Koperasi dan UMKM Butuh Modal

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Terus menurunnya jumlah koperasi dan UMKM dari tahun ke tahun bukan tanpa alasan. Kurangnya modal hingga ketidakmampuan manajerial yang baik menjadi salah satu penyebabnya. Padahal, potensinya sangat besar. Bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dari data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi pada 2017 mencapai 152 ribu lebih. Sedangkan pada 2018, tercatat sekitar 126 ribu. Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ririn Kadariyah mengatakan, berbicara mengenai UMKM adalah potensi yang luar biasa bagi negara. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah aspek pembiayaan.

PIP saat ini menyasar di sektor paling bawah. Sasarannya di ultra mikro. “Mengapa kita masuk di sektor yang paling bawah. Berdasarkan riset di Kemenkeu, di paling bawah justru belum banyak mendapat fasilitas bantuan seperti tingkatan yang lain,” kata Ririn di Kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11).

Saat ini, PIP memberikan bantuan modal dengan plafon maksimal Rp10 juta. Mereka yang dibantu, rata-rata belum bisa mengakses perbankan. “Kalau ke bank, mereka akan ditolak. Kami menyalurkan melalui lembaga keuangan non bank. Di lapisan bawah ini manajemen dan teknis yang kami nilai belum mampu,” jelasnya.

Para pelaku usaha mikro, akan diberikan pendampingan melalui lembaga penyalur atau melalui lembaga profesional lain untuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha. Syarat untuk mendapat bantuan juga cukup mudah. Yang pertama adalah WNI dan tidak sedang meminjam di Kredit Usaha Rakyat. PIP menyalurkan bantuan lewat lembaga keuangan bukan bank. Yakni pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bahana Arta Ventura. “Harapannya dana yang kita salurkan sampai ke sasaran. Kami membangun sistem integrasi program, kepada siapa itu disalurkan semua terdata di sana. Kami melakukan empowering dan enhansing kepada lembaga mikro yang sudah ada,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan dan Pemberdayaan Nazir Kemenkop UKM, Hendri Tanjung menjelaskan, saat ini, pihaknya tengah menggalakkan wakaf untuk membantu pelaku koperasi syariah. Menurutnya, wakaf apabila dikelola dengan baik bisa membayar hutang negara. “Wakaf belum dikenal pada saat zaman Rasulullah. Wakaf uang dipraktekkan awal ke 2 hijriah atau tahun 720-an. Wakaf dinar dan dirham yang digunakan untuk pembangunan,” tukasnya.

Wakaf uang biasanya merujuk pada cash. Untuk diputar dan dikelola. Dan yang boleh mengelola adalah badan hukum yang begerak dibbidang sosial dan keagamaan. “Atau bisa lewat koperasi syariah,” tambahnya. Dengan pengelolaan wakaf yang baik dan ditangan yang tepat, keuntungan bisa diperoleh tanpa mengurangi nilai wakaf. Koperasi syariah harus jadi pelopor dalam mengelola keuangan wakaf agar koperasi syariah di Indonesia bisa terus maju dan berkembang.

(khf/fin/rh)

  • Dipublish : 29 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami