KPK Pertanyakan Alasan Presiden Berikan Grasi Koruptor

Laode M Syarif (Komisioner KPK). Foto: Faisal R Syam
Laode M Syarif (Komisioner KPK). Foto: Faisal R Syam
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertanyakan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi terhadap eks Gubernur Riau Annas Maamun. Annas merupakan terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang tengah menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Kemenkumham terkait pemberian grasi yang isinya meminta lembaga antirasuah untuk melaksanakan keputusan tersebut. Laode pun memastikan, KPK akan melaksanakan itu.

“Kami sudah mendapat surat dari Kemenkumham bahwa ada grasi untuk meminta KPK melaksanakan keputusan grasi tersebut. Pasti akan dilaksanakan oleh KPK,” ujar Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).

Kendati demikian, surat tersebut tak mencantumkan alasan pemberian grasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Annas. Sehingga, Laode mengaku, KPK hingga saat ini belum mengetahui alasan pemberian grasi itu. Ia juga mengaku terkejut atas keputusan tersebut.

Padahal, kata dia, kasus yang menimpa Annas saat ini masih terus ditelusuri oleh KPK. Salah satunya, penyidikan perkara yang menjerat korporasi PT Palma Satu bersama Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta dan Pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi.

Penyidikan tersebut dilakukan per awal 2019 dan diumumkan kepada publik pada 29 April 2019 lalu. Hingga kini, penyidikan terhadap dua tersangka dan satu tersangka korporasi tersebut masih dilakukan.

“Terus terang kasus yang dihadapi Pak Annas sebagian masih dalam penyelidikan KPK. Sepertj korporasi yang memanfaatkan itu, (PT) Duta Palma sedang dalam proses. Jadi kami kaget juga,” kata Laode.

Laode menyatakan, apapun pertimbangannya, pemberian grasi merupakan kewenangan Presiden Jokowi. Akan tetapi, ia mengingatkan kepada Annas untuk tetap kooperatif menundaklanjuti kasus yang menjeratnya jika bebas nanti.

“(Grasi) itu di luar kewenangan KPK. Itu kewenangan presiden. Tapi kami berharap kalau beliau (Annas) sudah di luar (bebas) agar kooperatif untuk menindaklanjuti kasus yang berkaitan dengan dirinya,” tutur Laode.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap, pemberian grasi terhadap Annas Maamun tak mempengaruhi proses penyidikan kasus serupa yang tengah dilakukan oleh KPK.

“Tentu kami berharap apa yang terjadi saat ini tidak menghamabat dan berdampak serius terhadap penanganan perkara yang dilakukan,” ucap Febri.

Febri menambahkan, terdapat tiga dakwaan kumulatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK terhadap Annas. Dua di antaranya, kata dia, korupsi di sektor kehutanan.

Febri menyatakan, korupsi sektor kehutanan memberikan dampak yang lebih kompleks di banding korupsi di sektor-sektor lain. Pasalnya, yang dirugikan bukan saja pemerintah dan pihak-pihak tertentu saja. Namun, lingkungan juga terkena imbasnya.

“Karena itu secara kelembagaan KPK tetap menghormati kewenangan presiden. Namun kita peelu melihat kaca mata persoalan ini secara lebih luas, terutama korupsi yang terjadi ini di lintas sektor. Bukan saja korupsi proyek tetapi juga kehutanan,” tutupnya.

Terpisah, Presiden Jokowi menyatakan tidak semua grasi (pengurangan masa pidana) dikabulkan.

“Tidak semua yang diajukan kepada saya kita kabulkan. Coba dicek, berapa ratus yang mengajukan dalam 1 tahun yang dikabulkan berapa. Dicek betul,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor.

Presiden Jokowi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tentang Pemberian Grasi tertanggal 25 Oktober 2019 menyatakan Presiden memberikan pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara 7 tahun menjadi pidana penjara selama 6 tahun, namun pidana denda Rp200 juta, subsider pidana kurungan selama 6 bulan tetap harus dibayar.

“Kenapa (grasi) itu diberikan, karena memang dari pertimbangan MA seperti itu, pertimbangan yang kedua dari Menkopolhukam juga seperti itu diberikan, yang ketiga memang dari sisi kemanusiaan ini kan juga umurnya sudah uzur dan sakit-sakitan terus, sehingga dari kaca mata kemanusiaan diberikan,” katanya lagi.

Berdasarkan surat permohonan grasi yang disampaikan, Annas mengatakan mengidap berbagai penyakit sesuai keterangan dokter, yakni penyakit paru obstruktif kronis (PPOK/COPD akut), dispepsia syndrome (depresi), gastritis (lambung), hernia, dan sesak napas (membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari).

“Tapi sekali lagi atas pertimbangan MA, dan itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden dalam UUD,” tegasnya.

Pasal 6A ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan, demi kepentingan kemanusiaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi tersebut. Presiden kemudian memutuskan setelah mendapat pertimbangan hukum tertulis dari MA.

“Kita harus tahu semuanya dalam ketatanegaraan kita, grasi itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan dari MA, itu jelas sekali dalam UUD kita, jelas sekali,” terang Jokowi.

Dia pun meminta agar komentar mengenai pemberian grasi terhadap Annas tidak perlu diperpanjang.

“Nah, kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor setiap hari atau setiap bulan, itu baru dikomentari, silakan dikomentari,” katanya.

Annas diketahui dihukum tujuh tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah satu ahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.

Annas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

Annas terbukti menerima suap sebesar Rp500 juta dari pengusaha Gulat Medali Emas Manurung yang saat itu menjabat Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Suap itu diberikan agar Annas memasukkan permintaan Gulat Manurung dalam surat Gubernur Riau tentang revisi kawasan hutan meskipun lahan yang diajukan bukan termasuk rekomendasi tim terpadu.

Pada 25 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap Annas yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 27/G tahun 2019. Atas pemberian grasi tersebut, hukuman Annas dikurangi dari semula tujuh tahun menjadi enam tahun penjara. Maka, Annas akan menghirup udara bebas pada 3 Oktober 2020 mendatang dari semula 3 Oktober 2021.

(riz/gw/fin)

  • Dipublish : 28 November 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami