KPK Siap Kawal Anggaran Kementerian PUPR Sebesar Rp 120 Triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Romys Binekasri/ JawaPos.com)
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Romys Binekasri/ JawaPos.com)
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

JAKARTA,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Gedung Kementerian PUPR, Jakarta. Kunjungan KPK itu dalam rangka pencegahan korupsi di kementerian dan seluruh proyek infrastruktur. Ini merupakan kunjungan KPK ke 14 dari beberapa kementerian dan lembaga.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, tahun ini cukup banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh kementerian dengan dana sekitar Rp 120 triliun dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

“Jadi, jelas ini dalam rangka menegaskan kembali pencegahan korupsi. Walaupun penindakan tetap dilakukan, kalau itu terjadi penyimpangan-penyimpangan pelanggaran hukum. Tapi diutamakan pencegahan,” ujarnya di Kantornya, Jumat (31/1).

Menurutnya, banyaknya jumlah proyek infrastruktur kerap kali terdapat penyalahgunaan wewenang. Sehingga, pihaknya meminta KPK untuk mendampingi penggunaan anggaran negara.

“APBN Rp 120 triliun, tapi yang ditanggung jawabi oleh PU termasuk KPBU. Yang tidak kurang dari Rp 200 triliun juga. Ini anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hal ini dilakukan karena sesuai dengan rencana pembangunan Nasional terkait dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan terkait dengan Program strategi nasional pencegahan korupsi Sebagaimana Perpres no 4 tahun 2018.

“Alhamdulillah mendengar paparan bapak Menteri PUPR, beliau sudah melakukan kegiatan setidak-tidaknya ada 9 strategi yang dilakukan beliau supaya tidak terjadi korupsi,” tuturnya.

Menurutnya, setiap program nasional dan rencana kegiatan kementerian atau lembaga harus berjalan transparan dan akuntabel sehingga dapat terwujudnya tujuan nasional yaitu Indonesia yang cerdas maju dan sejahtera. “Kita terus bekerja untuk memastikan NKRI bebas dari korupsi,” tutupnya. (jp)

  • Dipublish : 31 Januari 2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BERITA LAINNYA

VIDEO ADS

BANNER ADS

VIDEO NEWS

BANNER ADS

Cari Berita ?

Mau Lihat Arsip ?

Arsip Berita Kami