KPK Periksa Istri Bupati Lampung Utara Nonaktif

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Endah Kartika Prajawati, istri Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara. Endah diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas perkara sang suami terkait kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain memeriksa Endah penyidik juga meminta keterangan tiga saksi lainnya. Ketiga saksi berasal dari unsur pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Lampung Utara, dan Sekretaris Tim Sukses Bupati.

“Hari ini KPK memeriksa empat saksi untuk tersangka AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) dalam tindak pidana korupsi suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Febri ketika dikonfirmasi, Jumat (13/12).

Febri menambahkan, pemeriksaan keempat saksi dilakukan di Kota Bandar Lampung. Tepatnya, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun, dalam pemeriksaan itu penyidik mendalami keterangan para saksi perihal sejumlah penerimaan yang diterima Agung Ilmu selaku bupati. Selain itu, kata Febri, proses pengelolaan APBD Lampung Utara juga tak luput dari penelusuran penyidik dalam pemeriksaan.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Bupati Lampung Utara periode 2014-2019 Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka dugaan suap Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Agung diduga dijanjikam suap total Rp1,3 miliar terkait proyek-proyek di dua dinas tersebut. Suap diterima melalui perantara Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan orang kepercayaannya bernama Raden Syahril yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Setelah melakukan pemeriksaan, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Basaria.

Rincian suapnya, yakni Rp300 juta terkait pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,073 miliar, pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar oleh Dinas Perdagangan. Sementara, sisanya Rp1 miliar berasal dari setoran fee sebesar 20-25 persen proyek yang dikerjakan Dinas PUPR.

Basaria menyatakan, suap tersebut diberikan pihak swasta rekanan proyek Dinas Perdagangan Hendra Wijaya Saleh dan rekanan proyek Dinas PUPR Chandra Safari. Keduanya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan ini merupakan tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK pada Minggu (6/10) dan Senin (7/10) di Lampung. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan total tujuh orang dan menyita barang bukti Rp728 juta.

Dalam konstruksi perkara yang berhasil terungkap, suap terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan diduga diserahkan oleh Hendra Wijaya Saleh kepada Agung melalui perantara Wan Hendri dan Raden Syahril. Mulanya, suap Rp300 juta diserahkan kepada Wan Hendri.

Wan Hendri kemudian menyerahkan sebagian suap, Rp240 juta, kepada Raden Syahril untuk diserahkan kepada Agung. Sementara, sisanya masih berada dalam penguasaan Wan Hendri.

Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan ke Agung dan kemudian diamankan dari kamar bupati. Uang tersebut pun diduga terkait dengan tiga proyek di Dinas Perdagangan.

Antara lain, pembangunan Pasar Tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,073 miliar, pembangunan Pasar Tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Sementara, suap kepada Agung terkait proyek-proyek Dinas PUPR bermula sejak 2014. Kala itu, Agung mensyaratkan Syahbuddin untuk menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR apabila Syahbuddin ingin menjadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara.

Sejak 2017 hingga 2019, Chandra Safari telah mengerjakan sedikitnya 10 proyek PUPR di Kabupaten Lampung Utara. Sebagai imbalan, Chandta diwajibkan menyetor sejumlah uang kepada Agung melalui Syahbuddin dan Raden Syahril.

Adapun, Agung diduga telah menerima uang beberapa kali terkait proyek di Dinad PUPR, yakni sekitar bulan Juli 2019 sebesar Rp600 juta, sekitar akhir September sebesar Rp50 juta, dan pada 6 Oktober sebesar Rp350 juta.

“Diduga uang yang diterima pada September dan Oktober 2019 itulah yang ditemukan di rumah RSY (Raden Syahril), orang kepercayaan Bupati. Uang tersebut direncanakan digunakan sewaktu-waktu untuk kepentingan AIM (Agung Ilmu Mangkunegara), Bupati Lampung Utara,” jelas Basaria.

Atas perbuatannya, Agung dan Raden sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Hendra Wijaya Saleh dan Chandra Safari sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(fin)

  • Dipublish : 14 Desember 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami