KPK Gandeng Korsel Garap Kasus Bupati Cirebon

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersangka terhadap General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction (HDEC) Herry Jung dan Direktur Utama PT King Property Sutikno terkait kasus dugaan suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Ini merupakan pengumuman penetapan tersangka pertama yang dilakukan KPK pasca revisi UU berlaku meski sprindik kedua tersangka telah diterbitkan pada 14 Oktober 2019 lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya bakal menggandeng otoritas di Korea Selatan (Korsel) untuk mengusut dugaan suap ini. Koordinasi diperlukan lantaran HDEC merupakan perusahaan konstruksi di bawah naungan Hyundai Motor Group yang berbasis di Korsel.

“Jika diperlukan nanti tentu kami akan berkoordinasi dengan otoritas di Korea Selatan. Jika dibutuhkan untuk pencarian bukti,” ujar Febri ketika dikonfirmasi, Minggu (17/11).

Febri menjelaskan, langkah tersebut tergsntung dengan proses penyidikan yang dilakukan KPK. Menurutnya, jika penyidik membutuhkan data-data korporasi Hyundai untuk mengusut dugaan suap terkait perizinan PLTU 2 Cirebon itu, maka ia memastikan pihaknya akan bekerja sama dengan otoritas Korsel.

Mengingat, kata dia, hubungan KPK dengan Anti-Corruption and Civil Right Commission (ACRC), KPK-nya Korsel berjalan baik. Ia pun berharap melalui hubungan ini ACRC dapat membantu KPK menuntaskan kasus ini.

“Kalau pun dibutuhkan nanti, tidak menutup kemungkinan kerja sama lintas negara akan dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan. Sejauh ini hubungan KPK dengan KPK di Korea Selatan cukup baik, dan tentunya kerja sama internasional kita harapkan kalau dibutuhkan itu bisa berkontribusi positif nantinya,” ucap Febri.

Kendati demikian, Febri mengatakan, fokus penyidik saat ini yakni mendalami peristiwa pemberian suap sebesar Rp6,04 miliar dari janji awal Rp10 miliar antara Herry Jung dan Sunjaya. Karena, fakta-fakta aliran suap tersebut telah mencuat dalam proses persidangan perkara suap yang menjerat Sunjaya sebelumnya.

Terungkap dalam persidangan, uang itu dikucurkan secara bertahap oleh Herry Jung yang diserahkan melalui perantara Camat Beber Kabupaten Cirebon, Rita Susana yang juga istri Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajudin, atas perintah Sunjaya. Seiring dengan terungkapnya dugaan suap ini, modus penyerahannya dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT. MIM (Milades Indah Mandiri).

“Untuk sekarang tim masih fokus pada pemeriksaan saksi, dan bukti-bukti yang ada di Cirebon. Sebagian juga sebenarnya sudah muncul di fakta persidangan,” kata Febri.

Febri pun memastikan, tim penyidik akan menelusuri asal usul uang suap yang diberikan Herry Jung kepada Sunjaya maupun proses suap itu terjadi. Tim penyidik bakal mengembangkan fakta dan bukti yang telah diperoleh, terutama untuk mengusut sumber uang suap.

“Dari sini tentu kita bisa menggali lebih jauh nanti uang tersebut berasal dari mana. Itu jadi poin yang akan jadi perhatian tim nantinya,” katanya.

Senada dengan Febri, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, penyidik pasti akan mendalami sumber uang tersebut. Meski diakuinya, proses pembuktian tersebut terkadang membutuhkan waktu yang tak sedikit.

“Seperti yang saya sampaikan tadi uang itu untuk perizinan, tapi sumbernya dari mana nanti kita gali lagi. Itu kan pengembangan dari OTT waktu itu ketemu uang itu, tapi dari mana uangnya nanti kita kembangkan lagi,” tutur Saut.

Saut menyebut, secara logika umum sumber uang tersebut sudah dapat diketahui. Namun, tegas Saut, KPK bekerja berdasarkan bukti bukan asumsi. Saut mengakui untuk mencari bukti tersebut butuh waktu yang cukup panjang.

“Biasanya memang selalu lama ya beberapa case di daerah itu juga begitu. Kadang juga enggak bisa kita buktikan walau uangnya dari si A dari kelompok A, sulit juga membuktikan uang itu tapi kita bisa lihat common sense uangnya dari siapa. Tapi sulit juga untuk membuktikannya. Sehingga nanti kita lihat dulu apakah nanti bisa ketemu seperti apa, uang itu dari mana, nanti tetap didalami lebih lanjut,” katanya.

Melalui pengumuman penetapan tersangka ini, KPK kembali mengingatkan para kepala daerah dan penyelenggara negara lainnya untuk tidak korupsi. KPK juga mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menerima apapun yang berkaitan dengan jabatannya.

“KPK kembali mengingatkan agar para Kepala Daerah tidak melakukan korupsi dan menolak segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan,” imbuh Saut.

Menurut Saut, sikap antikorupsi ini dapat membantu para kepala daerah. Setidaknya, para kepala daerah dapat memimpin secara profesional dan bebas konflik kepentingan terkait pengambilan kebijakan.

“Kepala daerah dapat memimpin secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan atau pengambilan kebijakan karena pengaruh keuntungan pribadi,” katanya.

Saut menyatakan, KPK telah berupang kali mengingatkan para pejabat publik agar tidak melakukan korupsi dan menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan padanya. Namun, KPK tak segan menjerat para penyelenggara negara yang korup.

“Jika masih melakukan korupsi, maka penegakan hukum akan dilakukan secara tegas,” tegasnya.

Selain itu, KPK juga mengingatkan pada pihak swasta, baik pelaku usaha dalam negeri ataupun korporasi yang terafiliasi dengan perusahaan di luar negeri agar melaksanakan prinsip binis secara bersih dan antikorupsi. Saut meminta para pelaku usaha untuk melaporkan kepada KPK maupun penegak hukum lainnya jika dalam menjalankan bisnis mereka ‘dipalak’ oleh pejabat di daerah.

“Jika terdapat permintaan uang dari para pejabat publik di daerah, dapat segera melaporkan pada penegak hukum,” katanya.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 18 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami