Korpri Tolak Halus Perampingan Eselon

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Rencana pemangkasan eselon III dan IV yang tengah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara tidaklangsung menuai kritik dari sejumlah pihak. Tak terkecuali Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Korpri meminta langkah ini dikaju ulang.

Ketua Umum Korpri Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Kemenpan RB harus mengkaji secara mendalam perampingan birokrasi. ”Kami dari Korpri khususnya, ingin pemangkasan eselon itu kajiannya betul-betul mendalam. Sehingga nanti tidak ada lagi misalnya seolah-olah dibentuk eselon baru, koordinator-koordinator,” kata Zudan saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (14/1).

Menurut hemat Zudan, pengkajian dibutuhkan untuk memastikan siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan eselon III dan eselon IV. Pekerjaan-pekerjaan dari level tiga dan empat ini tentunya akan dilimpahkan ke pejabat fungsional.

Sebab pejabat fungsional memiliki fungsi tersendiri dalam kerangka fungsional. Berbeda dengan tanggungjawab dan tupoksi dalam kerangka jabatan struktural. Sehingga kata Zudan pemangkasan eselon ini tidak memperlambat pelayanan birokrasi.

“Ini yang harus dilakukan pengkajian secara mendalam sehingga bisa dilahirkan satu keyakinan dan satu kepastian dengan pemangkasan eselon kualitas pelayanan publik, kualitas perizinan, kualitas semuanya akan berjalan lebih baik,” papar Zudan.

“Dan harus dipastikan tidak ada pekerjaan yang tidak ada pejabat atau orang yang mengerjakan ini, sehingga tidak ada lagi kelambatan-kelambatan akibat tidak ada orang yang mengerjakan pekerjaan itu,” tandasnya.

Direktur Jendral Kependudkan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) ini menambahkan, PNS akan gembira jika pemangkasan eselon III dan IV dilakukan secara konsisten. Pasalnya, para pejabat eselon III dan IV yang akan menjadi pejabat fungsional tetap menikmati gaji setara dengan pejabat struktural dengan tanggung jawab yang berkurang.

”Kemarin kan khawatirnya menjadi fungsional penghasilannya berkurang. Pendapatnya, berkurang. Kalau sekarang ada jaminan pendapatan tidak berkurang dan benar-benar menjadi pejabat fungsional, tentu pada PNS bersukacita. Satu tanggung jawabnya berkurang, dua beban kerjanya pasti akan berkurang,” tuturnya.

Kendati demikian, akan ada pihak yang tidak puas yaitu pejabat fungsional diberi tugas tambahan jabatan struktural. Menurut Zudan hal ini tidak boleh terjadi. ”Kalau fungsional ya fungsional, kalau struktural ya struktural. Kecuali kita akan mix lagi fungsional diberi beban tugas tambahan sebagai pejabat struktural. Misalnya koordinator pejabat fungsional, ini pejabat struktural lagi ada tugas tambahan,” bebernya.

Maka dari itu Korpri penasaran ingin melihat simulasi pemangkasan eselon III dan IV ini di satu atau dua kementerian atau kabupaten kota sebagai percontohan. “Kita ingin segera melihat ada satu contoh kementerian atau kabupaten kota jangan banyak-banyak satu atau dua dulu contohnya 51 semester kedepan seperti apa,” sambung Zudan.

Lebih lanjut Zudan menerangkan bahwa tuga dan tanggungjawab pejabat struktural dan fungsional sangat berbeda. Karena, lanjut ia pejabat fungsional tidak ada kewajiban untuk tata kelola anggaran sehingga akan diperiksa oleh Aparta Pengawas Internal. Sedangkan pejabat struktural dibebankan dengan pengelolaan anggaran.

”Kedua kalau pejabat struktural ada beban diperiksa oleh Aparta Pengawas Internal Pemerintah (APIP) jadi Inspektorat, kemudian BPK (Badan Pengawas Keuangan), itu memeriksa kita. Tetapi untuk pejabat fungsional kalau dia menjalankan fungsinya misalnya dosen, perencana, analis, peneliti dia tidak ada beban-beban untuk tata kelola keuangan karena memang secara tugas fungsinya tidak ada beban tata kelola anggaran,” papar Zudan.

Lebih lanjut Zudan menjelaskan, struktur kepegawaian merupakan cermin dari level-level manajerial. Yakni manajer tinggi (eselon I eselon II), manajer tingkat madya (eselon III), dan manajer tingkat bawah (eselon IV). Eselon IV mengerjakan hal-hal yang operasional, eselon III mengerjakan tugas perihal teknis, eselon II dan eselon I mengerjakan hal-hal yang strategis.

”Jadi memang pekerjaannya berbeda. Jadi kalau tidak ada eselon III dan IV, level operasional dan level teknis nanti dikerjakan oleh eselon II. Kecuali yang jabatan fungsional tadi merangkap menyelesaikan eks jabatan struktural yang dulu diisi eselon III dan eselon IV. Nah ini kami menunggu konsepnya dari pak Menpan, ingin betul mendengar simulasinya,” pungkas Zudan.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan pemangkasan eselon III dan IV tidak bisa disamaratakan disemua kementerian dan lembaga.

Pasalnya ada kementerian yang mana pejabat eselon III justru memegang fungsi sentral dan memegang anggaran yang cukup besar sehingga tak mungkin dijadikan pejabat fungsional. Apabila disamaratakan akan mengganggu kinerja kementerian tersebut. ”Jangan sampai mengganggu. Contoh kementerian PUPR, eselon III nya itu pegang proyek sampai triliunan. Apakah menjadi pejabat fungsional? Itu kan enggak mungkin. Ada beberapa pengecualian,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (14/1).

Tjahjo menambahkan yang terpenting dari perampingan birokrasi ialah bukan menghapus jabatan eselon IIi dan IV, tetapi menghilangkan pola pikir hierarkis sehingga keputusan bisa cepat dihasilkan sehingga semakin mempercepat pelayanan publik. “Itu menjaadi arahan Bapak Presiden,” lanjut Tjahjo. (dim/fin/ful)

  • Dipublish : 16 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami