KPK Siap Dalami Kasus Dua Mantan Stafsus

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dua mantan staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keduanya ditengarai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pihaknya mengumpulkan semua informasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh dua stafsus milenial Jokowi, yaitu Adamas Belva Syah Delvara selaku CEO Ruangguru dan Andi Taufan Garuda Putra selaku CEO Amartha.

Belva diduga melakukan penunjukan langsung Ruangguru sebagai vendor kartu prakerja dan juga Andi Taufan yang pernah menyurati camat untuk minta dukungan ke perusahaannya.

Dia mengatakan pihaknya tidak bisa terburu-buru dalam menangani suatu kasus. Untuk itu lembaga antirasuah bakal terus mengumpulkan semua bukti yang ada.

“Sehingga seluruh bukti kami kumpulkan, kami telaah, kami kaji. Apakah betul ada suatu peristiwa. Kalau betul, tentu kami akan lakukan telaah, apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa pidana,” katanya dalam rapat Komisi III di DPR, Rabu (29/4).

Hal tersebut diutarakan Firli untuk menanggapi keinginan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan. Dalam rapat tersebut, Arteria meminta KPK bertindak.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan apa yang telah dilakukan dua mantan stafsus milenial Jokowi, Adamas Belva Syah Delvara dan Andi Taufan Garuda Putra harus diusut tuntas.

“Saya muda tidak pernah rampok uang rakyat, ini anak muda baru mengangkat uang rakyat triliunan, malu kita, kita minta tolong ketua mainkan ini,” kata Arteria dalam rapat Komisi III di DPR, Rabu (29/4).

Arteria dengan tegas mengkritik Ruangguru yang mengambil proyek kartu pra kerja tanpa tender. Dia pun curiga ada permainan dari vendor digital untuk mendapat menggarap proyek kartu prakerja.

“Bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa, permen raksasa oleh pemerintah, bagaimana bisa terjadi, bagaimana strategi pengawasannya, dan ini tidak cukup dengan mundur pak, ini korupsi,” tegasnya.

Arteria juga curiga karena belakangan Ruangguru terdaftar sebagai perusahaan di Singapura. Dia meminta hal tersebut dapat diusut oleh KPK.

“Salah satu vendor itu stafsus presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura. Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat diusut,” kata dia.

“Berikut juga praktik mengisap yang dilakukan oleh ring satu istana, stafsus saya kasih contoh ada anak muda memberikan surat ke camat-camat atas nama covid, bubarin saja stafsus,” ucapnya.

Senada diungkapkan Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas. Dia meminta Jokowi membubarkan saja stafsus milenial itu.

“Bubarkan Stafsus milenial. Bubarkan saja stafsus milenial ini. Tidak berfaedah,” katanya.

Menurut Yaqut, saat ini Presiden Jokowi sudah memiliki para pembantu (menteri di kabinet) yang hebat dan mengerti bagaimana cara menjalankan pemerintahan.

“Tidak perlu anak-anak ini (stafsus milenial) yang justru malah merepotkan,” ujarnya.

Ketum GP Anshor itu menilai seharusnya stafsus milenial itu dibiarkan saja berkarya di bidangnya masing-masing bukan malah dipekerjakan menjadi stafsus Presiden.

“Kalau diharapkan bisa membantu Presiden karena kemilenialannya, biarkan mereka membantu melalui dunia yang mereka tekuni sebelum menjadi stafsus. Pasti lebih bermakna,” katanya.(gw/fin)

  • Dipublish : 30 April 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami