Korporasi Tersangka Karhutla Akan Mendapat Pasal Berlapis-Lapis

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Mabes Polri mengungkapkan, penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi fokus kepolisian. Terutama menerapkan pasal yang akan dijeratkan kepada tersangka dengan tujuan memberikan efek jera.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, saat ini proses hukum kepada tersangka kasus Karhutla masih terus berjalan dan akan dilakukan secara tegas.

“Ya penegakan hukum bagi siapapun yang melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan di bebrapa wilayah bakal dilakukan secara tegas dan profesional. Hal ini dilakukan dalam rangka adanya efek jerat bagi pelaku ataupun tersangkanya,” ungkap Dedi di Mabes Polri, Rabu (18/9).

Dedi pun membeberkan, terkait penanganan terhadap tersangka dari pihak korporasi yang dinilai paling bertanggungjawab atas karhutla bakal dijerat banyak pasal pidana atau pasal berlapis. Selain itu, ada juga pasal administrasi.

“Terkait tersangka korporasi dan perorangan itu beda jeratan pasalnya. Untuk korporasi jeratan pasalnya banyak tak cuma pidana tapi ada pasal administrasi, seperti UU lingkungan Hidup, UU Perkebunan, dan UU Kehutanan. Sedangkan, perorangan hanya dikenakan pasal pidana,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan pengalaman, untuk Korporasi setelah dijerat dengan pasal-pasal itu, mereka juga akan menghadapi gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang pernah terjadi pada sebuah perusahaan di Riau tahun lalu.

“Sanksi-sanksi ini diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi mereka, agar tidak mengulangi aksinya. Tak hanya itu, diharapkan dengan sanksi berat ini bisa mengubah mindset mereka agar lebih memilih cara yang ramah lingkungan, bukan dengan pembakaran hutan dan lahan,” tuturnya.

Dedi juga mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada lima Korporasi yang berstatus tersangka, diantaranya PT Sumber Sawit Sejahtera di Riau, PT Bumi Hijau Lestari di Sumsel. Kemudian, PT Palmindo Gemilang Kencana di Kalteng, serta dua lainnya PT SAP dan PT Sisu di Kalbar.

“Ya itu nama-nama tersangka korporasi dalam kasus Karhutla. Saat ini kasusnya, sudah masuk ke tahap penyidikan dan semuanya sedang didalami terus oleh tim asistensi Dittipiter Bareskrim Polri yang memang memback up proses penyidikan khusus terkait masalah Korporasi,” terangnya.

Dedi juga menyebut, terkait dari ratusan tersangka perorangan diantaranya ada seorang tersangka yang merupakan petinggi di salah tersangka korporasi, yakni Direktur Opersional PT Bumi Hijau Lestari di Sumsel. Dia diduga orang yang bertanggungjawab terkait izin penguasaan lahan.

“Jadi memang dari upaya mitigasi sebelum kebakaran, rata-rata Karhutla di beberapa wilayah itu karena faktor kelalaian Korporasi seperti yang disampaikan Kapolri, jika99% penyebab Karhutla ini ulah manusia dan rata-rata faktor kelalaian pihak Korporasi,” pungkasnya.

Sementara itu lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sawit Watch meminta aparat penegak hukum jangan hanya menjanjikan hukuman berat. Tapi harus ada tindakan nyata.

“Kami melihat sejauh ini ada sejumlah aturan yang tidak dilaksanakan dan juga penegakkan hukum tidak berjalan,” ungkap Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware.

Menurut Inda, beberapa titik api telah ditemukan di dekat daerah perkebunan sawit yang bisa terlihat dari aplikasi pengawasan milik asosiasi industri kelapa sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Inda mengapresiasi tindakan RSPO untuk membuka data bahwa beberapa titik api telah ditemukan di perkebunan yang dikelola oleh anggotanya.

Koalisi meminta pemerintah untuk merevisi dan meninjau izin-izin yang sudah ada saat ini, hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Dia juga meminta agar RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) yang memberikan sertifikat untuk korporasi sawit mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

“Kebijakan moratorium hutan dan gambut serta sawit tidak berjalan, jadi ini seperti lip service. Seolah ini dikeluarkan kebijakan tapi tidak dijalankan, hanya seperti obat penenang,” ungkap Inda.

Menurut data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) total sudah 328.724 hektare lahan terbakar selama Januari hingga Agustus 2019 dan terdapat sekitar 2.719 titik panas (fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 20 September 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami