KPK Periksa 11 Saksi Kasus GM Hyundai

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Juru Bicara KPK Febri Diansyah/ist
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 11 saksi kasus dugaan suap perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna melengkapi berkas perkara General Manager Hyundai Engineering Construction (HDEC) Herry Jung yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan di Aula Bhayangkari Polres Cirebon Kota, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Saat ini, tim penyidik sedang mengusut aset-aset yang dimiliki mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang diduga berasal dari pemberian suap oleh Herry Jung.

Penelusuran tersebut dilakukan dengan memeriksa 11 saksi hari ini. “Penyidik mendalami keterangan para saksi terkait aset yang dimiliki SUN (Sunjaya Purwadisastra) yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi, termasuk terkait pemberian dari tersangka HEJ (Herry Jung),” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/11).

Febri membeberkan, 11 saksi yang diperiksa pada hari ini yakni Camat Beber, Rita Susana dan suaminya yang juga Camat Astanapura Mahmud Iing Tajudin; Kepala Dinas Pertanian Ali Effendi; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Muhadi dan Sekretaris DPMPTSP Dede Sudiono.

Selain itu, tim penyidik juga memeriksa Kepala Bidang Tata Ruang, Uus; pihak swasta bernama Sukirno; ajudan Bupati Cirebon bernama Rizal Prihandoko; serta mantan pegawai Bank Mandiri Cirebon Siliwangi, Dewi Nurul. Para saksi, kata Febri diperiksa di Aula Bhayangkari Polres Cirebon.

“Seluruh saksi memenuhi panggilan penyidik KPK,” ucap Febri.

Sebelumnya, tim penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dan kasus dugaan suap terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 Cirebon yang menjerat Herry Jung beberapa waktu lalu.

Tiga dari lima lokasi yang digeledah merupakan kantor PT Hyundai di Jakarta, yakni di Gedung BRI 2, Sudirman; Wisma GKBI, Sudirman; dan Menara Jamsostek di Jl. Gatot Subroto. Sementara lokasi lainnya yang digeledah adalah Kantor PT. Cirebon Energi Prasarana di Pondok Indah. Lokasi lainnya yang turut digeledah merupakan rumah tersangka Herry Jung di Permata Hijau, Jakarta.

Dari penggeledahan tersebut tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting menyangkut kasus ini. Dokumen-dokumen tersebut terkait dengan perizinan dan proyek PLTU 2 Cirebon.

“Dari penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen perizinan dan proyek terkait perkara gratifikasi Bupati Cirebon dan pemberian suap oleh tersangka HEJ,” kata Febri.

Diketahui, KPK telah menetapkan GM Hyundai Engineering Construction Herry Jung dan PT Kings Property Sutikno sebagai tersangka dalam pengembangan perkara pemberian suap terkait perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon.

Dalam konstruksi perkara disebutkan, tersangka Herry Jung diduga memberi suap sebesar Rp6,04 miliar kepada Bupati Cirebon 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra terkait dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana PLTU 2 di Kabupaten Cirebon dari janji awal Rp10 miliar.

Selanjutnya, tersangka Sutikno diduga memberi suap sebesar Rp4 miliar kepada Sunjaya terkait dengan perizinan PT Kings Property.

Diketahui, perkara di Kabupaten Cirebon itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 24 Oktober 2018. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sunjaya dan mantan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto.

Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.

Pengembangan kasus ini merupakan pengembangan perkara kedua setelah sebelumnya KPK pada 4 Oktober 2019 menetapkan Sunjaya menjadi tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan total sekitar Rp51 miliar.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 28 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami