KPK Akan Beberkan Pelanggaran Etik Capim

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi menagih hasil penyelidikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dua deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada KPK. Dua deputi tersebut antara lain mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri dan Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Perwakilan koalisi Wana Alamsyah mengatakan, permintaan tersebut atas dasar pelaporan yang pernah dilakukan pihaknya kepada KPK pada Oktober 2018 lalu. Sedikitnya terdapat dua pelanggaran etik berbeda yang diduga dilakukan eks dan penjabat deputi tersebut.

“Sudah lama laporan tersebut tidak disampaikan oleh KPK. Karena kami sebagai pelapor memiliki hak untuk mendapatkan informasi tersebut. kami menggunakan mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik,” ucap Wana di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (26/8).

Wana menjelaskan, pelanggaran Firli Bahuri berupa dugaan bermain dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi pada 23 Mei 2018. Padahal, TGB diketahui tengah berperkara di KPK sebagai saksi penyelidikan kasus dugaan korupsi divestasi Newmont.

“Yang mana dalam peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 itu sudah sangat jelas bahwa setiap unsur KPK baik pimpinan atau unsur lainnya tidak boleh bertemu dengan para pihak yang sedang berperkara,” kata Wana.

Lebih tepatnya, Firli diduga melanggar huruf B poin 12 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku KPK. Dalam peraturan tersebut ditulis, setiap pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka/terdakwa/terpidana atau pihak lain yang perkaranya sedang ditangani KPK.

Sedangkan, Pahala Nainggolan diduga melanggar kode etik terkait surat permintaan pengecekan rekening sebuah perusahaan pada sebuah bank swasta oleh PT Geo Dipa Energi. Surat tersebut ditandatangani oleh Nainggolan. Permasalahannya, kedua perusahaan tersebut sedang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Untuk tindakan tersebut, ia diduga melanggar huruf B poin 11 kode etik KPK, terkait penyalahgunaan wewenang. Sebab, KPK secara lembaga tidak berwenang turut campur dalam sengketa perdata antarkorporasi.

Pahala juga diduga melanggar Pasal 29 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 12 ayat (1) huruf c UU KPK. Disebutkan bahwa KPK hanya berwenang meminta informasi terkait rekening kepemilikan tersangka atau terdakwa dalam ranah penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan.

“Untuk Pahala Nainggolan kami laporkan mengenai dugaan dirinya telah meminta informasi nomor rekening suatu korporasi ke pihak bank swasta, yang mana itu pun juga bukan dalam bagian kerangka tugas-tugas bagian pencegahan,” kata Wana.

Wana menyatakan, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pihaknya memiliki batas waktu hingga 91 hari untuk meminta informasi hasil laporan kepada KPK. “Namun ini sudah lewat dari jangka waktu yang sudah ditentukan. Sampai saat ini KPK pun belum juga memberikan informasi apakah dua orang tersebut sudah dikenakan sanksi etik oleh KPK,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan isu pelanggaran etik yang dibunyikan KPK terhadap dua deputinya masih belum terbukti. Khususnya bagi Firli Bahuri yang merupakan jenderal Polisi.

Hal ini dikarenakan, mantan Deputi Penindakan KPK yang kini menjabat Kapolda Sumatera Selatan itu sama sekali belum diproses lewat sidang etik. Sehingga KPK tak layak menyebut bahwa Firli punya kesalahan.

“IPW berharap, mereka menyebutkan secara jelas kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya. Sebab dari penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan itu hanya ‘katanya’ yang tanpa dasar dan tidak ada proses hukumnya,” ujar Neta.

Neta menyebut, jika hanya isu yang ditebar ke publik tanpa adanya bukti, sama artinya KPK hanya menyebar fitnah untuk mengkriminalisasi capim secara personal, khususnya Firli. Sebaliknya, jika memang ada datanya, IPW berharap hal itu dapat ke publik dan capim bermasalah itu didorong untuk diproses hukum ke pengadilan.

“Jangan hanya karena takut kepentingan kelompoknya bakal terganggu, oknum KPK itu bermanuver menyebar fitnah dan melakukan kriminalisasi lewat opini publik,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pansel Capim KPK telah mengumumkan nama 20 peserta yang lolos tahap profile assessment. Salah satu di antaranya adalah eks Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri yang diduga pernah melakukan pelanggaran etik selama menjabat di lembaga antirasuah.

Mereka selanjutnya akan menjalani tes kesehatan, wawancara, dan uji publik. Rencananya, tes kesehatan akan diselenggarakan pada 26 Agustus 2019 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sedangkan tes wawancaea dan uji publik akan digelar pada 27-29 Agustus 2019 di Kantor Kemensetneg, Jakarta. (fin)

 

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 27 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami