai skandal, bukan sekadar urusan pemulangan seorang penyidik KPK,” ujar BW kepada wartawan, Kamis (6/2).

BW menjelaskan, anggapan itu didasarkan atas penyataan segelintir Pimpinan KPK yang berpotensi terkualifikasi sebagai kebohongan publik. Ia menduga, tindakan itu sengaja dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri dan beberapa pimpinan lainnya.

Sebagai contoh, ia menyoroti pernyataan Firli yang menyebut pengembalian Rossa dilakukan lantaran ada permintaan dari Mabes Polri. Padahal, Polri hingga kini belum pernah menyatakan telah menarik Rosaa ke institusi mereka.

Selain Firli, kata BW, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga demikian. Dewan Pengawas KPK, kata dia, perlu melakukan klarifikasi terkait infikasi kebohongan publik ini.

“Alexander Marwata juga menyatakan, ‘Ya untuk menjaga hubungan antar lembaga ya sudah lah, dia di sana juga mungkin untuk pembinaan’ dan ‘Lah kalau sudah ditarik duluan bagaimana?’,” tukas BW.

Apalagi, menurut BW, Wadah Pegawai KPK telah mengklarifikasi Rossa tidak pernah terlibat dalam pelanggaran disiplin maupun etik. Jika hal tersebut benar, kata BW, maka dugaan skandal menjadi tak terbantahkan.

BW menyebut, Polri telah melayangkan surat guna menekankan tidak ada penarikan yang dilakukan terhadap Rossa. Terlebih dengan alasan pembinaan pegawai.

“Rossa berprestasi, bukan pesakitan yang nirintegritas sehingga harus dibina,” ucapnya.

BW menambahkan, terdapat indikasi berupa tindakan menuding institusi kepolisian yang memiliki kepentingan untuk menarik Rossa. Hal ini dapat diduga sebagai kesengajaan untuk menkambinghitamkan pimpinan kepolisian atas kepentingan sepihak Ketua KPK. “Semoga bisa ada klarifikasi dari semua pihak,” tandasnya.

Indikasi pelanggaran etik tersebut, menurut BW, sejatinya telah diatur dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Disebutkan, sambungnya, Pimpinan maupun Pegawai KPK harus berperilaku jujur, obyektif dalam pengambilan keputusan, berkeadilan dan tidak memihak, mengutamakan tugas ketimbang kepentingan pribadi, serta melakukan penilaian kinerja terhadap bawahan secara obyektif dengan mengedepankan kriteria yang jelas.

“Ini saatnya Dewas menunjukan harkat, akal sehat dan nurani keberpihakannya untuk menjaga kehormatan KPK karena ada indikasi kekuasaan di KPK tengah disalahgunakan sesuka hati dan kepentingan sendiri dari beberapa unsur pimpinan yang bisa beraroma konflik kepentingan. Sehingga melawan prinsip integritas serta meruntuhkan kehormatan KPK yang harus menjadi harga mati Pimpinan KPK maupun setiap insan KPK,” tuturnya. (riz/gw/fin)

  • Dipublish : 7 Februari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami