KPK Belum Terima Dokumen UU Baru

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara. Kemudian dalam Lembaran Negara dicatat sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.

Meski UU No 19 Tahun 2019 telah diundangkan, namun hingga saat ini KPK mengaku belum menerima salinan resmi UU tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah menerima informasi pencatatan revisi UU KPK ke lembaga negara dari Kemenkumham. Revisi tersebut dicatat ke lembaran negara, meski tanpa bubuhan tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah resmi berlaku per 17 Oktober 2019 pasca disahkan oleh pemerintah dan DPR pada 17 September 2019 lalu.

“Kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (18/10).

Febri menyatakan, KPK juga telah merespons informasi tersebut dengan melakukan pembahasan dengan jajaran internal lembaga. Hal ini guna menentukan tindak lanjut terkait pemberlakuan revisi UU tersebut.

Namun, kata Febri, pembahasan tersebut saat ini belum dapat dilaksanakan lantaran KPK belum menerima dokumen resmi UU dari pemerintah. “Nanti jika sudah didapatkan segera dibahas,” tuturnya.

Saat dikonfirmasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan (PP) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana membenarkan hal tersebut. Ia melanjutkan, revisi UU KPK telah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembaran Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019.

“Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK,” kata Widodo saat dihubungi wartawan.

Saat ditanya mengenai respons KPK yang mengaku belum menerima dokumen resmi revisi UU, Widodo menyatakan salinan dokumen belum bisa disebarluaskan. Karena, kata dia, masih perlu diteliti oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Salinan masih diotentifikasi oleh (Kementerian) Sekretariat Negara. Setelah itu baru kita publikasikan di website,” tambah Widodo.

Sebelumnya, KPK telah mengidentifikasi 26 persoalan dalam revisi UU KPK. Keseluruhan persoalan itu disebut berisiko melemahkan lembaga antirasuah.

Yaitu, pelemahan independensi KPK, penghapusan aturan bahwa pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi KPK, Dewan Pengawas yang lebih berkuasa ketimbang pimpinan KPK, kewenangan yang diberikan kepada Dewan Pengawas berupa teknis penanganan pekara, standar larangan etik dan antikonflik kepentingan yang dikenakan pada pimpinan dan pegawai KPK lebih rendah dibanding Dewan Pengawas.

Selanjutnya, Dewan Pengawas untuk pertama kalinya dapat dipilih dari aparat penegak hukum yang sedang menjabat dengan ketentuan memiliki pengalaman minimal 15 tahun, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum, adanya ketidakcermatan pengaturan untuk usia pimpinan KPK minimal 50 tahun padahal keterangan dalam kurung tertulis empat puluh tahun.

Selain itu, pemangkasan kewenangan penyelidikan, pemangkasan kewenangan penyadapan, OTT menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumitnya pengajuan penyadapan dan aturan lain, terdapat risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan, terdapat risiko Penyidik PNS di KPK berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, KPK harus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal penuntutan.

Pegawai KPK rentan dikontrol dan tidak independen dalam menjalankan tugasnya karena status ASN, terdapat ketidakpastian status pegawai KPK apakah menjadi PNS atau PPPK, jangka waktu penerbitan SP3 selama dua tahun akan menyulitkan penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara, diubahnya Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang selama ini menjadi dasar pengaturan tentang tidak berlakunya ketentuan prosedur khusus yang selama ini menyulitkan penegak hukum dalam memproses pejabat negara.

Terdapat pertentangan sejumlah norma, hilangnya posisi penasihat KPK tanpa kejelasan dan aturan peralihan, hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik, KPK hanya berkedudukan di ibukota negara, tidak ada penguatan aspek pencegahan, dan kewenangan KPK melakukan supervisi dipangkas.

(riz/gw/fin)

 

Sumber: fin.co.id

  • Dipublish : 19 Oktober 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami