KPK Akan Memanggil Ulang Cak Imin

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku akan menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil usai Wakil Ketua DPR RI itu mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Kementerian PUPR pada 19 November 2019 lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik tengah memeriksa saksi lain yang diduga turut relevan dengan perkara ini. Saat ini, penyidik juga tengah mengatur waktu yang tepat untuk memanggil Cak Imin.

“Nanti dipanggil lagi sesuai dengan kebutuhan penyidikan karena sekarang penyidik sedang menangani perkara tersebut,” ujar Febri ketika dikonfirmasi, Minggu (24/11).

Febri mengungkap, pihaknya telah mendapat konfirmasi perihal ketidakhadiran Cak Imin pada pemeriksaan sebelumnya. Ia menhelaskan, Cak Imin tak bisa hadir lantaran sedang menjalani rangkaian tugas.

Febri pun menyatakan, KPK menghargai informasi yang diberikan pihak Cak Imin itu. Meski, kata dia, alasan tersebut nantinya akan dipelajari lebih lanjut oleh penyidik.

Febri berharap, pada pemanggilan berikutnya Cak Imin dapat hadir guna kelancaran proses penanganan perkara ini.

“Karena kita perlu pahami ketika ada panggilan dari penegak hukum itu kewajiban hukum datang. kalau bicara kerja sehari-hari pasti semua pejabat itu memiliki tugas sehari hari yg harus dilaksanakan. Jadi kami harap ketika dipanggil KPK ebagai saksi atau tersangka itu bisa jadi prioritas laksanakan kewajiban hukum tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, Cak Imin mangkir dari panggilan KPK pada 19 November 2019. Ia sejatinya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pelaksanaan pekerjaan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016.

Kala itu, Cak Imin rencananya diperiksa selaku anggota DPR fraksi PKB. Menurut jadwal pemeriksaan, ia akan dimintai keterangan bagi tersangka Komisaris PT Shaleen Raya Hong Arta John Alfred. KPK saat itu mengaku belum mendapat konfirmasi ketidakhadiran dari Cak Imin.

Dalam perkara ini, Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred ditetapkan KPK sebagai tersangka suap proyek di Kementerian PUPR. Hong Arta diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR, seperti kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Ia juga diduga memberikan suap kepada mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Atas perbuatannya itu, Hong Arta dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR. dalam kasus suap terkait proyek di kementerian yang kini dipimpin Basuki Hadimuljono.

Mereka di antaranya Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, mantan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini, Dessy A Edwi, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng.

Kemudian mantan anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana, mantan Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary, serta Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan. (fin)

  • Dipublish : 25 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami