KPK Belum Melayangkan Banding Atas Vonis Ketua Umum PPP Romahurmuziy

FOTO: FAISAL R SYAM / FAJAR INDONESIA NETWORK.
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan melayangkan banding atas vonis Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. KPK hingga kini masih menunggu laporan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengenai putusan hakim Pengadilan Tipikor Jakarta secara keseluruhan.

Romy sebelumnya divonis pidana dua tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Romy dipidana empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider dua bulan kurungan.

“Kami masih menunggu laporan JPU melalui jenjang Direktur Penuntutan mngenai putusan perkara trsebut secara mnyeluruh, dalam arti tidak terbatas pada penetapan barang bukti uang tersebut tapi putusan secara keseluruhan,” ujar Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Selasa (21/1).

Setelah laporan itu diterima, kata Nawawi, pihaknya baru bakal membuat sikap antara menerima atau mengajukan banding. Nawawi menyebutkan, jika KPK menerima, konsekuensinya lembaga antirasuah diwajibkan melaksanakan perintah yang tertuang dalam putusan tersebut.

“Sebaliknya jika kami mengajukan upaya hukum banding, dengan sendirinya, perintah dimaksud harus menunggu putusan di tingkat banding,” tuturnya.

Sementara Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani menilai putusan terhadap Romy menegaskan kasus tersebut merupakan tindak pidana gratifikasi, bukan suap-menyuap.

“Putusan ini mudah-mudahan memperjelas di ruang publik bahwa yang terbukti dalam perkara Rommy adalah tindak pidana berupa penerimaan uang yang masuk dalam kategori gratifikasi, bukan tindak pidana suap-menyuap,” katanya.

Dalam vonis tersebut, Romy tidak dihukum atas dasar Pasal 12 (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 yang mengatur perbuatan suap yang menjadi dakwaan primer.

Namun, Romy dihukum karena melanggar Pasal 11 UU No. 20/2001 yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi.

“Jadi, kesalahan Romy berdasarkan putusan Pengadilan adalah menerima gratifikasi berupa uang, kemudian tidak menyerahkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana yang ditentukan dalam UU tersebut,” ujarnya.

Menurut Arsul, kalau Romy dianggap terbukti menerima suap, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tentu akan memvonis Romy atas dasar Pasal 12 (b), bukan Pasal 11 UU No. 20/2001.

Pasal yang digunakan hakim dalam vonisnya, sama dengan yang dituntut JPU KPK dalam surat tuntutannya.

“Bagi kami di PPP, meski bersedih atas vonis tersebut, ada sedikit kelegaan karena ini lebih merupakan perkara gratifikasi yang tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari daripada soal suap yang digembar-gemborkan di ruang publik dan media,” ujarnya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis lantaran Romy terbukti menerima suap Rp255 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Agama Jawa Timur Haris Hasanudin. Romy juga terbukti menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik M Muafaq Wirahadi sebesar Rp91,4 juta.

Romy bersama-sama dengan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disebut terbukti melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan jabatan Haris dan Muafaq. Selain itu, hakim turut menyatakan Lukman menerima uang Rp70 juta dari Haris.

Terkait fakta persidangan ini, Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya bakal mempelajari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan Romy. Termasuk peran Lukman Hakim dalam kasus tersebut.

“Terkait itu (peran Lukman) tentunya bagian dari yang kami pelajari,” ujar Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (20/1) malam.

Ali menyatakan, tak tertutup kemungkinan pihaknya bakal menggunakan Pasal 55 UU Tipikor guna mengembangkan kasus ini. Pasal tersebut mengatur bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

“Jika kemudian Pasal 55 ternyata secara jelas terbukti dan nanti dihubungkan dengan alat bukti yang lain, yang kemudian sudah sangat jelas pertanggunjawaban pidana dari saksi (Lukman), sekarang posisinya menjadi saksi, tentunya ada kemungkinan untuk bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut,” kata Ali Fikri.

Dalam persidangan itu pula, majelis hakim tak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Romy. Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan eks napi maju dalam Pilkada asalkan sudah mengumumkan kepada publik sebagai mantan narapidana.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat berdasarkan putusan MK tersebut maka hakim sependapat putusan MK sehingga tidak perlu lagi menjatuhkan pidana tambahan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik,” ujar Hakim Ketua Fahzal Hendri.

Romy diputus bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (fin)
  • Dipublish : 22 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami