KPK Meminta APIP BPN Lebih Serius Awasi Jajarannya

Dok. Foto : Faisal R Syam / Fajar Indonesia Network
Dok. Foto : Faisal R Syam / Fajar Indonesia Network
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk lebih serius melakukan pengawasan terhadap jajarannya.

Hal ini sejalan dengan ditetapkannya dua pejabat BPN sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan Kakanwil BPN Kalimantan Barat sekaligus eks Kakanwil BPN Jawa Timur Gusmin Tuarita dan Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Kalimantan Barat Siswidodo. Mereka menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp22,23 miliar terkait pendaftaran tanah.

“KPK meminta pihak inspektorat atau APIP di BPN dapat lebih serius melakukan pengawasan di internal terhadap praktik pungutan liar ataupun gratifikasi oleh pejabat BPN sehubungan dengan pelayanan ke masyarakat dalam pendaftaran tanah,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Minggu (1/3).

Sebagai lembaga antirasuah, kata Laode, KPK juga telah berupaya melakukan pencegahan di BPN. Khususnya pengendalian gratifikasi. Bahkan, sambungnya, ada aturan khusus di BPN tentang pengendalian gratifikasi melalui Peraturan Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2013.

“Seharusnya hal ini dipatuhi oleh seluruh pejabat BPN,” tutur Laode.

Laode pun mengimbau kepada para penyelenggara negara untuk menolak pemberian uang yang memiliki hubungan dengan jabatan. Apabila terpaksa menerima, seperti pemberian dilakukan secara tidak langsung, penyelenggara negara diwajibkan untuk melaporkannya ke Direktorat Gratifikasi KPK selambatnya 30 hari kerja.

Laode menambahkan, KPK terus berupaya memfasilitasi pelaporan gratifikasi yang diterima para penyelenggara negara secara maksimal. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi Gratifikasi Online (GOL) yang dapat digunakan di platform Android dan iOS guna memudahkan pelaporan.

“Undang-undang telah memberikan fasilitas pembebasan hukuman jika gratifikasi yang diterima tersebut dilaporkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 200 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Laode.

Laode pun mengingatkan, penerimaan gratifikasi dapat berisiko pidana apabila tidak dilaporkan. Karena, hal tersebut berada pada aspek pencegahan korupsi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan penerimaan gratifikasi seharusnya tidak menjadi proses pidana jika melaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Dalam kasus ini, penerimaan tersebut diduga tidak dilaporkan selama beberapa tahun.

“Gratifikasi ini seharusnya tidak perlu diproses pidana kalau sejak awal dalam waktu 30 hari kerja dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun dalam kasus ini, diduga bertahun-tahun tidak dilaporkan,” ucap Febri.

Untuk diketahui, pada kurun 2013-2018 Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui Siswidodo. Dalam proses tersebut, Siswidodo kemudian diduga memberikan uang secara tunai kepada Gusmin di kantor ataupun di rumah dinas.

Atas penerimaan uang tersebut, Gusmin telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, dan rekening milik anak-anaknya.

Atas dugaan tersebut, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (fin)

  • Dipublish : 2 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami