Koordinator ICW Menilai Presiden Harus Tolak Revisi UU KPK

(Foto Dok. JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Rapat paripurna DPR RI menyetujui Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Wakil rakyat mengklaim revisi tersebut bukan untuk melemahkan lembaga antirasuah. Sebaliknya, justru menguatkan sistem. Namun, sebagian kalangan menilai revisi itu sebagai upaya sistematis mengerdilkan KPK.

Koordinator Korupsi Politik Indonesia ICW (Indonesia Corruption Watch) Donal Fariz menilai, pengesahan revisi UU yang dilakukan DPR RI jelas memperlemah posisi KPK. “Ada upaya secara sistematis melemahkan KPK. Mulai dari intimidasi, seleksi pimpinan KPK yang kontroversial, hingga upaya dadakan merevisi UU KPK. Rangkaian upaya ini bisa dilihat sebagai langkah jahat yang terkonsolidasi memperlemah KPK secara institusi,” tegas Donal kepada Fajar Indonesia Network (FIN), di Jakarta, Kamis (5/9).

Dia mengatakan, upaya revisi kilat UU KPK pada akhir masa jabatan DPR menegaskan wakil rakyat secara konsisten berupaya mempreteli kewenangan KPK. Tujuannya, KPK bisa dikendalikan secara politik. Donal berharap Presiden Joko Widodo menolak upaya revisi ini. “Kita sekaligus meminta Presiden konsisten menolak upaya revisi UU KPK yang bertujuan untuk melemahkan KPK. Hal ini pernah disampaikan presiden pada 2017 lalu,” jelas Donal.

DPR sendiri menargetkan revisi UU KPK selesai pada akhir September 2019. Dalam waktu dekat, DPR akan mengirim draf RUU kepada presiden. Setelah itu, presiden akan merespons dalam bentuk Surpres (Surat Presiden) beserta DIM-nya (Daftar Inventarisasi Masalah),” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno.

Setelah Presiden Surpres, beserta DIM dari revisi UU KPK, DPR akan menggelar rapat badan musyawarah (Bamus). Kemudian, Bamus akan menugaskan komisi, baleg atau pansus untuk melakukan pembahasan. “Nantinya ditugaskan ke komisi, baleg atau pansus. Baru kemudian dilakukan Pembahasan Tingkat I di Panja atau Pansus. Bila dilakukan secara cepat, bisa diselesaikan pada Masa Sidang I 2019/2020 ini yang akan berakhir 30 September 2019,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi menegaskan RUU akan diselesaikan pada periode ini. Sehingga calon pimpinan KPK yang baru akan menggunakan UU yang baru. “Kami berharap itu selesai di dalam massa periode ini. Dengan pimpinan KPK yang baru dalam bekerja menggunakan UU yang baru pula,” jelas Taufiqulhadi.

Dia menyebut rencana revisi ini merupakan kelanjutan dari pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2019 lalu. Menurutnya, sangat penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. “Pak Jokowi menginginkan korupsi diberantas. Dalam pidatonya Jokowi mengingatkan agar pemberantasan korupsi bukan sekadar menangkap orang. Pemberantasan korupsi tidak berarti harus menangkap orang sebanyak-banyaknya. Namun, membangun sistem yang kuat. Terutama untuk pencegahannya,” papar Taufiqulhadi. (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 6 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami