KPK Pasrah Eks Koruptor Ikut Pilkada

Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasrah terkait aturan mantan terpidana korupsi atau bekas koruptor mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) teranyar memperbolehkan mantan koruptor ikut Pilkada.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mulanya mempertanyakan kandidat yang lebih baik ketimbang mantan koruptor. Saut menyebut, KPK tak bisa menentang hal tersebut lantaran dasar hukum pencalonan eks narapidana koruptor dalam pilkada telah dikeluarkan.

“Apa memang enggak ada yang lain lagi? Tapi, karena memang aturannya begitu, siapa pun boleh masuk (ikut Pilkada 2020), silakan saja. Siapa saja boleh menilai,” kata Saut di Jakarta, Minggu (8/12).

Ia pun mengajak masyarakat untuk menghormati aturan tersebut. Meski, hal ini telah mengundang polemik di tengah masyarakat.

Kendati demikian, Saut mengingatkan agar partai politik (parpol) menjunjung Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) ketika merekrut kader-kader baru ataupun dalam proses kaderisasi. Karena, menurutnya, pedoman tersebut setidaknya dapat meningkatkan integritas para kader parpol.

“Kalau ditanya bagaimana politik cerdas berintegritas itu adalah orang (kader) yang memang track record-nya jelas. Itu saja kadang-kadang terjadi sesuatu. Apalagi yang tidak jelas,” tandas Saut.

Aturan pencalonan mantan koruptor dalam Pilkada 2020 tertuang dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU ini telah ditetapkan pada 2 Desember 2019 lalu.

Pasal 4 PKPU 18/2019 mengatur tentang syarat warga negara Indonesia (WNI) untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 24 ketentuan yang dijabarkan, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi.

Larangan bagi mantan terpidana khususnya tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf h PKPU 18/2019. Di sana, hanya tercantum larangan bagi bekas terpidana bandar narkoba dan eks terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Kendati mengakomodir mantan koruptor untuk maju sebagai calon kepala daerah, KPU menyisipkan instrumen agar partai politik tak mengutamakan bekas terpidana korupsi untuk maju dalam Pilkada. Imbauan tersebut tertuang dalam Pasal 3A Ayat 3 dan 4.

Koordinator Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menganggap keputusan KPU menerbitkan PKPU 18/2019 telalu terburu-buru. Pasalnya, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengeluarkan keputusan tentang boleh atau tidaknya eks koruptor mencalonkan diri pada Pilkada 2020 pada Rabu (11/12).

“KPU terburu-buru menurut saya. Soalnya Rabu depan merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang boleh atau tidaknya mantan terpidana korupsi menjadi calon kepada daerah,” kata Donal.

Donal menilai, KPU terbawa oleh penolakan DPR terkait aturan mantan koruptor yang dilarang mencalonkan diri di pilkada. Sehingga, menurutnya, KPU terkesan mengalah dan menerbitkan PKPU tersebut.

Donal menambahkan, dukungan politik yang minim itu membuat KPU akhirnya menyerah. Apalagi, kata dia, larangan eks koruptor mencalonkan diri di pilkada juga ditentang oleh Bawaslu yang merupakan kolega KPU.

“Mereka belajar dari pengalaman pelarangan caleg mantan napi yang justru ditentang keras oleh Bawaslu,” jelas Donal. (riz/gw/fin)

  • Dipublish : 9 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami