KPK Ikut Mengawal Kasus Kematian Randi dan Yusuf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Keluarga korban kericuhan aksi demonstrasi menolak RKUHP dan RUU KPK di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Imawan Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka melakukan audiensi dengan KPK guna mencari keadilan terkait kematian dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari tersebut.

“Kematian anak saya Randi terjadi saat demonstrasi pada 26 September 2019, sampai hari ini belum ditemukan pelakunya dalam bentuk apa. Itulah yang jadi pertanyaan kami sebagai orang tua almarhum,” ujar La Sali, orang tua Randi, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/12).

Randi merupakan salah satu korban tewas saat bentrokan pecah dalam aksi demonstrasi mahasiswa menolak RKUHP dan RUU KPK di Kota Kendari, Sultra, 26 September 2019 lalu. Hasil autopsi menyebut, Randi mengembuskan napas terakhir lantaran tertembak peluru tajam di ketiak kiri hingga menembus dada kanan.

La Sali menambahkan, proses penanganan perkara yang dilakukan kepolisian hingga menjelang tiga bulan pasca kematian anaknya belum kunjung tuntas. Teranyar, Kejaksaan Tinggi Sultra mengembalikan berkas perkara tersangka penembak mahasiswa Universitas Halu Oleo, Abdul Malik, ke penyidik Polda Sultra lantaran dinilai kurang lengkap secara formil maupun materiil.

Abdul Malik merupakan salah seorang dari enam polisi yang melanggar disiplin karena terbukti membawa senjata api saat mengamankan aksi mahasiswa di Kendari kala itu. Polda Sultra kemudian menetapkannya sebagai tersangka atas kematian Randi.

“Anak saya merupakan tulang punggung yang dapat membantu kami dalam meringankan beban orangtuanya, membantu adiknya. Anak saya telah berjuang keadilan demi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kami tuntut di sini adalah penegakan keadilan,” kata La Sali.

La Sali berharap, pelaku penembakan yang menyebabkan anaknya tewas dapat dipecat dari institusi kepolisian. Selain itu, ia juga meminta kepada majelis hakim untuk menghukum pelaku seberat-beratnya. “Itu juga belum sebanding dengan nyawa anak saya,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Endang Yulidah, ibu dari Yusuf Kardawi, juga menuntut keadilan atas kematian sang buah hati. Yusuf diketahui tewas lantaran terkena benda tumpul.

Berbeda dengan Randi, kasus kematian Yusuf hingga saat ini masih diselidiki oleh polisi. “Saya datang ke sini hanya mencari dukungan agar kasus anak kami ditangani serius. Karena selama berjalan dua bulan ini, kami belum dapat progres apapun dari kasus anak kami Yusuf,” ucap Endang.

Endang menaruh harapan terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja lebih giat menemukan pelaku. Ia juga mengingatkan aparat agar bekerja dengan hati dan mengedepankan sisi kemanusiaan. Hngga saat ini, ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab kematian sang anak.

“Tanpa hati pun kasus ini takkan bisa terungkap. Itu harapan saya. Saya berharap kepada pihak yang berwajib menuntaskan kasus anak kami, bekerjalah dengan hati, mengedepankan kemanusiaan,” ungkapnya.

Endang menyebut, Yusuf merupakan putra Indonesia yang tewas di negaranya sendiri. Untuk itu, ia meminta negara untuk bertanggung jawab atas kematian Yusuf.

“Di sini saya berharap agar saya dapat keadilan, keadilan untuk anak saya. apakah darah juang yang habis di negaranya sendiri tak berarti apa-apa untuk negara ini? Itu yang saya tuntut. Darah mereka habis di negara mereka, berarti negara harus bertanggung jawab atas kematiannya,” tegasnya.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani yang mendampingi keluarga korban mengungkapkan agar perjuangan Randi dan Yusuf dapat dijadikan semangat untuk terus memberantas korupsi.

“Sebagai sebuah semangat, sebagai sebuah pengingat, dan sebagai sebuah pesan moral agar ini semua menjadi alarm bagi kita semua untuk bersama melawan korupsi di negara ini,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid memandang kematian Randi dan Yusuf merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sama halnya dengan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, tragedi Semanggi, dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

“Sebaiknya pemerintah tidak terus menunda apalagi menyangkal bahwa pelanggaran HAM adalah pelanggaran yang terjadi di masa lalu yang diakibatkan oleh pemerintahan di masa lalu. Ini adalah tragedi-tragedi yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara,” imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, lembaga antirasuah memiliki beban moral untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Meski, kematian Randi dan Yusuf tak memiliki keterkaitan dengan isu korupsi.

“Akan menjadi hal yang sangat tidak adil kalau KPK tidak memberi apresiasi. Kami dari pimpinan sudah menyimpulkan akan mengikuti perkembangan kasus ini,” tutur Saut.

Apresiasi yang dimaksud yakni menjadikan nama Randi dan Yusuf Kardawi serta dua korban lainnya sebagai nama ruangan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Tindakan ini, kata Saut, dilakukan guna menginspirasi anak muda lainnya untuk tetap berjuang dalam koridor pemberantasan korupsi.

(fin)

  • Dipublish : 13 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami