KPK-Kejati Sulsel Gelar Perkara Bersama Kasus Pelindo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sewa tanah dari PT Pelindo kepada tersangka SA alias JTG. Gelar perkara tersebut dilakukan KPK bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Kejati Sulsel, Senin (25/11).

SA diduga menerima pembayaran sewa senilai Rp500 juta dari PT Pelindo melalui PT PP. Hal ini lantaran SA mengklaim tanah yang disewa tersebut merupakan miliknya.

“Padahal tanah itu adalah milik PT Pelindo sendiri. Tersangka SA alias JTG juga sempat buron dan menjadi DPO (daftar pencarian orang). Kini yang bersangkutan dalam status penahanan oleh penyidik Kejati Sulsel,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (26/11).

Febri menjelaskan, dalam gelar perkara KPK dan Kejati Sulsel bersepakat untuk tidak terfokus pada masalah perolehan uang sewa tanah secara tidak sah yang dilakukan oleh SA. Akan tetapi, pendalaman pun dilakukan terhadap proses perolehan atau penguasaan area tanah tersebut yang juga diduga dilakukan secara tidak sah.

“Disampaikan juga dalam gelar perkara bahwa penyidik sudah mendapatkan bukti-bukti terkait hal tersebut,” kata Febri.

Febri membeberkan, kasus ini merupakan salah satu dari dua perkara yang menjadi sasaran supervisi KPK di Kejati Sulsel sejak 2018 lalu. KPK, kata dia, juga akan memfasilitasi kehadiran ahli untuk mendorong penanganan perkara agar dapat didalami lebih lanjut serta memantau proses persidangan yang akan dilakukan kelak.

“KPK menilai hal ini penting untuk dilakukan mengingat perolehan dan penguasaan aset secara tidak sah oleh pihak ketiga terhadap kawasan tersebut yang merupakan milik PT Pelindo mengakibatkan hilangnya hak negara. Sehingga, diduga menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar,” katanya.

Selain itu, sambung Febri, pihaknya memandang kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK dan aparat penegak hukum serta negara, dalam hal ini BUMN maupun pemda, untuk bersama-sama melakukan penyelamatan aset milik negara atau daerah yang dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah.

“KPK menduga masih banyak aset-aset milik negara yang hilang atau dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah, baik di Sulsel khususnya maupun di wilayah Indonesia lainnya,” ujar Febri.

Gelar perkara ini merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) berkala yang dilakukan Koordinator Wilayah (korwil) VIII KPK di Provinsi Sulsel pada 25-29 November 2019.

Melalui koordinasi yang terintegrasi antara fungsi pencegahan dan penindakan, KPK mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan sekaligus penegakan hukum yang efektif di daerah.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 27 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami