Korpri Minta Naikan Gaji PNS

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit, dan hasil kerja aparatur sipil negara yang belum maksimal, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) masih berharap agar Presiden Joko Widodo menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil pada 2020 agar mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi.

“Saya secara pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen Korpri itu lebih memilih ya (naik). Ada inflasi, mungkin kalau pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi akan lebih baik lagi,” kata Sekretaris Jenderal Korpri sekaligus Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana di Jakarta, kemarin (20/8).

Presiden sebelumnya memang tidak memberikan sinyal akan ada kenaikan gaji untuk PNS pada 2020. Namun, dalam pidato nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pekan lalu, Presiden menegaskan akan tetap memperhatikan kesejahteraan PNS dan aparatur negara lainnya.

Adapun Bima berharap kenaikan gaji PNS bisa mencapai tiga persen sesuai proyeksi laju inflasi hingga akhir tahun ini. Pada tahun ini, pemerintah juga sebenarnya sudah menaikkan gaji PNS sebesar lima persen sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-18 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau PNS kan maunya ya tentu (naik gaji), dan setiap tahun tentu ada inflasi, sehingga mungkin pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS agar lebih baik lagi,” ujar dia.

Namun Bima mengatakan sebagai abdi negara, PNS juga tidak bisa terlalu muluk. Kenaikan gaji PNS pada 2020 dikhawatirkan bisa menambah beban fiskal pemerintah, karena belanja sosial dan belanja infrastruktur pada tahun depan juga meningkat.

Dia berharap Peraturan Pemerintah (PP) terkait gaji dan tunjangan bagi PNS dapat segera rampung. Aturan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan PNS. “Mudah-mudahan PP gaji dan tunjangan bisa cepat keluar dan lebih terstruktur. Dengan aturan itu nantinya akan berbeda sekali, misalnya tunjangan pensiun,” kata dia.

Sebagai informasi, pemerintah masih mengkaji mengenai mekanisme pembayaran pensiun PNS dengan dua opsi tetap pay as you go atau pembayaran penuh fully funded.

Saat ini tunjangan pensiunan PNS masih menggunakan skema pay as you go atau pendanaan langsung oleh pemerintah dan pembayaran akan dilakukan secara bersamaan dengan mulai masuknya pegawai yang bersangkutan sebagai pegawai pensiun. Melalui skema tersebut, dana berasal dari iuran PNS dari gaji ditambah dengan dana dari APBN.

Skema fully funded merupakan sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan PNS. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS setiap bulannya.

Menanggapi harapan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dapat memberikan gambaran terhadap masukan serta usulan Korpri. Yang pasti skema itu akan dibahas. Presiden pasti akan mendengarkan dan mempertimbangkan harapan yang disampaikan Korpri, terangnya.

Saat ini, sambung dia, Kemenku dan BKN telah melakukan kerja sama guna penghematan anggaran. Salah satunya mengurangi penggunaan kertas dalam setiap kegiatan administrasi pemerintahan, misalnya penerbitan Surat Keputusan (SK) CPNS, surat pengangkatan, surat penetapan pensiun.

“Dalam manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain, terang Menkue Sri Mulyani Indrawati.

Kerja sama dua lembaga dalam Nota Kesepahaman itu menekankan percepatan layanan dan efisiensi proses bisnis di segala aspek, termasuk pengurangan tahapan-tahapan birokrasi yang masih menggunakan cara konvensional.

Misalnya, dengan pengurangan penggunaan kertas dalam birkoraksi, Sri Mulyani menginginkan adanya penghematan anggaran di instansi pemerintah.

Anggaran instansi pemerintah untuk belanja biaya pencetakan, dan biaya operasional ruang penyimpanan berkas, dapat berkurang atau dapat dialokasikan ke pos belanja yang lebih produktif. Kinerja para birokrat juga dapat lebih efisien karena adanya penghematan waktu.

Saat ini jumlah pegawai di Kemenkeu mencapai 80.072 orang. Setiap tahunnya, lembaga bendahara negara itu memproses kurang lebih 4.000 SK CPNS, dan 6.000 usulan kenaikan pangkat, serta 1.600 usulan pensiun. Dengan pengurangan kertas untuk semua kegiatan administrasi itu, Sri Mulyani yakin efisiensi anggaran akan lebih signifikan.

Bima sendiri menegaskan kebutuhan akan perangkat IT seperti komputer untuk kegiatan kepegawaian juga akan dihemat. Awalnya BKN perlu menyewa komputer untuk kegiatan kepegawaian. Ke depannya, BKN akan memanfaatkan perangkat komputer yang dimiliki Kemenkeu di berbagai daerah.

“Jadi sebetulnya komputer-komputer itu ada hanya saja koordinasinya sangat sulit karena itu dimiliki daerah. Jadi untuk tes kali ini kami mengupayakan penggunaan komputer-komputer di daerah sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk sewa komputer,” jelas Bima.

Sehingga, kedua langkah tersebut dapat memberikan efisiensi baik dalam pelayanan maupun biaya. “Banyak sekali anggaran yang harusnya bisa disimpan untuk digunakan sebagai pengembangan sistem informasi. Jadi saya sangat bahagi dengan nota kesepahaman kni. Karena dari sisi SDM kita sudah cukup berkembang, tapi dari sisi teknologinya belum,” kata Bima.

(ful/fin)

 

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 21 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami