KPK Cegah 6 Orang Ke Luar Negeri Terkait Kasus Kejati DKI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah enam orang dari berbagai latar belakang ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan terkait kasus dugaan suap yang menjerat Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Agus Winoto.

“Dalam penyidikan perkara dugaan suap terhadap AWN (Agus Winoto), Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Adapun enam orang yang dicegah bepergian ke luar negeri diantaranya Surya Soedarma dari swasta, Hendra Setiawan selaku Direktur atau Komisaris PT Surya Dharma Sentosa, Jimmy Hidayat selaku Komisaris PT Surya Semarang Sukses Jayatama, Udin Zaenudin selaku staf Kantor Hukum Alfin Suherman & Assosiates, Sukiman Sugita selaku pengacara dan Ruskian Suherman selaku pengacara.

“Mereka dilarang ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 16 Agustus 2019,” ucap Febri.

Dalam kasus ini, Agus diduga menerima suap sebesar Rp 200 juta dari pihak swasta bernama Sendy Perico dan pengacara bernama Alvin Suherman. Suap itu diduga terkait penanganan pengurusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Suap itu diduga agar jaksa meringankan tuntutan untuk seseorang yang digugat Sendy dalam kasus penipuan Rp 11 miliar di PN Jakarta Barat. Sebab, Sendy dan seseorang yang digugatnya itu telah bersepakat untuk berdamai. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

KPK sebenarnya turut mengamankan dua jaksa lainnya, yakni Yadi Herdianto dan Yuniar Sinar Pamungkas. Namun, KPK mengembalikan kedua jaksa itu ke Kejaksaan. KPK beralasan kedua jaksa itu hanya pesuruh dan tak cukup kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, sebagai pihak yang diduga sebagai penerima suap, Agus Winoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11‎ Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (jp)

 

 

Sumber: jawapos.com

  • Dipublish : 23 Agustus 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami